Jokowi Didesak Stop Perpanjangan Kontrak Freeport

Categories: Tags:

WE Online, Yogyakarta – Pemerintah Indonesia melalui perusahaan swasta nasional atau Badan Usaha Milik Negara sesungguhnya mampu mengelola tambang emas di Papua sehingga tidak ada alasan memperpanjang kontrak karya PT Freeport, kata seorang peneliti.

“Presiden harus segera memutuskan stop perpanjangan kontrak karya Freeport yang akan berakhir pada 2021,” kata peneliti pada Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi dalam diskusi “Prahara Skandal Freeport” di Yogyakarta, Senin (30/11/2015).

Fahmy menilai upaya pemerintah untuk mengambil divestasi saham PT Freeport Indonesia dari 9,36 persen menjadi 20 persen masih terlalu kecil, sebab keuntungan perusahaan asal Amerika Serikat (AS) itu cukup besar dan menguasai SDA Indonesia tersebut sejak 1967.

“Divestasi 20 persen itu masih sangat kecil, sebab selama berpuluh-puluh tahun pemerintah Indonesia hanya menerima 9,36 persen,” kata dia.

Bahkan, menurut dia, dengan penguasaan saham yang kecil, pemerintah juga tidak dapat mengontrol besaran hasil tambang mineral yang sudah didapatkan dan dibawa ke luar dari Indonesia.

“Semua urusan eksplorasi dan eksploitasi sepenuhnya dikendalikan oleh Freeport McMoRan,” kata dia.

Pemerintah Indonesia, menurut dia, sesungguhnya mampu mengelola sendiri tambang emas di Papua dengan penguasaan saham 100 persen. Menurut Fahmy hal itu cukup beralasan, sebab Indonesia selain memiliki sumber daya alam (SDA) sendiri, juga memiliki sumber daya manusia (SDM) yang cukup memadai.

“SDM kita tentu sudah banyak terlatih dengan pengalaman kerja bertahun-tahun di sana (PT Freeport Indonesia),” kata dia.

Mengenai alasan ketiadaan teknologi, menurut Fahmy, seharusnya dapat diupayakan dengan membeli peralatan dari luar negeri seperti Jepang dengan mengajukan dana pinjaman dari lembaga-lembaga keuangan internasional.

“Kalau ada kesungguhan bisa. Toh dengan aset tambang emas yang cukup besar itu akan banyak lembaga keuangan yang bersedia memberi pinjaman,” kata dia.

Penguasaan penuh atas tambang emas di Papua itu menurut Fahmy perlu menjadi pertimbangan pemerintah saat ini sebab dengan pengelolaan secara mandiri akan signifikan meningkatkan penerimaan negara. Bahkan, ia menambahkan, penerimaan negara itu akan mempu melunasi hutang-hutang negara.

“Dengan cadangan emas yang kita miliki sendiri, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS mampu menjadi Rp2.000,” kata dia.

Oleh sebab itu, menurut dia, dengan terkuaknya dugaan skandal Freeport yang melibatkan ketua DPR Setya Novanto dapat menjadi momentum bagi Presiden Joko Widodo untuk memanfaatkan hasil tambang Freeport sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. “Ini juga sekaligus mengakhiri pertarungan berbagai kubu makelar pemburu rente dalam memperebutkan saham Freeport,” kata Fahmy. (Ant)

Editor: Cahyo Prayogo

Foto: Cahyo Prayogo

Sumber Artikel

Kanada Janji Anggarkan USD2 Miliar Untuk Perubahan Iklim

Categories: Tags:

WE Online, Ottawa – Kanada, Jumat waktu setempat (27/11/2015), berjanji menganggarkan hampir dua miliar dolar AS selama lima tahun untuk membantu negara-negara berkembang dalam melawan perubahan iklim, meskipun hanya beberapa hari sebelum KTT tentang Perubahan Iklim di Paris diselenggarakan.

“Kanada berkomitmen untuk mengambil tindakan serius terhadap perubahan iklim dan memfokuskan pada peluang ekonomi di lingkungan kami serta menciptakan pekerjaan ramah lingkungan di masa depan,” kata Perdana Menteri Justin Trudeau dalam sebuah pernyataan.

Trudeau berpatisipasi dalam konferensi Commonwealth di Malta sebelum menuju ke ibu kota Prancis untuk konferensi perubahan iklim di bawah naungan PBB atau dikenal dengan COP21.

Bantuan ini bertujuan untuk membantu negara-negara miskin di dunia yang beralih ke ekonomi berkarbon rendah yang berkesinambungan dan lebih tahan,” menurut pernyataan kantor resmi Trudeau.

Trudeau mengatakan, janji Kanada adalah “peningkatan yang konkret. (Bantuan) ini dua kali lipat dari yang Kanada berikan pada pengumuman tentang iklim sebelumnya,” kata Menteri Lingkungan Hidup Catherine McKenna pada konferensi jarak jauh.

McKenna menekankan bahwa dana akan dialokasikan pada proyek tertentu yang belum diberi nama.

Janji ini merupakan bagian dari komitmen Kanada di bawah Perjanjian Copenhagen 2009 yang berisi negara-negara maju berjanji memberi anggaran tahunan sebesar 100 miliar dolar AS untuk membiayai kebijakan iklim negara berkembang sampai 2020, yakni saat perjanjian Paris mulai berlaku.

“Kanada telah kembali dan siap untuk memainkan perannya dalam memerangi perubahan iklim. Ini termasuk membantu negara-negara termiskin dan paling rentan dalam penyesuaian dunia,” ujar Trudeau.

“Ini adalah contoh lain bahwa Kanada sekali lagi menjadi pemain yang serius dalam perlawanan internasional perubahan iklim.” Pemerintah Trudeau yang terpilih pada 19 Oktober lalu, membawa tujuan yang sama ke Paris dari pendahulunya yang konservatif, yakni menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 30 persen pada 2030.

Namun, McKenna mengatakan ia ingin bekerja sama dengan sejumlah provinsi dan wilayah Kanada untuk mendapatkan “target emisi nasional baru” dalam waktu 90 hari.

“Kami akan bekerja keras yang memunculkan target realistis dan kredibel untuk Kanada. Dan jelas, itu realistis bukan mengandai-andai,” kata Trudeau menambahkan. (Ant)

Editor: Fajar Sulaiman

Foto: wiwo.de

Sumber Artikel

Kementan: Kami Tidak Keluarkan Data Pangan

Categories: Tags:

WE Online, Jakarta – Direktur Jenderal Tanaman Pangan, Hasil Sembiring mengatakan bahwa tidak ada yang namanya istilah data dari Kementerian Pertanian (Kementan) terkait perhitungan produksi beras nasional yang surplus namun tetap impor.

“Kami tidak mengeluarkan data, Badan Pusat Statistik (BPS) yang mengeluarkan, yang ada adalah data berjenjang,” kata Hasil Sembiring dalam jumpa pers di Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Kamis (26/11/2015).

Ia menjelaskan, Kementan hanyalah mengumpulkan data dari rantai pertanian, kemudian dilaporkan dengan berdiskusi bersama BPS, kemudian BPS yang memiliki hirarki langsung dari pusat hingga kecamatan.

“Kami telah menggelontorkan dana sebanyak Rp49 miliar, agar mendapatkan data yang akurat, dengan cara menyegarkan tenaga-tenaga pencari data di lapangan, bisa penambahan alat atau honor, tentunya bekerja sama dan terintegrasi dengan tenaga BPS, tapi bukan kami yang rilis data,” katanya.

Padahal sebelumnya, berdasarkan rilis data BPS pada tahun 2015 Indonesia diprediksi mampu memproduksi gabah kering giling (GKG) sebanyak 75 juta ton atau setara dengan 43,940 juta ton beras.

Namun, data tersebut kemudian direvisi kembali oleh BPS menjadi 74,99 juta ton dengan alasan kekeringan atau El-nino. Tetapi, ternyata walaupun direvisi, konsumsi beras nasional tahun ini berdasarkan data dari Kementerian Pertanian (Kementan), menurut BPS, Indonesia hanya butuh 33,368 juta ton, atau kesimpulannya tetap surplus.

Atas kejadian tersebut, beras surplus tapi pemerintah tetap impor, maka banyak pihak beranggapan bahwa data dari BPS tidak valid. Anggapan ini juga diakui oleh Kepala BPS Suryamin. Suryamin sepakat bahwa data produksi kebutuhan beras di Tanah Air pada saat ini tidak valid dengan kondisi di lapangan.

“Memang dugaan tidak valid, tapi jangan digeneralisirkan pada semua data. Karena banyak hal satunya, kemudian yang lain, ada juga yang namanya Sensus Nasional (Senas), kesemuanya kami kerjakan sendiri tidak ada orang lain campur tangan. Itu kami lakukan sendiri dan kami jamin,” tegas Suryamin. (Ant)

Editor: Cahyo Prayogo

Foto: Sufri Yuliardi

Sumber Artikel

JK Tak Terima Bunga UKM Lebih Tinggi dari Korporasi

Categories: Tags:

WE Online, Jakarta – Wakil Presiden RI Jusuf Kalla merasa geram dengan industri perbankan yang memberikan tingkat bunga lebih rendah kepada sektor korporasi dibandingkan sektor usaha kecil dan menengah (UKM) sehingga sektor UKM sulit mencari pendanaan. Padahal, sektor UKM amat membutuhkan pendanaan untuk menopang pertumbuhan usahanya.

“Perbankan harus bisa memperbaiki bunga UKM, jangan lebih tinggi‎ dibanding bunga untuk korporasi yang kecil. Masak bunga korporasi lebih rendah 10% dari bunga UKM. Pemerintah hanya bisa perbaiki sektor UKM maka dengan apapun biayanya kita harus menurunkan bunga UKM. Kredit usaha rakyat (KUR) bunganya dari 22% turun ke 12%, tapi ini masih keterlewatan,” sindir JK kepada para bankir yang hadir dalam acara Pertemuan Tahunan BI 2015 di JCC Senayan, Jakarta, Selasa malam (24/11/2015).

Dia bercerita bahwa dalam  pengalamannya menjadi pengusaha, dirinya juga merasa tidak rela dengan beban bunga UKM yang lebih tinggi dibandingkan korporasi. “Saya dulu pengusaha enggak rela keadaan seperti ini,” tandasnya.

Oleh sebab itu, JK meminta kepada Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) harus bisa mengontrol jangan sampai terjadi ketidakadilan antara sektor UKM dengan sektor korporasi.

“Tahun depan bunga KUR sembilan persen harus dijalankan apapun risikonya. Apapun yang terjadi masalah ini harus dikontrol oleh BI dan OJK, jangan sampai terjadi ketidakadilan di bangsa ini,” tegas JK.

Menurut JK, negara mana pun bisa terjadi masalah jika keadilan untuk rakyat kecil saja tidak bisa tercapai dengan baik. “Maka dari itu, jangan biarkan ketidakadilan ini ‎terus berlangsung yang membuat masyarakat banyak yang resah,” pungkasnya.

Penulis: Fajar Sulaiman

Editor: Cahyo Prayogo

Foto: Boyke Siregar

Sumber Artikel

Rini: BUMN Harus Terus Berbenah

Categories: Tags:

WE Online, Semarang – Menteri BUMN Rini Soemarno menggelar Focus Group Discussion (FGD) “Road Map BUMN” Tahun 2016-2019 dengan berbagai target yang akan dicapai di tujuh bidang usaha yang ditangani perusahaan milik negara.

“BUMN harus terus berbenah. Ini betul-betul memberikan gambaran bahwa kita komitmen terus melakukan sinergi atas BUMN sehingga bisa menjadi lebih kuat dan makin tangguh dapat menjadi pemain global dan juga dapat menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2016,” kata Rini, saat penutupan FDG yang melibatkan 119 Dirut BUMN di atas Kapal Kelud milik PT Pelni (Persero), di Semarang, Minggu (22/11/2015).

Didepan awak media Rini mengawali dengan memberikan keterangan pers soal pentingnya penggelaran FGD tersebut. Di sepanjang pelayaran dari Tanjung Priok menuju Pulau Karimun, Jawa Tengah, yang menempuh waktu 36 jam tersebut, FGD digelar tertutup dengan penekanan pada masing-masing bidang kedeputian meliputi, Usaha Agro dan Farmasi, Usaha Energi, Logistik, Kawasan dan Pariwisata.

Selanjutnya bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media, Usaha Konstruksi, Sarana dan Prasarana Perhubungan. Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei dan Konsultan. Usaha bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha, dan Bidang Infrastruktur bisnis.

Usai FGD, Rini meminta masing-masing Deputi BUMN di depan awak media untuk memaparkan secara garis besar target-target dan rencana bisnis yang akan ditempuh dalam beberapa tahun ke depan.

Edwin Hidayat, Deputi Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan dan Pariwisata memaparkan soal pengembangan BUMN Pariwisata yang disinergikan dengan BUMN Transportasi.

“Konsep sinergi ini ditekankan pada dua hal yaitu ‘tangible dan intangible’, meningkatkan aksesibilitas ke lokasi-lokasi pariwisata dan pengembangan fasilitas layanan wisata secara langsung,” kata Edwin.

Sinergi tersebut meliputi tiga BUMN Pariwisata yaitu PT Hotel Indonesia Natour, PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan & Ratu Boko (TWC) dan PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) atau Indonesia Tourism Development (ITDC).

Sedangkan BUMN Transportasi terdiri atas PT Angkasa Pura II, PT Garuda Indonesia, PT Kereta Api Indonesia, PT Pelindo I-IV, PT Pelni dan Damri.

Sedangkan dari sisi energi diwacanakan penggabungan pengelolaan pipa gas milik PT Perusahaan Gas Negara (PGN) Tbk dengan pipa gas milik PT Pertagas, anak usaha Pertamina.

Penggabungan pipa gas PGN dan Pertagas ini sangat dibutuhkan terutama untuk kebutuhan pembangkit PLN dalam rangka pengadaan listrik 35.000 MW, termasuk melibatkan PT Batubara Bukit Asam dan PT Energy Management Indonesia (EMI).

Sektor Usaha Agro dan Farmasi, salah satu fokus pada ketahanan pangan dengan meningkatkan peran Perum Bulog sebagai penggerak utama untuk merealisasikan ketersediaan, jangkauan dan kualitas.

Pada sektor Usaha Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan, terkait pembangunan jalan tol, jalur kereta api, pelabuhan.

Pada Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei dan Konsultan salah satu fokus adalah menegaskan keterjangkauan akses jasa keuangan di masyarakat, dengan penguatan pada usaha asuransi serta pengembangan BPD Syariah.

Sementara pada Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha, melalui Deputi Aloysius K Ro mengatakan dalam jangka menengah Kementerian BUMN akan melakukan ‘right sizing’ (penyesuaian jumlah) BUMN dari saat ini 119 perusahaan menjadi hanya 85 BUMN.

Opsi ‘right sizing’ yang akan ditempuh meliputi pembentukan holding melalui merger, akuisisi maupun penggabungan di sejumlah sektor usaha, seperti pelabuhan, energi, pertambangan, jasa keuangan, infrastruktur dan sektor lainnya.

“Dalam empat tahun ke depan atau 2019, program ini diharapkan sudah terealisasi. Pengurangan jumlah BUMN dimaksudkan agar korporasi menjadi lebih kuat dan lincah, serta mampu bersaing secara internasional,” tegasnya. (Ant)

Editor: Achmad Fauzi

Foto: Sufri Yuliardi

Sumber Artikel

Emiten Diharapkan Segera Penuhi Aturan "Free Float"

Categories: Tags:

WE Online, Jakarta – Bursa Efek Indonesia (BEI) mengharapkan kepada perusahaan tercatat atau emiten segera memenuhi aturan jumlah saham beredar di publik atau “free float” sebesar 7,5 persen sehingga turut meningkatkan likiditas pasar modal.

Direktur Penilaian Perusahaan Samsul Hidayat di Jakarta, Jumat (20/11/2015) mengatakan bahwa ketentuan “free float” tercantum dalam Keputusan Direksi BEI Nomor: Kep-00001/BEI/01-2014 perihal Perubahan Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang diterbitkan oleh Emiten. Diharapkan emiten dapat segera memenuhi aturan itu sehingga likuiditas pasar naik.

“Intinya, kita ingin agar emiten bisa memnuhi ketentuan itu sehingga jumlah saham yang beredar menjadi lebih banyak dan likuiditas menjadi bertambah dan nilai perusahaan menjadi lebih terbuka karena likuiditasnya naik,” ujarnya.

Dengan mencapai standar ketentuan itu, lanjut dia, maka akan mendorong minat para analis untuk melakukan pembahasan dan mencermati perkembangan fundamental suatu emiten sebagai salah satu saham yang direkomendasikan di Bursa Efek Indonesia.

“Adanya penilaian dari analis maka diharapkan akan menarik minat investor untuk memilikinya. Dampaknya, terjadi peningkatan llikuiditas dan sekaligus mengurangi jumlah ‘saham tidur’. Jadi, ini merupakan salah satu upaya BEI untuk mengurangi jumlah ‘saham tidur’,” katanya.

Mengharapakan muai di lirik dengan para analis antuk di lihat perkembangan fundamentalnya, kalau ga ada transaksi kan males juga. Jadi mereka lihat fundamentalnya tereflasi dari tkenikalnya. Kalau sekarang kan fundamentalnya saja, transaksi ga ada jadi teknikalnya ga terjadi karena bid dan ofernya ga da.

Samsul Hidayat menambahkan bahwa dengan bertambahnya jumlah saham beredar juga akan mengurangi aksi manipulasi saham oleh pelaku pasar yang mencoba untuk melakukan transaksi semu atau “goreng saham” yang bertujuan memperoleh keuntungan dari investor yang terjebak masuk ke dalamnya.

Ia mengemukakan bahwa beberapa emiten yang belum melaksanakan ketentuan “free float” saat ini masih didominasi sektor pertambangan dan keuangan. Tetapi, BEI sudah melakukan komunikasi untuk segera melaksanakan ketentuan sesuai dengan peraturan.

“Ada sekitar 14 emiten lagi yang belum memenuhi ketentuan, emiten sebelumnya yang telah melaksanakan peraturan itu kebanyakan menggunakan mekanisme penerbitan saham baru atau ‘right issue’, sebagiannya melakukan pemecahan saham. Peraturan itu akan berlaku pada 31 Januari 2016,” katanya. (Ant)

Editor: cipto

Foto: Sufri Yuliardi

Sumber Artikel

PLN Singkawang Lakukan Pemeliharan Rutin Jaringan Listrik

Categories: Tags:

WE Online, Singkawang – Manajer PLN Rayon Singkawang Kota, Enggar Avianto mengatakan, pemeliharaan jaringan listrik tidak saja dilakukan saat memasuki musim pancaroba (pergantian musim), namun setiap saat baik jaringan tegangan menengah dan rendah selalu dilakukan.

“Saat ini kita sedang melakukan pemangkasan ranting hingga pemotongan pohon yang dianggap mengganggu jaringan listrik. Hal tersebut, merupakan upaya pemeliharaan yang dilakukan PLN,” kata Manajer PLN Rayon Kota Singkawang, Enggar di Singkawang, Rabu (18/11/2015).

Dia menjelaskan, pihaknya secara rutin melakukan pemangkasan pohon sebagai upaya pemeliharaan jaringan. Dan itu bukan saja saat memasuki musim pancaroba seperti sekarang ini.

Menurutnya, ada tim yang khusus yang melakukan tugas tersebut. “Setiap hari ada tim khusus yang bekerja untuk pemangkasan pohon dan pemeliharaan jaringan,” katanya.

Pemangkasan pohon, sebutnya, dilakukan terutama yang berpotensi mengganggu jaringan listrik tegangan menengah dan rendah.

“Selama berpotensi mengganggu jaringan, kita akan lakukan pemangkasan,” katanya.

Terlebih cuaca ekstrim yang terjadi akhir-akhir ini khususnya di Kota Singkawang, sedikit berpengaruh terhadap jaringan listrik, sehingga sering terjadi listrik padam di kota itu.

Jadi, pintanya, mengingat iklim cuaca sekarang ini memasuki musim penghujan yang disertai dengan angin yang cukup kencang, dia mengajak masyarakat untuk memperhatikan pohon-pohon yang ada di sekitar lingkungannya.

“Jika ada pohon atau ranting-ranting yang kiranya sudah tua dan cukup mengkhawatirkan, sebaiknya segera dipangkas agar tidak mengganggu jaringan listrik,” katanya. (Ant)

Editor: Achmad Fauzi

Foto: Sufri Yuliardi

Sumber Artikel

Kemenhub Tolak Usulan Bandara Lebak

Categories: Tags:

WE Online, Jakarta – Usulan Bandara Lebak, Banten resmi ditolak oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan karena tidak memenuhi persyaratan, yakni kelaikan lokasi bandar udara.

“Izin pembangunan bandara tidak bisa diberikan karena tidak menenuhi syarat kelaikan udara,” kata Direktur Bandar Udara Kemhub Agus Santoso dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (16/11/2015).

Dia mengatakan penolakan usulan Bandara Lebak tertuang dalam surat A0102/3/15/DRJU.DPU.2015 dan telah ditandatangani oleh Dirjen Perhubungan Udara Kemenhub Suprasetyo tertanggal Jumat, 13 November 2015. Agus menjelaskan syarat kelaikan lokasi bandar udara merupakan syarat mendasar yang harus disetujui oleh Dirjen Perhubungan Udara Kemenhub, baru kemudian mengajukan penetapan lokasi kepada Menteri Perhubungan.

Dia mengatakan dalam tujuh aspek syarat kelaikan tersebut, syarat yang paling tidak memenuhi adalah aspek operasional.

Enam aspek lain, di antaranya aspek sosial, angkutan udara, lingkungan, pengembangan wilayah, ekonomi dan finansial serta teknik.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Navigasi Kemenhub Novie Riyanto mengatakan keputusan tersebut final karena telah dilakukan diskusi serta rekomendasi sejak 24 Juni 2015 hingga 12 November 2015.

“Prinsipnya, bahwa proposal konsultan tidak bisa meyakinkan kami bahwa keselamatan penerbangan terjamin, ya kami tolak,” tegasnya.

Dia mengatakan pihaknya telah merekomendasikan terhadap konsultan dan pengembang Bandara Lebak PT Maja Raya Indah Semesta terkait ruang udara yang berbenturan dengan Bandara Budiarti yang dipakai untuk latihan pilot Sekolah Tinggi Ilmu Penerbangan Curug Tangerang.

Direktur Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (LPPNPI/Airnav Indonesia) Wisnu Darjono menjelaskan apabila Bandara Lebak dibangun, maka otomatis Bandar Budiarto sulit beroperasi karena memotong jalur segitiga latihan penerbangan atau “cross country triangle” atau WIR2.

“Kalau jadi Bandara Lebak, pasti ‘triangle’ ini tidak bisa dipakai karena mengambil wilayah ini,” ungkapnya.

Sebelumnya, Direktur sekaligus pemilik MRIS Ishak menyebutkan kebutuhan lahan untuk pembangunan bandara tersebut, 2.000 hektare dengan 1.700 hektare sudah dibebaskan.

“Kebutuhan investasi bandara tersebut Rp17 triliun dengan perputaran uang jika bandara tersebut sudah beroperasi mencapai Rp500 triliun per tahun,” ujarnya. (Ant)

Editor: Achmad Fauzi

Foto: Sufri Yuliardi

Sumber Artikel

DPD Ingatkan Pemerintah Jangan Rugikan Petani

Categories: Tags:

WE Online, Jakarta – Pemerintah telah memastikan untuk melakukan impor beras dari Vietnam pada akhir tahun 2015 ini. Kebijakan ini dikhawatirkan dapat menimbulkan kerugian bagi petani.

Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Farouk Muhammad dalam rilis pers yang diterima redaksi Warta Ekonomi di Jakarta, Sabtu (14/11/2015).

Farouk menegaskan pemerintah harus berhati-hati dalam memutuskan untuk melakukan kebijakan impor beras mengingat banyak pengaruh yang bisa ditimbulkan dari kebijakan tersebut. “Pemerintah hendaknya berpihak kepada kepentingan ekonomi nasional, terutama para petani yang sekarang sedang menikmati harga yang relatif stabil sehingga daya beli petani bisa terus membaik,” katanya.

Pemerintah beralasan kebijakan impor tahun 2015 hanya sebagai cadangan Badan Urusan Logistik (Bulog), di antaranya untuk mengantisipasi dampak El-Nino dan bencana asap yang menimpa beberapa sentra produksi pangan di Sumatera dan Kalimantan yang diprediksi mempengaruhi hasil panen petani.

Mantan Gubernur Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PITK) ini menjelaskan keresahan petani terhadap kebijakan impor beras sangat beralasan dengan tingkat produksi beras hingga akhir tahun 2015 akan mencapai 75,5 juta ton, pasokan beras ke Pasar Induk Cipinang sebagai barometer pasokan beras di seluruh pasar di Indonesia juga masih relatif lancar, bahkan pada bulan Oktober pasokan mencapai 80 ribu ton. Jadi, ia memastikan bahwa secara produksi dan pasokan hingga akhir tahun 2015 masih relatif aman.

“Pemerintah menjamin beras impor tidak masuk pasar, tetapi tentu saja kebijakan ini akan menjadi tekanan psikologis tersendiri bagi petani dan pedagang. Sudah bisa dipastikan bahwa pembelian gabah petani oleh Bulog akan menurun yang pada akhirnya berujung pada kerugian bagi petani,” tegasnya.

Farouk mengingatkan pemerintah harus segera memperbaiki sistem pengadaan beras nasional dengan mengubah aturan-aturan yang membelenggu seperti harga pokok petani (HPP) yang hanya satu harga mengingat pasar beras berjalan mekanistik dan dinamis.

“Selain itu,  kebijakan impor beras harus selalu berpedoman pada UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Pasal 36 ayat 1 bahwa impor pangan hanya dapat dilakukan apabila produksi pangan dalam negeri tidak mencukupi dan/atau tidak dapat diproduksi di dalam negeri,” pungkasnya.

Penulis: Cahyo Prayogo

Editor: Cahyo Prayogo

Foto: Sufri Yuliardi

Sumber Artikel

BI Tingkatkan Kerja Sama dengan BPS

Categories: Tags:

WE Online, Jakarta – Bank Indonesia (BI) dan Badan Pusat Statistik (BPS) hari ini, Kamis (12/11/2015), sepakat untuk meningkatkan kerja sama di bidang statistik. Hal tersebut ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman tentang Penyediaan, Pertukaran, dan Pemanfaatan Data dan/atau Informasi Statistik, serta Pengembangan Sumber Daya Manusia oleh Gubernur Bank Indonesia Agus DW Martowardojo dan Kepala BPS Suryamin.

Penandatanganan nota kesepahaman ini akan meningkatkan komitmen, kerja sama, dan sinergi antara BI dan BPS dalam rangka penyediaan, pertukaran, dan pemanfaatan data dan/atau informasi statistik yang berkualitas untuk memperkuat kapasitas pemangku kebijakan untuk merespons dan mengambil kebijakan yang tepat waktu dan efektif (effective policy making).?

?Gubernur BI Agus DW Martowardojo mengatakan dukungan ketersediaan data statistik yang berkualitas menjadi fondasi utama dalam melakukan asesmen ekonomi dan perumusan kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran dengan tepat, termasuk kebijakan yang bersifat preemptive (pencegahan).?

?”Penandatanganan nota kesepahaman ini merupakan penyempurnaan dari nota kesepahaman sebelumnya yang telah diinisiasi BI dan BPS sejak tahun 2002. Berbagai penyempurnaan dan pengembangan telah dilakukan oleh kedua lembaga,” ujar Agus Marto.

?Menurutnya, ketersediaan data dan informasi statistik yang berkualitas oleh BPS telah membantu BI dalam melakukan asesmen kondisi perekonomian, menyusun nowcasting, membentuk leading indicator, dan menyusun proyeksi indikator makroekonomi.

“Sedangkan, BI telah memberikan kontribusi untuk mendukung BPS dalam memproduksi data statistik yang berkualitas antara lain dalam melakukan kajian perhitungan inflasi inti (core inflation), pertukaran data survei, penyusunan data PDB sisi produksi pada sektor keuangan & sisi pengeluaran dalam transaksi internasional, penyusunan statistik neraca arus dana, dan penyempurnaan kualitas data indeks harga perdagangan besar,” jelas Agus Marto.

?Ke depan, dalam rangka pemenuhan komitmen bersama dalam rekomendasi data gaps initiatives (DGI) negara G-20, BPS sebagai lead agency bersama BI saat ini tengah menyusun integrated economic account (full sequence accounts).

“Data tersebut berperan penting dalam pelaksanaan tugas BI di bidang moneter dan makroprudensial untuk memetakan gambaran ekonomi, arus dana, dan keterkaitan (interconnected) antar-institusi, serta telah menjadi bagian dari program strategis BI untuk dilaksanakan hingga tahun 2018,” tutupnya.

Penulis: Fajar Sulaiman

Editor: Cahyo Prayogo

Foto: Muhamad Ihsan

Sumber Artikel