Menteri Ferry Temui Perwakilan Petani di Istana Negara

Categories: Tags:

WE Online, Jakarta – Kepala Badan Pertanahan Nasional Ferry Mursyidan Baldan menerima aspirasi dari perwakilan petani yang melakukan aksi demonstrasi di depan Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (29/9/2015).

Sekitar dua puluhan perwakilan petani tersebut diterima oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Ferry Mursyidan Baldan di Kantor Staf Kepresidenan.

“Saya kira tadi banyak persoalan yang disampaikan. Ada dua isu besar, pertama reformasi agraria untuk redistribusi sembilan juta hektare lahan dan yang kedua penanganan konflik-konflik agraria,” ujar Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki yang turut hadir dalam pertemuan itu.

Menurut Teten dua hal tersebut yang akan dicari solusinya agar reformasi agraria bisa membawa dampak yang positif bagi masyarakat, khususnya kalangan petani. Mengenai konflik agraria, Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursyidan Baldan melihat untuk mengaudit luasan lahan dan kontrolnya.

“Ketika ada perpanjangan itu seolah-olah otomatis, padahal tidak seperti itu. Kedua soal kemanfaatan lahan itu penting,” ujar Ferry.

Kemudian Ferry juga mengharapkan bahwa perusahaan perkebunan dan pertanian yang telah mendapatkan izin usaha atas lahan dari pemerintah agar dimanfaatkan semaksimal mungkin,” ujar Ferry.

“Dalam prinsip reformasi agraria memang kita tidak mau mencabut penghidupan orang yang basisnya adalah tanah,” ujar Ferry.

Perwakilan dari petani pendemo Agus Triana menambahkan ratusan orang yang tergabung dari berbagai elemen, seperti petani dan serikat pekerja melakukan demonstrasi di depan Istana Negara memperingati Hari Tani Nasional. Gabungan gerakan petani dari 14 provinsi ini meminta negara memperhatikan nasib petani.

Mereka juga meminta untuk menghapuskan segala kewenangan atau perizinan perusahaan yang bergerak hak negara atau swasta skala besar dalam hal pemanfaatan dan penggunaan tanah negara. Selain itu, mereka juga meminta pemerintah untuk melarang dengan tegas BUMN atau swasta yang usaha di bidang perkebunan karena bersaing dengan rakyat. (Ant)

Editor: Achmad Fauzi

Foto: Ferry Hidayat

Sumber Artikel

Bawaslu Jateng Sesalkan Minimnya Anggaran Pengawasan Pilkada

Categories: Tags:

WE Online, Semarang – Badan Pengawas Pemilu Jawa Tengah menyesalkan minimnya anggaran pengawasan semua tahapan pemilihan kepala daerah yang akan dilaksanakan secara serentak di 21 kabupaten/kota, 9 Desember mendatang.

“Sebagai contoh, tanpa alasan yang jelas, Panwas Kabupaten Sragen hanya mendapat anggaran pengawasan pilkada Rp100 juta dari pemkab setempat, padahal anggaran yang diusulkan sebesar Rp1,06 miliar melalui APBD Perubahan Tahun Anggaran 2015,” kata Koordinator Divisi Pencegahan dan Hubungan Antarlembaga Bawaslu Jateng Teguh Purnomo di Semarang, Minggu (27/9/2015).

Ia menjelaskan bahwa anggaran pengawasan pilkada yang diusulkan Panwas Kabupaten Sragen itu untuk memenuhi kebutuhan honorarium pengawas tempat pemungutan suara di 1.664 TPS dengan masa kerja satu bulan, kebutuhan honorarium dan operasional Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) selama 3 bulan, serta penambahan masa kerja Panwas Kecamatan dan Panwas Kabupaten sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2015.

Teguh menduga pencairan anggaran pengawasan pilkada yang jauh dari kebutuhan itu terkait dengan ketegasan Panwas Kabupaten Sragen dalam melakukan penertiban baliho-baliho iklan layanan masyarakat di beberapa tempat yang dibuat oleh pemkab setempat yang cenderung menguntungkan calon petahana.? “Bawaslu Jateng sangat menyayangkan adanya dugaan kebutuhan anggaran pengawasan yang dijadikan instrumen penekan oleh petahana yang kebetulan menjadi calon kepala daerah pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sragen,” ujarnya.

Terkait dengan hal tersebut, Bawaslu Jateng mengirim surat bernomor 910/315/ Bawaslu-Jtg/IX/2015 tertanggal 25 September 2015 kepada Gubernur Jateng dengan tembusan Ketua Bawaslu RI, Direktur Jendral Keuangan Daerah Kemendagri Republik Indonesia, Sekretaris Daerah Provinsi Jateng, Asisten Pemerintahan Setda Provinsi Jateng, Kepala Biro Otonomi Daerah dan Kerja Sama Setda Provinsi Jateng.

“Bawaslu Jateng tidak akan tinggal diam membantu Panwas Kabupaten Sragen terkait dengan masalah ini,” tegas mantan Ketua KPU Kebumen itu.

Peserta Pilkada Sebanyak 56 bakal pasangan calon kepala daerah yang telah ditetapkan secara resmi sebagai pasangan calon definitif dan berhak mengikuti pilkada di 21 kabupaten/kota di Jateng, yakni Kabupaten Kebumen pasangan Khayub Mohammad Lutfi-Akhmad Bakrun (Golkar, Nasdem, dan PKS), pasangan Mohammad Yahya Fuad-Yazid Mahfudz (Gerindra, Demokrat, PKB, dan PAN), dan pasangan Bambang Widodo-Sunarto (PDIP dan Hanura).

Di Kabupaten Purbalingga pasangan Tasdi-Dyah Hayuning Pratiwi (PDIP, Gerindra, PAN, PKS, dan Nasdem), pasangan Sugeng-Sutjipto (PKB, Demokrat, dan Hanura).

Di Kabupaten Purworejo pasangan Hamdan Azhari-Suhar (Gerindra, Nasdem, dan PAN), pasangan Nurul Triwahyuni-Budi Sunaryo (PDIP dan PKB), pasangan Agus Bastian-Yuli Hastuti (Demokrat, Hanura, dan Golkar).

Di Kabupaten Wonosobo pasangan Muhammad Suhardi-Joko Wiyono (perseorangan), pasangan Maya Rosida-Eko Prasetyo Heru Wibowo (PDIP dan Nasdem), pasangan Sarif Abdillah-Usup Sumanang (PKB, Gerindra, PAN, dan Demokrat), pasangan Eko Purnomo-Agus Subagyo (Hanura, Golkar, PPP, dan PKS).

Di Kabupaten Boyolali pasangan Seno Samudro-Mohammad Said Hidayat (PDIP), pasangan Agus Purmanto-Sugiarto (PKS, Gerindra, dan PKB).

Di Kabupaten Klaten pasangan Mustafid Fauzan-Sri Harmanto (perseorangan), pasangan One Krisnata-Sunarto (Golkar, PAN, PKB, dan Demokrat), dan pasangan Sri Hartini-Sri Mulyani (PDIP dan Nasdem).

Di Kabupaten Sukoharjo pasangan Wardoyo Wijaya-Purwadi (PDIP) dan pasangan Nurdin-Anis Mudhakir (PAN, PKB, dan Demokrat).

Di Kabupaten Wonogiri pasangan Joko Sutopo-Edy Santoso (PDIP dan Nasdem), dan pasangan Hamid Noor Yasin-Wawan Setya Nugraha (PKS, PAN, Gerindra, dan Demokrat).

Di Kabupaten Sragen pasangan Kusdinar Untung Yuni Sukowati-Dedy Endriyatno (Gerindra dan PKS), pasangan Sugiyamto-Joko Saptono (PDIP dan Demokrat), pasangan Jaka Sumanta-Surojogo (PAN dan PKB), pasangan Agus Fatchur Rahman-Djoko Suprapto (Golkar dan Hanura).

Di Kabupaten Grobogan pasangan Sei Sumarni-Edy Maryono (PDIP, PAN, PKB, dan Hanura), pasangan Icek Baskoro-Sugeng Prasetyo (Golkar, Gerindra, dan Nasdem).

Di Kabupaten Blora pasangan Djoko Nugroho-Arif Rohman (PKB, Nasdem, dan Hanura), pasangan Abu Nafi-Dasum (PDIP, PPP, dan Gerindra), pasangan Kusnanto-Sutrisno (Golkar dan Demokrat).

Di Kabupaten Rembang pasangan Abdul Hafidz-Bayu Andrianto (perseorangan), pasangan Hamzah Fathoni-Ridwan (PKB, PDIP, dan Gerindra), dan pasangan Sunarto-Kuntum Khairu Basa (PKS dan Demokrat).

Di Kabupaten Demak pasangan Harwanto-Maskuri (Gerindra, PAN, dan Demokrat), pasangan Dachirin Said-Edi Sayudi (PKB dan Nasdem), dan pasangan H.M. Natsir-Joko Sutanto (Golkar dan PPP).

Di Kabupaten Semarang pasangan Nur Jatmiko-Mas’ud Ridwan (PKB, Golkar, Hanura, dan PKS) dan pasangan Mundjirin-Ngesti Nugraha (PDIP, Gerindra, PAN).

Di Kabupaten Kendal pasangan Widya Kandi Susanti-Muhammad Hilmi (PDIP, Nasdem, dan PKB) dan pasangan Mirna Annisa-Masrur Masykur (PKS, Hanura, dan Gerindra).

Di Kabupaten Pekalongan pasangan Riswadi-Nurbalistik (PDIP) dan pasangan Asip Kholbihi-Arini Harimurti (PKB).

Di Kabupaten Pemalang pasangan Mukhamad Arifin-Romi Indiarto (Gerindra dan PKB), pasangan Junaedi-Martono (PDIP), dan pasangan Mukti Agung Wibowo-Afifudin (PKS, PAN, dan Hanura).

Di Kota Magelang pasangan Moch Harjanto-Agus Susatyo (PKB dan Demokrat), pasangan Sigit Widyonindito-Windarti Agustina (PDIP, PAN, dan Gerindra), dan pasangan Joko Prasetyo-Priyo Waspodo (perseorangan).

Di Kota Surakarta pasangan F.X. Hadi Rudyatmo-Achmad Purnomo (PDIP), pasangan Anung Indro Susanto-Muhammad Fajri (Demokrat, PKS, Gerindra, dan PAN).

Di Kota Semarang pasangan Soemarmo-Zuber Safawi (PKB dan PKS), pasangan Sigit Ibnugroho Sarasprono-Agus Sutyoso (Gerindra, PAN, dan Golkar), dan pasangan Hendrar Prihadi-Hevearita Gunaryanti Rahayu (PDIP, Demokrat, dan Nasdem).

Di Kota Pekalongan pasangan Abdul Hamka Naja-Nur Chasanah (PAN dan Gerindra), Alf Arslan Djunaid-Mochammad Saelany Machfudz (PDIP dan PKB), dan pasangan Dwi Heri Wibawa-Sutarip Tulis Widodo (Golkar). (Ant)

Editor:

Foto: Sufri Yuliardi

Sumber Artikel

BKPM: Deregulasi Dapat Tingkatkan Kepercayaan Investor

Categories: Tags:

WE Online, Jakarta – Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) terus memaksimalkan kemudahan pelaksanaan kegiatan investasi di Indonesia melalui upaya deregulasi. Hal ini diyakini dapat meningkatkan kepercayaan investor.

“Tujuan kami melakukan deregulasi investasi, yaitu untuk menyederhanakan perizinan dan persyaratan perizinan, sehingga setiap izin penanaman modal dapat direalisasikan tanpa adanya hambatan yang bersifat administratif termasuk menghapuskan perizinan yang interlocking,” kata Franky saat menghadiri dialog investasi di Jakarta, Jumat (25/9/2015).

Secara garis besar, lanjutnya, kebijakan tersebut diharapkan mampu memperbaiki iklim usaha di Indonesia karena dengan semakin mudahnya investor mengurus perizinan maka tingat kepercayaan investor untuk menjalankan usahanya di Indonesia pun akan semakin meningkat.

Sementara itu, Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal Farah Ratnadewi Indriani menambahkan BKPM menerapkan dua metode dalam strategi penyederhanaan perizinan invesatasi. Pertama, Hapus, Gabung, Sederhanakan, dan Limpahkan (HGSL) dan kedua penyederhaan administrasi proses perizinan.

Sementara untuk pendekatannya adalah melalui perizinan yang memerlukan waktu penyelesaian cukup lama, antara lain perizinan lahan/pertanahan, perizinan lingkungan, dan perizinan daerah.

“BKPM juga tengah menggodok dua Peraturan Kepala BKPM (Perka) dalam rangka deregulasi nasional, yaitu Perka BKPM Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, serta Perka BKPM Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Perka BKPM Nomor 5 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal,” tambah Farah.

Penulis: Boyke P. Siregar

Editor: Cahyo Prayogo

Foto: Boyke Siregar

Sumber Artikel

Pelindo III Tambah Peralatan Bongkar Muat

Categories: Tags:

WE Online, Surabaya – Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bidang kepelabuhanan PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) atau Pelindo III kini menambah peralatan bongkar muat guna meningkatkan produktivitas dan mempercepat pelayanan kepada pengguna jasa.

Direktur Teknik dan Teknologi Informasi Pelindo III, Husein Latief di Surabaya, Rabu menjelaskan, tambahan peralatan bongkar muat tersebut adalah dua unit “grab ship unloader” (GSU) untuk Terminal Teluk Lamong dan dua unit “ship to shore (STS) Crane” untuk Terminal Nilam, Pelabuhan Tanjung Perak.

Terminal Teluk Lamong yang diresmikan Presiden Joko Widodo difungsikan sebagai terminal ramah lingkungan (green port) pertama di Indonesia tersebut, diproyeksikan menjadi pusat bongkar muat peti kemas dan curah kering jenis bahan makanan, pertanian, serta biji-bijian (food and feed grain).

“Grab Ship Unloader yang difungsikan untuk bongkar muat curah kering di Terminal Teluk Lamong sesuai dengan konsep terminal ramah lingkungan karena menggunakan sumber tenaga listrik,” tutur Husein Latief seraya menambahkan bahwa kapasitas satu unit GSU baru tersebut mencapai 2.000 ton per jam.

“Pelayanan kecepatan bongkar muat curah kering terus ditingkatkan, sehingga sejalan dengan proyeksi Terminal Teluk Lamong untuk mencapai target produksi lima juta ton per tahun,” ucapnya.

Sementara itu, dua unit STS Crane baru yang ditempatkan di Terminal Nilam memiliki kapasitas berat maksimal 40 ton. “Uji coba akan dilakukan selama 21 hari guna memastikan kinerja STS Crane mencapai 35 ‘box/crane/hour’. Dengan kecepatan ini kinerja Terminal Nilam diharapkan semakin efisien,’ ujarnya.

Husein Latief mengakui waktu proses bongkar muat barang di pelabuhan yang kini sedang menjadi sorotan. Oleh karena itu, pemerintah bersama berbagai pihak terkait, termasuk jajaran Pelindo III, terus berupaya mensolusikannya.

Secara terpisah Kahumas Pelindo III Edi Priyanto menambahkan, Pelindo III juga akan meningkatkan kenierja pelabuhan-pelabuhan lain yang dikelolanya, di antaranya dengan mendatangkan peralatan bongkar muat baru berupa empat STS Crane untuk Pelabuhan Banjarmasin, Kalimantan Selatan, serta dua STS Crane untuk Terminal Peti Kemas Semarang (TPKS), Jawa Tengah.

Selain langkah tersebut, guna meningkatkan kinerja dan produktivitas Pelindo III juga melakukan strategi relokasi peralatan dengan perpindahan peralatan antar pelabuhan yang membutuhkan.

“Satu STS Crane dari Pelabuhan Tanjung Perak akan direlokasi ke Pelabuhan Tenau Kupang, NTT. Dua STS Crane dari Pelabuhan Banjarmasin akan direlokasi ke Pelabuhan Bagendang, Sampit,” ungkap Edi.

Pelindo III saat ini mengelola 43 pelabuhan yang tersebar di 7 provinsi yaitu Jawa Timur, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur, serta memiliki 10 anak perusahaan dan afiliasi.

Bisnis utama Pelindo sebagai penyedia fasilitas jasa kepelabuhanan guna menjamin kelangsungan dan kelancaran angkutan laut. Dengan tersedianya prasarana transportasi laut yang memadai, diharapkan mampu menggerakkan serta mendorong kegiatan ekonomi negara dan masyarakat. (Ant)

Editor: Achmad Fauzi

Foto: Sufri Yuliardi

Sumber Artikel

Giliran Kota Padang yang Udaranya Tidak Sehat

Categories: Tags:

WE Online, Padang – Wali Kota Padang Mahyeldi Ansharullah menyatakan udara di ibu kota Sumatera Barat kini berkategori tidak sehat sehingga warga masyarakat perlu menggunakan masker bila di luar rumah.

“Berdasarkan data dari Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (Bapedalda) Kota Padang, indeks standar pencemaran udara (ISPU) telah mencapai 330 g/nm3,” katanya di Padang, Senin (21/9/2015).

Angka tersebut sudah masuk dalam kategori tidak sehat, karena batas baku mutu (normal) adalah 150 g/nm3. Ia meminta agar masyarakat mewaspadai kabut asap, dengan mengurangi aktivitas di luar rumah. Jika harus ke luar rumah agar menggunakan masker dan memperbanyak mengonsumsi makanan yang bervitamin untuk meningkatkan daya tahan tubuh.

“Hindari merokok dan minumlah air putih lebih sering dari biasanya,” paparnya.

Wako juga mengimbau masyarakat mengupayakan agar polusi di luar rumah tidak masuk ke rumah, cuci makanan sebelum dikonsumsi, serta hidupkan lampu kendaraan saat di jalan raya. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Ketaping di Padangpariaman, menyampaikan jarak pandang di Kota Padang pada hari Minggu hanya sekitar 1.000 meter akibat kabut asap.

“Setelah diguyur hujan dua hari lalu, kabut asap kembali menyelimuti Padang dan Sumbar, sehingga menyebabkan jarak pandang terbatas,” kata Analis Cuaca BMKG Ketaping, Yuni Fitria.

Ia mengatakan, kabut asap tidak hanya menyelimuti Kota Padang, namun juga merata hampir sebagian di wilayah Sumbar.

“Kabut asap hanya akan berkurang jika hujan turun di sumber titik api, jika hujan turun di Sumbar hanya akan menghilangkan sebentar saja kemudian kembali lagi,” jelasnya. (Ant)

Editor: Achmad Fauzi

Foto: Blogspot

Sumber Artikel

Lagi, Titik Api di Riau Bertambah Jadi 127 Titik

Categories: Tags:

WE Online, Pekanbaru-Badan Metereologi Klimatologi dan Geofisika Stasiun Pekanbaru menyebutkan jumlah titik panas di Provinsi Riau terus meningkat dalam 24 jam terakhir mencapai 127 titik pada Sabtu pagi.

“Jumlah titik panas terbanyak terdeteksi di Pelalawan dengan 53 titik dan Indragiri Hulu 49 titik,” kata Kepala BMKG Pekanbaru Sugarin.

Selanjutnya di Kabupaten Kampar terdeteksi sebanyak 15 titik panas, Indragiri Hili tujuh titik panas dan Kuantan Singingi tiga titik.

Titik panas Riau sejatinya mulai berkurang dalam dua pekan terakhir bahkan sempat nihil selama beberapa hari. Namun sejak Jumat malam berdasarkan pencitraan Satelit Terra dan Aqua keberadaan titik panas melonjak tajam.

Sugarin mengatakan dari 127 titik panas, 90 diantaranya dipastikan merupakan titik api atau terindikasi adanya kebakaran hutan dan lahan dengan tingkat kepercayaan diatas 70 persen.

“Titik api tersebar di lima kabupaten di Riau. Terbanyak di Pelalawan dan Indragiri Hulu masing-masing 39 dan 35 titik api,” ujarnya.

Sementara itu di Kampar terdeteksi sebanyak 10 titik api, Kuantan Singingi dua titik dan Indragiri Hili empat titik api.

Sugarin menjelaskan secara keseluruhan terdapat sebanyak 497 titik panas di Pulau Sumatera, sebaran terbanyak di Jambi 169 titik dan Sumsel 159 titik. Di Bengkulu terdeteksi 10 titik, Lampung dua titik, Sumatera Barat 26 titik dan Sumatera Utara empat titik.

Kebakaran hutan dan lahan di Pulau Sumatera berakibat pada memburuknya kabut asap yang telah terjadi sejak Agustus 2015. Saat ini jarak pandang di Riau berkisar antara 200 hingga 1.000 meter.

Jarak pandang terburuk terjadi Pelalawan yang hanya berkisar 200 meter diikuti Pekanbaru 700 meter. Selanjutnya Kota Rengat Indragiri Hulu dan Dumai 1.000 meter.

Sejak Senin lalu (14/9) Riau telah ditetapkan daerah berstatus Darurat Pencemaran Udara oleh Pelaksana Tugas Gubernur Riau Arysadjuliandi Rachman.

Warga negara asing yang berada di Riau mulai mengungsi baik secara swadaya maupun evakuasi massal oleh pemerintah negara asal. Seperti yang terjadi pada Jumat lalu (18/9), dimana Pemerintah Kerajaan Malaysia mengevakuasi ratusan warganya dari Pekanbaru dengan menggunakan Hercules. (Ant)

Editor: Annisa Nurfitriyani

Foto: bnbp.go.id

Sumber Artikel

Harga Ayam di Pekalongan Merosot Tajam

Categories: Tags:

WE Online, Pekalongan – Harga ayam jenis broiler di sejumlah pasar hewan Kota Pekalongan, Jawa Tengah, semula mencapai Rp24.000 per ekor kini anjlok sekitar 34 persen atau Rp16.000 per ekor karena pasokan melimpah.

Pedagang ayam di Pasar Hewan Kuripan Kota Pekalongan, Iliyas, Kamis (17/9/2015), mengatakan anjloknya harga ayam tersebut sudah terjadi sejak sepekan terakhir karena stok ayam relatif cukup melimpah.

“Memang harga ayam sempat melonjak saat pascalebaran. Akan tetapi, kini harga ayam anjlok karena pasokan melimpah,” katanya.

Menurut dia, pembibitan ayam dari para peternak yang sudah dilakukan sejak sebelum Lebaran kini sudah memasuki masa panen sehingga stok melimpah. Bagi pedagang, kata dia, turunnya harga ayam tidak terlalu berpengaruh terhadap pendapatan mereka tetapi justru hal itu menimbulkan kerugian relatif cukup besar pada peternak.

Ia mengatakan saat ini pasokan ayam yang relatif berlimpah tidak diimbangi dengan kenaikan permintaan daging ayam oleh masyarakat sehingga harga ayam diperkirakan akan berlangsung relatif cukup lama.

“Tingkat pembelian ayam oleh masyarakat kini masih terlihat seperti biasa sehingga diperkirakan rendahnya harga ayam boiler akan berlangsung sampai beberapa waktu ke depan,” katanya.

Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan UMKM Kota Pekalongan, Supriono, mengaku harga ayam sempat naik karena pasokannya berkurang.

“Akan tetapi, kini harga ayam jenis broiler sudah turun karena pasokan melimpah,” katanya. (Ant)

Editor: Cahyo Prayogo

Foto: Sufri Yuliardi

Sumber Artikel

Ali Wardhana Dimakamkan di TPU Tanah Kusir

Categories: Tags:

WE Online, Jakarta – Mantan Menteri Keuangan Ali Wardhana dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Jakarta, Selasa (15/9/2015), setelah dilakukan acara penghormatan militer yang dipimpin oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno.

Dalam acara pemakaman yang berlangsung pada pukul 10.30 WIB itu ikut hadir Ketua Dewan Pertimbangan Presiden 2010-2014 Emil Salim, Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo beserta para kolega dan keluarga besar almarhum. Almarhum salah satu begawan ekonomi Indonesia tersebut dimakamkan disamping makam sang istri Rendasih Ali Wardhana yang telah berpulang pada 2.000 silam.

Pratikno yang menjadi inspektur upacara pemakaman mengatakan almarhum Ali Wardhana mempunyai jasa yang besar dalam membangun dan menata perekonomian Indonesia.

“Beliau seorang akademisi dan ekonom ternama yang mempunyai pengaruh besar dalam sejarah ekonomi Indonesia, apalagi beliau juga pernah menduduki posisi strategis (di kabinet) selama belasan tahun,” katanya.

Mantan Menteri Keuangan pada era Orde Baru, Ali Wardhana meninggal dunia pada usia 87 tahun di Rumah Sakit Medistra, Jakarta, Senin (14/9) pada pukul 15.30 WIB, setelah dikabarkan menderita sakit paru-paru kronis.

Sebelumnya, jenazah disemayamkan di rumah duka Jalan Patra Kuningan XV Nomor 6, Jakarta dan beberapa pejabat serta kolega termasuk Wakil Presiden Jusuf Kalla datang untuk melayat.

Prof Dr Ali Wardhana yang lahir di Solo, Jawa Tengah pada 6 Mei 1928 merupakan salah satu anggota penasehat perekonomian Orde Baru, dan menjadi Menteri Keuangan periode 1968-1983 serta Menteri Koordinator Ekonomi, Industri (Ekuin) dan Pengawasan Pembangunan periode 1983-1988.

Ali Wardhana menyelesaikan pendidikan S1 di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia pada 1958, dan mendapatkan gelar Master of Arts dari University of California Berkeley, Amerika Serikat pada 1961 dan menyelesaikan program doktoral PhD dari universitas yang sama pada 1962.

Selama menjabat sebagai Menteri Keuangan, Ali Wardhana berhasil mengawal perekonomian nasional dengan menurunkan inflasi tinggi (hyper inflation) dari 650 persen menjadi 10 persen dalam tiga tahun masa jabatannya periode 1966-1969.

Penggemar cerutu “Partagas” ini ikut memperkenalkan strategi pinjaman negara dan disiplin fiskal dengan melakukan pinjaman luar negeri untuk menutup defisit anggaran dalam APBN serta menerapkan anggaran berimbang (balanced budget).

Selain itu, Ali Wardhana juga mampu memanfaatkan penerimaan dari sektor migas untuk mendorong pembangunan dan mencegah terjadinya “The Dutch Disease” ketika masa-masa keemasan harga minyak pada era 1973-1982.

Penggemar olahraga golf ini pernah menjabat sebagai Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia selama 10 tahun, yaitu 1967-1978. Pada September 1971, Ali Wardhana terpilih sebagai Ketua Board of Governors Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional untuk periode 1971-1972.

Sewaktu menjabat sebagai Menko Ekuin dan Pengawasan Pembangunan, Ali Wardhana pernah membubarkan institusi bea dan cukai karena dianggap korup serta mengganti fungsi pemeriksaan dan pengawasan di pelabuhan dengan Sociate Generale de Surveillance (SGS), lembaga yang terdaftar di Swiss. (Ant)

Editor: Achmad Fauzi

Foto: Istimewa

Sumber Artikel

Pengamat: Zulkifli Hasan dianggap Pembohong

Categories: Tags:

WE Online, Jakarta- Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan dinilai berbohong karena mengaku tidak mengincar jatah kursi kabinet usai resmi bergabung di Koalisi Indonesia Hebat (KIH). Hal tersebut diutarakan oleh pengamat politik Tjipta Lesmana menanggapi bergabungnya partai berlambang matahari terbit ke gerbong KIH alias koalisi pendukung pemerintah.

“Saya orang pertama yang mengatakan PAN masuk karena incar menteri. Zulkifli bohong kalau tidak incar kursi,” kata Tjipta dalam sesi diskusi di Bilangan Jakarta, Minggu (13/9/2015).

Lebih lanjut Tjipta berujar saat ini PAN tengah ancang-ancang untuk mengincar jatah kursi menteri dalam reshuffle jilid II. Sebagai kompensasi mendukung pemerintah, lanjut Tjipta, PAN tidak mau hanya diberi satu kursi menteri oleh Presiden Jokowi. Setidaknya PAN mendapatkan minimal dua jabatan menteri di Kabinet Kerja. Selain itu, Tjipta juga memprediksi, kursi menteri yang saat ini dijabat oleh kalangan profesional akan diganti oleh kader PAN. Hal itu menurutna, bisa dilihat dari hasil reshuffle jilid I pada beberapa bulan lalu.

“PAN enggak mau kalau hanya dikasih satu kursi,” pungkasnya.

 

 

 

Penulis: Ferry Hidayat

Editor:

Foto: Sufri Yuliardi

Sumber Artikel

Komisi XI: Paket Kebijakan Ekonomi Tidak Bisa Instan

Categories: Tags:

WE Online, Jakarta – Wakil Ketua Komisi XI DPR Marwan Cik Asan menilai paket kebijakan ekonomi September I yang telah diluncurkan oleh pemerintah sebagai langkah efektif untuk mengatasi kelesuan ekonomi nasional.

Kendati demikian, politisi Partai Demokrat itu meminta agar implementasinya di lapangan harus diawasi secara baik karena Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah berjanji akan mengawasi secara langsung atas kebijakan ekonomi yang bertahap tersebut.

Secara teknis, lanjut Marwan, kebijakan-kebijakan seperti kemudahan visa bagi wisatawan, elpiji untuk nelayan, tambahan bantuan raskin selama dua bulan, percepatan penyaluran dana desa, dan perluasan sumber daging sapi merupakan kebijakan yang tepat untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek.

Meskipun demikian, langkah paket kebijakan itu bukan hal baru. Di rezim Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sudah pernah diterapkan paket kebijakan tersebut. Dia pun pesimis jika paket kebijakan deregulasi akan dirasakan manfaatnya dalam waktu dekat.

“Saran Pak SBY agar jangan semua terfokus ke infrastruktur, tapi melihat juga apa yang dibutuhkan rakyat saat ini dan efektif mendongkrak daya beli masyarakat,” kata Marwan dalam pesan tertulisnya seperti yang diterima oleh Warta Ekonomi di Jakarta, Jumat (11/8/2015).

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya mengumumkan paket kebijakan penyelamatan ekonomi tahap I yang berfokus pada tiga hal besar, yakni meningkatkan daya saing industri, mempercepat proyek-proyek strategis nasional, dan mendorong investasi di sektor properti.

Penulis: Ferry Hidayat

Editor: Cahyo Prayogo

Foto: Sufri Yuliardi

Sumber Artikel