Minyak AS Melonjak Mengawali Pekan Penuh Data Ekonomi

Categories:

WE Online, New York – Harga minyak AS naik tajam pada Senin (Selasa pagi WIB, 30/9/2014), mengawali pekan sibuk dengan data ekonomi yang diharapkan akan lebih memperkuat kepercayaan dalam kekuatan komparatif pemulihan ekonomi Amerika.

Patokan AS, minyak mentah light sweet atau West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman November, naik 1,03 dolar AS menjadi ditutup pada 94,57 dolar AS per barel di New York Mercantile Exchange.

Patokan Eropa, minyak mentah Brent untuk pengiriman November, naik 20 sen menjadi menetap di 97,20 dolar AS per barel di perdagangan London.

Matt Smith, analis di Schneider Electric, mengatakan aksi perdagangan terutama akibat “pengambilan posisi menjelang serangkaian data minggu ini.” Sejumlah data penting di negara konsumen minyak mentah terbesar dunia itu akan dirilis, meliputi laporan kepercayaan konsumen untuk September dari Conference Board dan laporan bulanan ketenagakerjaan Departemen Pekerjaan untuk September.

Departemen Energi akan merilis laporan persediaan minyak mingguan pada Rabu. Laporan pekan lalu menunjukkan penurunan mengejutkan besar dalam pasokan minyak.

Pada Senin, Departemen Perdagangan melaporkan bahwa pengeluaran konsumen AS naik 0,5 persen pada Agustus, sementara pendapatan pribadi naik 0,3 persen.

Smith mencatat bahwa belanja konsumen, mesin utama ekonomi AS, telah meningkat sedikit lebih besar dari yang diperkirakan pada bulan lalu.

Data AS datang di tengah meningkatnya kekhawatiran tentang pertumbuhan ekonomi di Eropa dan Tiongkok.

Gene McGillian, pialang dan analis di Tradition Energy, mengatakan WTI telah didukung oleh permintaan yang kuat dari kilang-kilang AS pada September.

Sementara itu, pasar Brent telah melemah oleh laporan bahwa produksi minyak Libya telah meningkat menjadi sekitar 900.000 barel per hari dari 200.000 barel awal tahun ini, katanya. (Ant)

Sumber Artikel

Bangun Pabrik di Papua, Semen Indonesia Anggarkan Dana Hingga Rp 1,5 Triliun

Categories:

WE Online, Jakarta – PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SMGR) pada tahun 2015 mendatang berencana untuk membangun pabrik semen di Papua. Rencananya, pembangunan pabrik tersebut akan menelan dana berkisar antara Rp 1,2 hingga Rp 1,5 triliun.

“Kami akan bangun pabrik di Papua. Saat ini kami masih dalam tahap uji kelayakan proyek,” kata Sekretaris Perusahaan Semen Indonesia Agung Wiharto di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Lebih lanjut, Agung mengatakan sebesar 60% dari kebutuhan pendanaan akan dibiayai melalui dana eksternal perusahaan.

“Dari total kebutuhan investasi, dana yang akan dihimpun perseroan dari sumber eksternal berpotensi untuk mencapai Rp 720 miliar hingga Rp 900 miliar,” lanjutnya.

Saat ini tercatat rasio antara utang terhadap ekuitas atau debt to equity ratio (DER) perseroan masih tergolong kecil atau hanya berada di level 0,38 kali. Angka tersebut masih lebih rendah jika dibandingkan dengan DER di paruh pertama tahun 2013 yang berada di level 0,41 kali.

Sebagai catatan, rencananya, pabrik semen yang akan dibangun di wilayah Papua tersebut akan memiliki kapasitas produksi sebesar 600 ribu ton per tahun dengan nilai investasi mencapai US$ 200 hingga US$ 250 untuk setiap tonnya. Sedangkan, alasan mengapa perseroan menjadikan Papua sebagai sasaran baru ekspansinya adalah karena Papua tercatat memiliki persentase pertumbuhan ekonomi pada tahun lalu sebesar 14,84%.

Sumber Artikel

Politisi: Pengesahan RUU Pilkada Kesampingkan Peran Rakyat

Categories:

WE Online, Bandarlampung – Ketua DPRD Kota Bandarlampung, Wiyadi menilai, pengesahan Rancangan Undang Undang Pemilihan Kepala Daerah oleh DPRD, berarti mengesampingkan partisipasi dan peran masyarakat dalam menentukan calon pemimpin ke depan.

“Sangat disayangkan kenapa harus disahkan, padahal selama ini partisipasi dan peran masyarakat terus tumbuh dalam menentukan arah kebijakan yang lebih demokratis,” kata kader PDI Perjuangan itu, di Bandarlampung, Jumat (26/9/2014).

Menurut dia, partisipasi masyarakat menjadi tidak begitu diperlukan lagi dengan adanya pengesahan UU Pilkada ini. Dia menyatakan, dengan begitu akan sangat sulit mendapatkan pemimpin yang lebih memahami rakyat, dan sulit pula mendapatkan pemimpin yang peduli akan kepentingan masyarakatnya.

“Ini suatu kemunduran atas perjuangan yang dilakukan sejak 1998 lalu,” kata dia lagi.

Ia mengemukakan, dengan melaksanakan pilkada langsung, secara hirarki kedudukan antara legislatif dan eksekutif akan sejajar, namun dengan UU Pilkada itu secara keseluruhan pihak eksekutif akan lebih terpaku pada legislatif.

“Ya, kalau sebelumnya, kita sama-sama dipilih oleh rakyat dengan fungsi dan tugas berbeda, sedangkan pemilihan kepala daerah melalui DPRD maka fungsinya pasti akan mengalami perubahan,” ujarnya.

Wiyadi melanjutkan, yang lebih mengkhawatirkan, masyarakat atau rakyat akan kembali acuh tak acuh kepada jalannya roda pemerintahan karena fungsi pengawasannya seolah telah dicabut dari tatanannya. Meskipun demikian, ia berharap, pelaksanaan UU Pilkada yang baru ini dapat diterapkan secara benar karena akan banyak persoalan muncul akibat pengaplikasiannya di lapangan secara keliru.

“Ya, kalau kami di legislatif tidak keliru memilih kepala daerahnya, maka hasilnya akan baik. Nah, kalau salah, kira-kira siapa yang akan diuntungkan dan dirugikan,” kata Wiyadi lagi.

Sebelumnya, sejumlah kepala daerah menolak pengesahaan RUU Pilkada yang akan memilih kepala daerah melalui DPRD kabupaten/kota maupun DPRD provinsi di Lampung Lampung.

“Pemilihan langsung akan lebih efektif di kalangan masyarakat, jadi bukan dipilih melalui institusi tertentu,” ujar A Pairin, Bupati Lampung Tengah.

Menurut dia, sistem yang selama ini diterapkan sudah semakin baik, hanya saja masih perlu pembenahan khususnya pada proses pembelajaran politik bagi masyarakat.

“Semua sudah baik, hanya perlu penambahan pemberian pemahaman terhadap masyarakat untuk tidak terpengaruh dengan adanya pilkada yang memberikan imbalan dalam bentuk apa pun, karena semua itu akan berpengaruh buruk,” katanya.

Dia mencontohkan, pemilihan kepala daerah, bupati atau wali kota sebaiknya warga yang memilih tidak mudah dirayu untuk memilih salah satu calon karena ada imbalannya.

“Ini sangat berdampak buruk, karena dengan membagi-bagikan imbalan tentu akan berharap pengembalian, memang mungkin tidak secara langsung, namun usai terpilih nantinya,” ujar dia pula.

Bupati Pairin menyebutkan, dengan disahkan RUU Pilkada ini belum tentu akan menuntaskan marak politik uang, bahkan disinyalir dapat semakin besar. (Ant)

Sumber Artikel

Standard Chartered Targetkan Peningkatan Pengguna Kartu Kredit

Categories:

WE Online, Jakarta – Standard Chartered Bank Indonesia menargetkan peningkatan pengguna kartu kreditnya hingga 50 persen pada tahun 2015 melalui produk barunya WorldMiles yang menyasar kaum traveler.

“Karena travelers di Indonesia sangat besar dan banyak yang bisa mengambil manfaat dari kartu ini,” kata Manajer Umum Produk Ritel Standard Chartered Bank Indonesia Jacqueline Hartono di Jakarta, Jumat (26/9/2014).

Berdasarkan data dari Asosiasi Perusahaan Penerbangan Indonesia (INACA), dia mengatakan, penumpang domestik Indonesia meningkat dua kali lipat pada tahun 2013 ke 74,2 juta, diperkirakan akan mencapai 100 juta pada 2015 dan menjadi 180 juta pada 2018. Senada dengan data tersebut, dia menambahkan, pihaknya juga melihat peningkatan tren nasabah yang menggunakan kartu kreditnya untuk “air miles” dan juga “rewards” yang berhubungan dengan perjalanan.

“Oleh karena itu kartu kredit WorldMiles didesain khusus untuk memberikan nilai tambah dan juga kenyamanan dalam perjalanan baik liburan ataupun bisnis,” katanya.

Untuk segmen pasar produk baru ini, dia menjelaskan, WorldMiles menyasar profesional dan eksekutif muda, berusia 30-45 tahun, berpenghasilan diatas Rp10 Juta perbulan serta pengguna kartu kredit kurang lebih Rp5 Juta sebulan.

“Dan tentu sering melakukan transaksi travel menggunakan e-commerce,” katanya.

Standard Chartered Bank Indonesia meluncurkan kartu kredit WorldMiles yang menyasar travelers di Indonesia. Dengan kartu ini nasabah akan mendapatkan “miles” untuk setiap transaksi minimal senilai Rp7.500 yang bisa ditukarkan voucher hotel hingga tiket pesawat secara gratis.

Kartu kredit WorldMiles yang diluncurkan di Indonesia ini adalah peluncuran yang kedua di dunia, setelah sebelumnya telah diluncurkan di Malaysia. (Ant)

Sumber Artikel

Kementan Tingkatkan Bantuan UPPO Rp 200 Juta Per Paket

Categories:

WE Online, Jakarta – Kementerian Pertanian melalui Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian berencana meningkatkan besaran bantuan paket Unit Pengolah Pupuk Organik menjadi Rp200 juta per paket pada 2015.

Sekretaris Dirjen Prasana dan Sarana Pertanian Abdul Majid di Kabupaten Badung, Bali, Jumat, menyatakan pada 2014 besaran bantuan untuk UPPO adalah Rp180 juta per paket. Menurut dia, peningkatan besar bantuan paket UPPO tersebut karena pada tahun depan akan dimasukkan bantuan untuk pengadaan pakan sapi dalam paket tersebut.

“Selama ini para penerima bantuan UPPO mengeluhkan tingginya harga pakan sapi sehingga lama kelamaan sapinya dijual untuk memenuhi biaya pakan,” katanya saat melakukan kunjungan media ke sejumlah petani penerima UPPO, Jumat (26/9/2014).

Paket bantuan UPPO, katanya menjelaskan, terdiri dari 10 ekor sapi, satu unit pengolah pupuk organik dan satu rumah pengolah pupuk organik untuk setiap kelompok tani. Dengan bantuan tersebut diharapkan petani dapat mengembangkan dan memproduksi pupuk organik untuk dimanfaatkan dalam budi daya pertanian tanaman pangan bagi kelompoknya.

Selain itu, lanjutnya, jika produksi pupuk organik tersebut melebihi kebutuhan kelompok maka mereka dapat menjualnya ke pasaran sehingga mampu meningkatkan penghasilan petani.

Abdul Majid mengungkapkan, biaya yang dikeluarkan setiap petani untuk pakan sapi sebesar Rp10.000 per ekor per hari atau sekitar Rp3 juta sebulan sehingga dinilai terlalu membebani.

“Oleh karena itu pada tahun depan kami akan menambahkan bantuan paket UPPO untuk komponen pakan sapi selama enam bulan atau sekitar Rp18 juta,” katanya.

Dengan bantuan paket pakan ini, menurut dia, diharapkan sapi yang serahkan ke petani dapat berkembang dan tidak dijual lagi. Sesditjen menyatakan pada 2015 bantuan paket UPPO yang dialokasikan sebanyak 500 paket menurun dari tahun ini sebanyak 800 paket.

Ketua Kelompok Tani Bina Karya Mandiri I Nyoman Antara menyatakan, kelompoknya pada 2013 dipercaya memasok pupuk organik untuk Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Badung sebanyak 20 ton per bulan guna mendukung program pengembangan padi System of Rice Intensification (SRI).

Sementara itu, lanjutnya, untuk tahun ini kelompok mereka mendapat pesanan guna memasok pupuk organik sebanyak 160 ton. Sedangkan produk pupuk organik yang dihasilkan kelompoknya pada tahun lalu sebanyak 40 ton karena baru mengawali pengembangan UPPO. Pada tahun ini, lanjutnya, produksi pupuk organik diharapkan mencapai 220 ton namun hingga September 2014 telah tercapai 180-190 ton.

Nyoman mengakui, kendala yang dihadapi kelompok untuk mengembangkan pupuk organik yakni keterbatasan bahan baku berupa kotoran sapi.

“Dengan sapi sebanyak 32 ekor produksi pupuk yang dihasilkan hanya sebanyak 20-25 ton per bulan,” katanya.

Menyinggung soal harga jual pupuk organik produk kelompoknya, dia menyatakan, sebesar Rp650/kg sedangkan biaya produksi sekitar Rp450/kg. (Ant)

Sumber Artikel

Zebra Nusantara Konversi Utang Rp 30,07 Miliar Jadi Saham

Categories:

WE Online, Jakarta – PT Zebra Nusantara Tbk (ZBRA) akan melakukan konversi utang menjadi saham melalui mekanisme penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD) sebanyak 200.466.807 saham. Perseroan akan mengonversi utangnya kepada PT Infiniti Wahana (IW).

Direktur Utama PT Zebra Nusantara Tbk Jeremia Kaban mengatakan utang perseroan kepada IW sebesar Rp 30,07 miliar. Utang tersebut, lanjut Jeremia, tanpa bunga dan jaminan.

“Utang kami yang sebesar Rp 30,07 miliar akan dikonversi menjadi saham,” katanya dalam keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Jumat (26/9/2014).

Lebih lanjut, Jeremia menuturkan utang akan dikonversi ke saham dengan harga transaksi sebesar Rp 150 per saham. Konversi utang menjadi saham ini dilakukan perseroan dalam rangka mempertahankan kelangsungan usaha.

“Kami lakukan ini untuk memperbaiki struktur permodalan dengan meningkatkan ekuitas sehingga kami mempunyai kesempatan untuk memperoleh pinjaman untuk mengembangkan usaha,” tambahnya.

Menurut Jeremia, perseroan juga tidak mampu untuk melunasi utang dengan saldo defisit modal perseroan akibat kerugian di tahun sebelumnya yang menyebabkan ekuitas perseroan per 30 Juni 2014 negatif.

“Selain itu, dengan ekuitas yang negatif maka jika kami melakukan transaksi dengan pihak tidak terafiliasi akan membuat harga transaksi konversi lebih rendah sehingga jumlah saham yang diterbitkan lebih banyak yang akan menimbulkan efek dilusi yang lebih besar kepada pemegang saham yang ada,” jelasnya.

Tercatat, perseroan memiliki ekuitas negatif Rp 3,41 miliar dan modal kerja bersih yang juga negatif Rp 28,59 miliar.

IW sendiri memiliki saham sebesar 22,33% saham di ZBRA. Dengan demikian, dari kepemilikan saham antara IW terdapat hubungan afiliasi. Sedangkan, kepengurusan antara perseroan dengn IW tidak ada hubungan.

Sumber Artikel

BI: Penggunaan Valas di Kepri Berkurang Ekonomi

Categories: Tags:

WE Online, Batam – Bank Indonesia (BI) Kepulauan Riau (Kepri) menilai penggunaan valuta asing (valas) untuk transaksi di wilayah itu terus berkurang selama setahun terakhir menyusul gencarnya sosialisasi UU tentang Mata Uang.

“Penggunaan mata uang asing dalam transaksi di Kepulauan Riau terutama di Batam sudah semakin menurun dari waktu ke waktu terutama sejak pelaksanaan sosialisasi bersama oleh BI, Kemenkeu, Kepolisian dan pelaku usaha beberapa bulan lalu,” kata Kepala Kantor BI Kepulauan Riau, Gusti Raizal Eka Putra di Batam, Jumat (26/9/2014).

Ia menyebutkan BI terus melakukan sosialisasi tentang larangan penggunaan mata uang asing di wilayah NKRI menjelang pemberlakuan UU itu secara menyeluruh pada 2015.

Sebelumnya, mata uang asing seperti dolar Singapura, dolar AS dan ringgit Malaysia kerap dijadikan sebagai alat  tukar atau pembayaran di Batam. Apalagi di hotel-hotel dan restoran. Makin banyaknya perusahaan yang menerapkan transaksi satu mata uang yaitu rupiah harus diapresiasi, kata Gusti, karena tidak mudah menerapkan kebijakan itu di daerah perbatasan. “Tentu hal ini harus diapreasiasi karena pelaku eknomi dan masyarakat semakin meningkat komitmennya untuk menggunakan uang Rupiah dalam melakukan transaksi di NKRI,” kata
dia.

Menurut Gusti, penggunaan rupiah di wilayah NKRI mendorong kedaulatan rupiah di dalam negeri. Ia mengatakan saat ini BI bersama Kementerian Keuangan sedang melakukan pembahasan intensif peraturan pelaksanaan UU Mata Uang tersebut untuk teknis penerapan di lapangan.

“Sekarang sedang masuk tahap pembahasan dan kordinasi  dengan instansi terkait. Mudah-mudahan setelah dikeluarkannya peraturan pelaksanaan tersebut pelaksanaan UU Mata Uang semakin baik,” kata dia.

Sementara itu, seorang warga Batam yang juga mantan Gubernur Kepulauan Riau, Ismeth Abdullah sempat mengeluhkan penggunaan mata uang dolar Singapura di sebuah restoran hotel berbintang.

“Penggunaan dolar di Batam masih ada. Seharusnya semua transaksi sudah menggunakan rupiah, karena kita di Indonesia,”
kata Ismeth. (Ant)

Foto: Sufri Yuliardi

Sumber Artikel

Apindo Berharap Besaran Kenaikan UMK Jateng Wajar Ekonomi

Categories:

WE Online, Semarang – Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) berharap besaran kenaikan upah minimum kabupaten/kota
wajar karena jika terlalu besar berpotensi merugikan perusahaan. “Pada dasarnya kami mendukung dengan apa yang dikatakan
oleh Gubernur Jateng bahwa pada tahun depan tidak ada lagi UMK yang berada di bawah Rp1 juta,” kata Ketua Apindo Jateng Frans
Kongi di Semarang, Jumat (26/9/2014).

Meski demikian, pihaknya berharap agar keputusan besaran kenaikan upah tersebut harus berdasarkan survei atau regulasi yang ada, jangan ditentukan secara sepihak. “Membuat keputusan mengenai upah itu berdasarkan peraturan, pada prinsipnya adalah upah merupakan urusan
perusahaan, buruh, dan karyawan. Masing-masing pihak sama-sama ingin memberikan yang terbaik,” jelasnya.

Pihaknya mengaku menyesalkan sejumlah oknum yang menuntut kenaikan UMK mencapai lebih dari Rp2 juta. Frans meyakini,
tuntutan tersebut justru bukan berasal dari buruh yang benar-benar bekerja untuk perusahaan tetapi dilakukan oleh  oknum yang tidak bertanggung jawab.

“Buruh yang benar-benar bekerja akan sangat mengetahui bagaimana kondisi perusahaan mereka, apakah perusahaan mampu
membayar mereka dengan upah besar atau ada kenaikan tetapi tidak banyak,” jelasnya.

Frans mengkhawatirkan jika UMK dipatok terlalu tinggi akan berdampak buruk terhadap operasional perusahaan mulai dari
skala kecil hingga besar. Jika perusahaan tidak bisa memenuhi ketentuan besaran UMK tersebut bukan tidak mungkin perusahaan
terpaksa harus berhenti beroperasi.

“Kita tidak boleh menutup mata bahwa masih banyak perusahaan-perusahaan kecil di Jawa Tengah yang belum mampu memenuhi UMK jika dipatok terlalu besar,” jelasnya.

Sementara itu pihaknya mengakui, kondisi sektor industri di Jawa Tengah belum bisa dikatakan maju. Secara nasional, saat ini dunia industri sedang menghadapi dua kendala besar yaitu nilai tukar rupiah terhadap dolar yang cukup tinggi dan kenaikan tarif dasar listrik.

“Dua hal ini pengaruhnya cukup besar terhadap operasional industri. Harapan kami buruh maupun karyawan benar-benar memahami kondisi tersebut,” ujarnya. (Ant)

Source link

Dinas Kelautan dan Pertanian Awasi Peredaran Ikan Piranha diJakarta

Categories:

WE Online, Jakarta – Dinas Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta akan melakukan pengawasan peredaran ikan
piranha yang beredar di sentra-sentra penjualan ikan hias di Jakarta.

“Kenyataannya peredaran ikan piranha sudah banyak beredar di pusat penjualan ikan hias, karena itu kami akan monitor,” kata Kepala Bidang Perikanan Dinas Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta Liliek Litasari, Jakarta, Jumat (26/9/2014).

Ia mengatakan nyatanya ikan piranha sudah bisa dibudidayakan di Indonesia karena iklimnya cocok dengan asal ikan piranha yaitu dari hutan hujan tropis di Amazon, Amerika Selatan.

“Saya kira ada beberapa macam jenis yang cocok dibudidayakan di Indonesia dan kami belum melakukan pemantauan dan penyitaan di sentra penjualan ikan hias wilayah Jakarta,” katanya.

Ia mengungkapkan dampak penyebaran ikan pemakan daging ini di perairan Jakarta bisa mengakibatkan rusaknya kelestarian sumber perairan, lingkungan dan manusia. “Bila ikan piranha ini lepas di perairan umum tanpa sengaja maka ikan tersebut akan berkembang biak dengan cepat dan membahayakan kehidupan warga di bantaran sungai,”
katanya.

Ia menambahkan sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 tahun 2009, sebanyak 11 jenis ikan piranha masuk dalam 30 spesies ikan yang dilarang masuk Indonesia diantaranya Golden Piranha, Red Piranha, Black Spot Piranha, Ruby-red Piranha dan Gibbus Piranha. “Ikan piranha adalah ikan yang dilarang masuk Indonesia tapi yang saya tahu ikan tersebut sudah menyebar di Jakarta sebagai ikan hias namun kami akui kekurangan personil untuk melakukan pemantauan dan pengawasan,” katanya. (Ant)

Foto: Sufri Yuliardi

Source link

OJK: Ekonomi Domestik Masih Dipengaruhi Pemulihan Ekonomi Global

Categories: Tags:

Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai perkembangan dan profil risiko di industri jasa keuangan pada bulan ini secara umum berada dalam kondisi yang baik. Penilaian tersebut merupakan kesimpulan Rapat Bulanan Dewan Komisioner OJK yang digelar rutin pada minggu kedua setiap bulannya. Meskipun begitu, pemulihan ekonomi global masih mempengaruhi perkembangan ekonomi domestik.

“Patut dicermati efek rambatan dari normalisasi kebijakan Amerika Serikat terhadap emerging market. Pemulihan ekonomi global berlangsung dengan kecepatan yang berbeda-beda. Indikator perekonomian di Amerika Serikat mengindikasikan penguatan pemulihan sementara di Eropa. Jepang sebaliknya, termasuk Tiongkok yang mengindikasikan perlambatan pertumbuhan,” kata Deputi Komisioner Manajemen Strategis IB OJK Lucky FA Hadibrata saat konferensi pers di Gedung OJK, Seomitro Djojohadikusumo, Jakarta, Kamis (11/9/2014).

Dia melanjutkan bahwa terkait perbaikan indikator ketenagakerjaan di Amerika terjadi spekulasi percepatan kenaikan suku bunga yang kemungkinan akan dilaksanakan di semester I-2015. Perubahan stance kebijakan ini mengandung implikasi rambatan (spillover) berupa perilaku risk off investor dari emerging market (EM) berpotensi untuk menimbulkan pembalikan arus modal di pasar keuangan EM termasuk Indonesia. Perlambatan ekonomi EM diproyeksikan masih berlanjut yang juga dapat menimbulkan efek rambatan dalam lingkup global.

“Dampak pelambatan perekonomian global mempengaruhi perekonomian domestik Indonesia, antara lain perlambatan pertumbuhan ekonomi TW II-2014 yang terjadi pada seluruh komponen pengeluaran,” papar Lucky.

Namun, Lucky menilai konsumsi rumah tangga dan investasi masih bertumbuh meski melambat. Sementara terjadi kontraksi pada konsumsi pemerintah, ekspor, dan impor. Defisit transaksi berjalan TW II-2014 melebar, meskipun NPI surplus ditopang transaksi modal dan finansial. Di satu sisi inflasi masih terjaga, namun terdapat potensi tekanan tambahan.

Sumber : Warta Ekonomi