Hasil Laut RI Diambil Pihak Asing, Menteri Susi: Perlu Regulasi yang Tegas!

Categories:

WE Online, Jakarta – Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti tampil di depan kalangan pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia di Menara Kadin, Jakarta, Kamis (30/10/2014).

Menteri Susi mengatakan Indonesia memiliki berbagai potensi sumber daya alam yang melimpah dan salah satunya adalah laut. Namun, sayang, hasil laut Indonesia seringkali dimanfaatkan atau diambil oleh pihak asing. Ia menilai salah satu penyebab hal tersebut adalah belum adanya regulasi atau peraturan yang tegas untuk melindungi sekaligus mengelola dan memanfaatkan sumber daya kelautan Indonesia.

Pendiri Susi Air ini lantas membandingkan Indonesia dengan beberapa negara, seperti Australia dan Oman yang sudah membuat peraturan untuk melindungi hasil lautnya sendiri. “Ini sangat menyedihkan dan kenapa orang lain yang harus memanfaatkan potensi laut kita yang begitu besar?” tanyanya.

Untuk itu, ia mengatakan Indonesia sudah seharusnya punya aturan mengenai waktu penangkapan ikan, seperti zonasi, waktu, dan aturan lainnya. “Indonesia belum punya. Ada aturan boleh tangkap zonasi di mana, kapan, itu belum begitu terekspos,” tegasnya.

Sumber Artikel

FPSB Indonesia Apresiasi Sun Life Edukasi Keuangan bagi Mahasiswa

Categories:

WE Online, Jakarta – PT Sun Life Financial Indonesia (Sun Life) dan Financial Planning Standards Board Infonesia (FPSB Indonesia) resmi menjalin perjanjian kerja sama dalam menyelenggarakan program edukasi finansial bagi para mahasiswa di Indonesia pada hari ini, Selasa (28/10/2014).

Menanggapi hal itu, Ketua FPSB Indonesia Tri Djoko Santoso menyambut baik dan mengapresiasi kerja sama tersebut karena sejalan dengan misi FPSB Indonesia.

“Kami sangat gembira dapat bekerja sama dengan Sun Life dalam menyelenggarakan program edukasi keuangan untuk para mahasiswa,” jelas Tri Djoko dalam sambutannya saat peresmian peluncuran program edukasi perencanaan keuangan di kampus Universitas Indonesia (UI), Depok.

Lebih jauh, menurut Tri Djoko, program ini sejalan dengan misi FPSB Indonesia tentang manfaat perencanaan keuangan. “Kegiatan ini membantu mahasiswa memahami dan membuat perencanaan serta mengelola keuangan pribadi mereka,” sahutnya.

Dia mengatakan bahwa dalam kerja sama ini pihaknya bersama Sun Life akan memberikan pelatihan kepada mahasiswa dari delapan universitas di Jakarta, Bandung, dan Surabaya.

“Delapan universitas tersebut adalah Universitas Indonesia, Institut Teknologi Bandung, Universitas Padjajaran, Universitas Airlangga, Universitas Kristen Maranatha, Universitas Kristen Petra, Universitas Parahyangan, dan TBA,” ujar Tri Djoko.

Sumber Artikel

I Ketut Sumadi: Semua Daerah Ingin Punya Wakil di Kabinet Jokowi

Categories:

WE Online, Denpasar – Pengamat masalah sosial dan agama Dr I Ketut Sumadi mengatakan hampir semua daerah di Indonesia menginginkan ada salah seorang putra terbaiknya mewakili daerahnya dalam kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

“Untuk itu Presiden Jokowi dalam mengumumkan pembantunya mampu mewakili beragam etnis dan budaya di Nusantara,” kata Direktur Program Doktor Ilmu Agama Pascasarjana Institut Hindu Dharma Indonesia Negeri (IHDN) Denpasar, Minggu (26/10/2014).

Ia mengatakan putra terbaik yang duduk dalam jajaran kabinet Presiden dan wakil Presiden Jokowi-JK yang mewakili beragam etnis dan budaya di Indonesia itu akan mampu memberikan rasa aman dan nyaman di kedua belah pihak.

“Kenyamanan tersebut baik menyangkut dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diemban maupun kenyamanan dalam masyarakat daerah yang diwakilinya, sehingga menjadi modal dasar untuk melaksanakan tugas-tugas negara lima tahun ke depan,” ujar Sumadi.

Demikian pula Bali yang memiliki sumber daya manusia andal tetap diberikan kepercayaan kepada salah seorang putranya terbaiknya menjadi “pembantu” presiden.

Selama ini tercatat empat putra Bali pernah dipercaya sebagai menteri, mulai dari IB Sujana (almarhum) sebagai Menteri Pertambangan dan Energi pada zaman pemerintah Soeharto, menyusul Ida Bagus Oka (alm) sebagai Menteri KB dan Kependudukan pada era Orde Baru.

Selain itu, Drs I Gede Ardika sebagai Menteri Pariwisata pada zaman pemerintahan Presiden Megawati dan Jero Wacik sebagai Menteri Pariwisata dan Menteri ESDM pada pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Sumadi menambahkan putra-putra terbaik Bali dari kalangan profesional dinilai mempunyai kemampuan sebagai “pembantu” Presiden tidak hanya terbatas bidang pariwisata, namun juga menguasai bidang lainnya.

Bali selain dikenal sebagai daerah tujuan wisata internasional, juga sukses mengelola bidang pertanian dengan sistem subak, organisasi pengairan tradisional bidang pertanian yang selama ini dinilai terbaik di antara sistem pertanian yang ada di Indonesia maupun mancanegara.

“Oleh sebab itu tidak ada salahnya jika Presiden Jokowi memilih putra terbaik Bali dari kalangan profesional menjadi Menteri Pertanian,” ujar Ketut Sumadi. (Ant)

Sumber Artikel

Matahari Departement Store Buka Gerai di Samarinda

Categories:

WE Online, Jakarta – PT Matahari Department Store Tbk (LPPF) kembali mengembangkan jaringannya dengan membuka gerai ke-126 Matahari Departement Store (MDS) di Big Mall, Samarinda. Gerai ini melengkapi kehadiran perseroan yang ke-3 di Kota Samarinda dan ke-5 di Provinsi Kalimantan Timur.

“Samarinda merupakan Ibu Kota Provinsi Kalimantan Timur dengan pertumbuhan ekonomi masyarakat yang terus meningkat sehingga mengakibatkan daya beli masyarakat yang juga meningkat. Dengan pertimbangan tersebut, MDS memantapkan langkahnya untuk terus memperluas jaringan gerainya di Samarinda, yaitu MDS Big Mall,” kata Sekretaris Perusahaan LPPF Miranti Hadisusilo dalam keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Jumat (24/10/2014).

Miranti menjelaskan gerai tersebut memiliki luas area lebih dari 7.000 m². Setiap gerai baru MDS yang diluncurkan Miranti mengungkapkan perseroan mengalokasikan investasi yang bervariasi berkisar antara Rp 20 miliar hingga Rp 30 miliar per gerai. Semua rencana pembiayaan tersebut bersumber dari kas internal.

Ia berharap bahwa dengan hadirnya MDS di Big Mall, Samarinda, ini diharapkan mampu memberi dampak positif bagi warga sekitar, khususnya dengan penyerapan tenaga kerja hampir 400 orang yang mayoritas berasal dari penduduk lokal.

“Dengan hadirnya MDS di Samarinda, terbukalah peluang kerja dan karier bagi tenaga kerja muda yang belum mendapatkan kesempatan selama ini sehingga diharapkan dapat mengurangi angka pengangguran di wilayah ini. Dengan begitu pula akan terjadi peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup yang lebih baik bagi masyarakat sekitar,” ujarnya.

Berdasarkan data keuangan sepanjang 2013, total penjualan PT Matahari Department Store Tbk mencapai Rp 12,7 triliun atau berkembang cukup pesat dibandingkan tahun sebelumnya yang mencatat angka Rp 10,8 triliun.

Sumber Artikel

Duta Anggada Realty Mulai Lirik Kawasan Industri

Categories:

WE Online, Jakarta – PT Duta Anggada Realty Tbk (DART) sepertinya akan mendiversifikasi usahanya dengan mulai fokus untuk menggarap proyek-proyek kawasan industri.

“Kita diversifikasi usaha kita. Industrial estate ini memang dibutuhkan. Banyak investor perlu lahan. Pertumbuhan Indonesia juga diharapkan bisa 6-7% kan. Industrial estate sekarang bagus. Kita pikir kita tidak ada salahnya masuk ke sana dan demand-nya bagus,” kata Presiden Direktur PT Duta Anggada Realty Tbk Ventje Suardana saat ditemui usai Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) DART di Jakarta, Rabu (22/10/2014).

Menurut Ventje, perseroan akan mengakuisisi lahan seluas 1.000 hektar (ha) di wilayah Serang, Banten, yang akan dijadikan sebagai kawasan industri milik perseroan. “Kami akan akusisi kawasan industri di Serang. Kami usahakan lahannya akan mencapai 1.000 ha,” terangnya.

Hingga saat ini, lanjut Ventje, perseroan masih dalam tahap pembebasan lahan kawasan industri di Serang tersebut. “Kami perkirakan pembangunan akan memakan waktu selama tiga tahun. Tahun 2016 mendatang pembebasan lahan kami harap sudah selesai. Tapi, lebih cepat lebih baik,” lanjutnya.

Selain itu, perseroan juga akan mengakuisisi perusahaan properti yang memiliki kawasan industri seluas 500 ha yang terletak di Tanjung Api-api, Sumatera Selatan.

“Di Sumsel juga industrial estate. Dekat dengan pelabuhan, luasnya 500 ha. Pemerintah juga sudah ada rencana di sana di Tanjung Api-api,” ujarnya.

Adapun, dana untuk melakukan akuisisi lahan ini akan diperoleh dari dana hasil penerbitan surat utang berdenominasi dolar (global bonds) yang akan diterbitkan oleh anak usahanya, yakni Primary Assets Pte Ltd. Perseroan akan menerbitkan global bonds sebanyak-banyaknya US$ 200 juta atau setara dengan Rp 2,39 triliun dengan jangka waktu selama-lamanya lima tahun.

Ventje menyebutkan nilai penerbitan surat utang ini memperhatikan nilai ekuitas perseroan yang sebesar Rp 2,92 triliun sehingga rencana nilai utang pokok entitas anak akan sekitar 81,79% dari nilai ekuitas perseroan. Dalam menerbitkan surat utang ini perseroan memperkirakan tingkat suku bunga surat utang ini tidak akan lebih dari kisaran 7% hingga 13%. Kemudian perseroan menunjuk JP Morgan Chase Bank sebagai penjamin emisi pelaksana efek.

“Emisi pelaksana surat utang ini JP Morgan. Rencananya, kami akan roadshow ke kawasan Asia,” tukasnya.

Sumber Artikel

Di Hadapan Para Kepala Negara, MPR Puji Demokrasi RI yang Semakin Baik

Categories:

WE Online, Jakarta – Agenda tunggal sidang paripurna MPR, yaitu pelantikan presiden dan wakil presiden hasil Pemilihan Umum 2014 telah selesai dilaksanakan di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Senin (20/10/2014) sehingga Joko Widodo dan Jusuf Kalla telah resmi menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2014-2019.

Ketua MPR Zulkifli Hasan mengapresiasi kinerja penyelenggara pemilu atas terselenggaranya pemilihan umum baik legislatif maupun presiden dan wakil presiden secara demokratis, aman, damai, langsung, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dengan terselenggaranya pemilu secara demokratis maka ini adalah bukti bahwa Indonesia telah melangkah maju dalam melaksanakan demokrasi yang baik.

“Untuk itu, atas nama pimpinan dan anggota majelis mengucapkan terima kasih kepada KPU, Bawaslu, Polri, TNI, MK, dan institusi lainnya di tingkat pusat dan daerah atas dukungannya menyukseskan pemilihan umum hingga sampai pada agenda kenegaraan, yaitu pelantikan,” katanya.

Oleh karena itu, MPR berharap bahwa ke depan pemilihan umum Indonesia semakin demokratis dan transparan sehingga dapat membawa kemajuan dan meningkatkan harkat serta martabat bangsa Indonesia.

Sumber Artikel

Pemerintah-Vale Tanda Tangani Amendemen Kontrak Karya

Categories:

WE Online, Jakarta – Pemerintah Indonesia dan PT Vale Indonesia Tbk menandatangani amendemen kontrak karya sebagai amanat UU No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Pelaksana Tugas Menteri ESDM Chairul Tanjung usai menandatangani amendemen di Jakarta, Jumat (17/10/2014) mengatakan, Vale merupakan perusahaan pertama yang meneken amendemen kontrak tambang.

“Masih ada 106 perusahaan tambang lagi dan diharapkan ditandatangani pada pemerintahan mendatang,” katanya.

Chairul mewakili pemerintah dalam penandatanganan amendemen tersebut. Sementara, Vale diwakili Presiden Direktur Nico Kanter.

Pemerintah merenegosiasi 107 kontrak perusahaan tambang agar lebih memberi manfaat kepada Indonesia.

Pada Januari 2012, pemerintah membentuk tim renegosiasi kontrak pertambangan melalui keputusan presiden.

Ke-107 kontrak tersebut terdiri atas 34 kontrak karya (KK) dan 73 perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara (PKP2B).

KK dimiliki perusahaan yang menambang mineral dan PKP2B untuk batubara.

Wakil Menteri ESDM Susilo Siswoutomo menambahkan, sebelum tahap amendemen, perusahaan tambang menandatanganai nota kesepahaman (MoU) terlebih dahulu.

Saat ini, dari 107 kontrak tambang, sudah ditandatangani MoU sebanyak 94 yang terdiri atas 34 KK dan 60 PKP2B.

“Jadi, 23 kontrak yang belum menandatangani MoU. Sudah finalisasi dan masih berjalan terus,” ujarnya.

Dari 94 perusahaan tambang yang menandatangani MoU tersebut, baru satu yang meneken amendemen kontrak yaitu Vale Indonesia.

Nico Kanter mengatakan, poin-poin amendemen kontrak karya mencakup antara lain Vale dapat mengajukan kelanjutan operasi selama 20 tahun setelah KK berakhir pada 28 Desember 2025.

Pengajuan kelanjutan operasi dapat dilalukan dua tahun sebelum KK berakhir.

Sesuai UU 4/2009, pascakontrak karya berakhir, maka rezim yang berlaku adalah ijin usaha pertambangan khusus (IUPK).

Persetujuan pemerintah atas kelanjutan operasi tersebut akan mempertimbangkan pemenuhan kewajiban Vale yang tercantum dalam amendemen KK.

Kesepakatan lain adalah Vale diwajibkan mendivestasikan 20 persen sahamnya kepada peserta Indonesia.

Besaran divestasi tersebut merupakan bagian dari kewajiban 40 persen kepada Vale yang menyelenggarakan kegiatan tambang terintegrasi.

Sebanyak 20 persen saham Vale yang kini dimiliki publik di Bursa Efek Indonesia, sesuai amendemen, sudah diakui pemerintah sebagai bagian divestasi.

Dengan demikian, Vale hanya tinggal mendivestasikan 20 persen sahamnya lagi.

Nico menambahkan, royalti yang disepakati sebesar dua persen dari penjualan nikel in matte atau naik dari sebelumnya 0,6 persen.

Royalti dapat menjadi tiga persen saat harga logam nikel di atas 21.000 dolar per ton.

Untuk luas lahan, lanjutnya, mengalami pengurangan dari 190.510 menjadi 118.435 hektar.

“Luas lahan akan menjadi 25.000 hektar sebagai zona bijih setelah KK berakhir,” katanya.

Sementara, di luar zona bijih, Vale dapat mempertahankan lahan untuk keperluan kegiatan operasional dan lainnya.

“Luas lahan hasil amendemen sudah memadai untuk investasi dan rencana pertumbuhan jangka panjang,” ujar Nico. (Ant)

Sumber Artikel

Berlina akan Terbitkan MTN Rp 200 Miliar

Categories:

WE Online, Jakarta – PT Berlina Tbk (BRNA) pada bulan November 2014 mendatang berencana akan menerbitkan surat utang jangka menengah atau medium term notes (MTN) sebesar Rp 200 miliar.

Hal ini disampaikan oleh Manajemen PT Berlina Tbk dalam keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Kamis (16/10/2014).

Untuk melancarkan aksinya ini, perseroan akan menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada 17 November 2014 mendatang guna meminta persetujuan pemegang saham. Dalam keterangannya tersebut, dijelaskan bahwa dana hasil penerbitan MTN akan digunakan untuk membayar pinjaman kepada Bank Mandiri sebesar Rp 100 miliar dan sisanya untuk modal kerja.

MTN ini berjangka waktu tiga tahun atau jatuh tempo di 2017 dengan bunga MTN sebesar 13,5% per tahun yang akan dibayarkan tiap tiga bulan.

Sumber Artikel

Beban Utang Triliunan Lunas, Jiwasyara Langsung Ganti Logo

Categories:

WE Online, Jakarta – PT Asuransi Jiwasraya (Persero) menggelar acara syukuran dan peresmian logo baru di Gedung Arsip Nasional, Jakarta, Senin (13/10/2014).

Syukuran tersebut dilakukan dalam rangka pencapaian kinerja perusahaan tahun 2014 yang sudah berhasil untuk menuntaskan utang sebesar Rp 6,7 triliun. Acara syukuran ini dihadiri oleh Menteri BUMN Dahlan Iskan, Direktur Utama Hendrisman Rahim, Direktur Keuangan Hary Prasetyo, dan Direktur Pemasaran De Yong Adrian, nasabah, dan undangan lainnya.

Direktur Utama Jiwasraya Hendrisman Rahim mengatakan bahwa tahun 2014 merupakan tahun yang spesial bagi Jiwasraya. Ia mengatakan bahwa di usia yang mencapai 155 tahun perseroan berhasil untuk menyelesaikan utang kewajiban perusahaan.

“Kami juga memperkenalkan logo baru sebagai simbol keteguhan hati Jiwasraya untuk tetap bertahan dan berjaya serta menegaskan eksistensi kami di industri asuransi yang terpercaya di Indonesia,” katanya dalam rilis pers yang diterima redaksi Warta Ekonomi di Jakarta, Selasa (14/10/2014).

Jiwasraya berhasil untuk menyelesaikan beban utang yang besar tanpa membebankan negara, yakni melalui pola reasuransi dengan menggandeng mitra perusahaan reasuransi di Amerika pada tahun 2009. Selain itu, Jiwasraya melakukan re-evaluasi untuk tujuan komersial atas semua aset yang dimiliki. Hal ini membuat perseroan akhirnya dapat menyelesaikan masalah cadangan premi yang menjadi kewajiban perusahaan pada akhir tahun 2013.

Sementara itu, Menteri BUMN Dahlan Iskan mengapresiasi perusahaan pelat merah ini yang berhasil untuk melunasi utang dengan usaha sendiri dalam waktu singkat.

“Saya sangat bangga dengan pencapaian Jiwasraya yang tahun ini sudah benar-benar merdeka. Beban utang yang mencapai angka Rp 6,7 triliun diselesaikan sendiri hanya dalam waktu empat tahun,” pungkasnya.

Sumber Artikel

OJK Provinsi NTT Tempati Kantor Baru

Categories:

WE Online, Kupang – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) sejak Agustus lalu telah menempati kantor baru di Jalan Frans Seda, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kupang. Sebelum menempati kantor baru, OJK Provinsi NTT berkantor di Gedung Bank Indonesia (BI) Kupang sejak mulai beroperasi pada 31 Desember 2013.

Sebagai rangkaian acara peresmian Kantor baru OJK di Kupang, Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Rahmat Waluyanto, Senin (13/10/2014), akan meresmikan kantor baru tersebut. Rencananya, Gubernur NTT Frans Lebu Raya dan pejabat Pemprov NTB serta DPRD Provinsi NTT juga hadir dalam peresmian gedung baru itu.

Dalam rilis resminya, Sabtu (11/10/2014), Rahmat mengatakan kantor baru OJK di Kupang merupakan bagian dari kebijakan peningkatan infrastruktur di semua kantor OJK. “Peningkatan ini diharapkan bisa menunjang dan meningkatkan kinerja operasional OJK,” pungkas Rahmat.

Sementara itu, Kepala Kantor OJK NTT Winter Marbun menjelaskan bahwa OJK Provinsi NTT adalah salah satu dari 35 kantor OJK yang tersebar di wilayah NKRI. Sebelumnya, OJK Provinsi NTT berkantor di Gedung Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT di Jalan Tom Pello Nomor 2 Kupang.

Dia menambahkan Kantor OJK NTT ini memiliki lima pintu sebagai pintu masuk. Kelima pintu ini mengisyaratkan nilai-nilai strategis OJK, yaitu independensi, profesionalisme, sinergi, inklusif, dan visioner atau disingkat sebagai (inpresiv).

“Dengan menjaga nilai-nilai dasar tersebut dalam melaksanakan tugas pengawasan jasa keuangan yang diembannya, OJK Provinsi NTT berharap untuk dapat turut mewujudkan pertumbuhan sektor keuangan yang stabil, teratur, dan inklusif sebagaimana diamanatkan dalam UU OJK,” jelas Winter.

Sumber Artikel