Kementrian Agama Ingin Pergantian Tahun Diisi Kegiatan Positif

Categories: Tags:


Warta Ekonomi.co.id, Bengkulu

Kantor Kementerian Agama Provinsi Bengkulu mengingatkan masyarakat agar memperingati pergantian tahun dengan berbagai kegiatan-kegiatan positif.

Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Bengkulu Bustasar di Bengkulu, Sabtu, mengatakan bahwa perayaan Tahun Baru 2017 seharusnya momentum mengoreksi diri dari kekurangan selama 1 tahun belakang.

“Mari kita ingat apa yang harus kita perbaiki, dan apa yang jangan kita ulangi pada tahun 2017,” katanya.

Ia berharap masyarakat jangan menjadikan perayaan pergantian tahun ajang maksiat, minum-minuman keras, apalagi sampai mengonsumsi narkoba.

“Itu namanya hari ini lebih buruk dari hari kemarin. Untuk apa melakukan hal-hal berbahaya? Mari kita meningkatkan keimanan,” katanya lagi.

Ia juga mengimbau semua pihak agar momentum tersebut juga menjadi pengikat dan mempererat persaudaraan antarsuku, ras, agama, dan golongan.

“Mari tutup lembaran 2016, makin kita tingkatkan toleransi pada tahun 2017, serta perkukuh kebinekaan dan NKRI harga mati,” ucapnya.

Sementara itu, Badan Narkotika Nasional Provinsi Bengkulu juga mengingatkan masyarakat agar tidak menjadikan perayaan Tahun Baru 2017 ajang pesta narkoba.

Kepala BNN Provinsi Bengkulu Kombes Pol. Benny Setiawan mengatakan bahwa perayaan kebablasan membuka lebar potensi masyarakat terjerumus tindakan berbahaya, termasuk penyalahgunaan narkoba.

“Perlu diingat jangan sekali-kali berniat untuk mencoba, atau ikut terbawa arus teman-teman yang menggunakan itu, harus lebih protektif,” ujarnya.(Ant)

Sumber Artikel

Pemprov DKI dan BPJS Kesehatan Kembali Integrasikan KJS dengan JKN-KIS

Categories: Tags:


Warta Ekonomi.co.id, Jakarta

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama BPJS Kesehatan kembali melakukan integrasi Program Kartu Jakarta Sehat (KJS) ke dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).

Integrasi Jamkesda Provinsi DKI Jakarta sudah dimulai pada tahun 2013 (saat itu masih PT Askes (Persero), lalu dilanjutkan di tahun 2014 saat PT Askes (Persero) bertransformasi menjadi BPJS Kesehatan, dan setiap tahun hingga saat ini secara rutin dilakukan perpanjangan Perjanjian Kerjasama.

“Ini merupakan perpanjangan kerjasama tahun ke 4  untuk pelaksanaan pada 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember tahun 2019. Total penduduk DKI yang tercover (ditanggung) program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) menjadi Jumlah Peserta PBI APBD saat ini mencapai 3.487.096 jiwa, “ ujar Direktur SDM dan Umum BPJS Kesehatan Mira Anggraini saat menyaksikan penandatanganan yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta dan BPJS Kesehatan Kantor Divisi Regional IV (DKI Jakarta), di Jakarta, Kamis (29/12/2016).

Adapun Peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional yang didaftarkan oleh Pemprov DKI Jakarta adalah penduduk yang memiliki KTP/KK DKI Jakarta, Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU)/Mandiri kelas 1 dan 2 yang memiliki tunggakan iuran minimal 3 bulan dan PBPU Mandiri kelas 3 memiliki tunggakan 1 bulan iuran.

Kemudian warga binaan sosial Pemprov DKI Jakarta, warga binaan Lembaga pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan Negara dan bagi  peserta (anak dari peserta PBI APBD) yang kuliah diluar DKI Jakarta dapat terdaftar pada faskes tingkat pertama diluar wilayah DKI Jakarta yang dibuktikan dengan surat keterangan kuliah yang diberbaharui setiap tahun.
 
BPJS Kesehatan sangat mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta, yang sangat konsisten dalam mendukung program JKN-KIS. Dukungan tersebut sangat strategis,  terlebih untuk keberlangsungan program JKN-KIS dan mencapai cakupan semesta atau universal health coverage (UHC).
 
“Peran Pemda khususnya dalam hal percepatan kepersertaan, peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan, pembiayaan JKN-KIS yang terjangkau (affordable), berkelanjutan (sustainable) dan terintegrasi. Selain itu, pelembagaan sistem kendali mutu dan biaya ditingkat daerah dan sistem pembinaan dan pengawasan juga tingkat kepatuhan pelaksanaan JKN-KIS di daerah merupakan isu yang tidak kalah pentingnya untuk ditangani oleh Pemda,” jelas Mira.
 
Tidak sampai disitu, BPJS Kesehatan mengapresiasi upaya Pemprov DKI Jakarta yang secara proaktif mendaftarkan  warganya, yang sebelumnya terdaftar dalam  peserta mandiri (PBPU) namun menunggak dan tergolong masyarakat tidak mampu, sehingga dapat masuk dan diakomodir menjadi peserta KJS yang dikelola oleh BPJS Kesehatan.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebelumnya mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta Nomor 169 Tahun 2016 tentang Kepesertaan Dan Pelayanan Jaminan Kesehatan, dimana menjelaskan Peserta PBPU (peserta Mandiri) yang memiliki KTP DKI Jakarta Langsung dialihkan menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBD Jakarta apabila (1) pendaftar baru di kelas III (2) peserta yang terdaftar di kelas III yang menunggak 1 bulan iuran (3) peserta yang terdaftar di kelas I dan kelas II yang menunggak minimal 3 bulan.
 
Dalam memenuhi aspek portabilitas dan aksestabilitas pelayanan kesehatan bagi peserta JKN-KIS, diwilayah kerja Provinsi DKI Jakarta terdapat 627 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan 125 Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL).

Sumber Artikel

Revisi PP Penyelenggaraan Telekomunikasi Mutlak Dilakukan, Kenapa?

Categories: Tags:


Warta Ekonomi.co.id, Jakarta

Revisi Peraturan Pemerintah No 52 Tahun 2000 mengenai Penyelenggaraan Telekomunikasi mutlak dilakukan untuk memberikan manfaat besar bagi publik.

Revisi mutlak dilakukan karena perubahan tren telekomunikasi yang begitu cepat dinilai belum diimbangi dengan kesiapan regulasi yang memadai, kata Chairman Mastel Institute Nonot Harsono seperti dikutip dalam siaran persnya di Jakarta, Selasa (27/12/2016).

“Kini bisnis telekomunikasi berkonfigurasi di layanan data. Sementara regulasi yang ada justru mengatur soal telepon konvensional dengan layanan suara, ” katanya.

Hal ini menjadi masalah ketika Indonesia masuk ke jaringan 5G, tantangan yang akan muncul adalah bagaimana menata jaringan backbone, backhaul, dan access dengan cepat sehingga kemanfaatannya dapat dirasakan dengan maksimal, tambahnya.

“Tuntutan ke depan itu broadband seemless, maksudnya dari ujung ke ujung bandwith rata kualitas rata. Kondisi ini mau tidak mau harus didukung regulasi yang memadai,” kata Nonot.

Sementara itu, Pengamat Kebijakan Publik, Agus Pambagio, dalam diskusi refleksi akhir tahun yang digelar Indonesia Technology Forum (ITF) belum lama ini, juga menyoroti aturan bisnis telekomunikasi.

Menurut dia, perkembangan begitu pesat tak diimbangi regulasi yang mengatur. Soal interkoneksi misalnya, infrastruktur sharing hanya bisa berlaku jika pemerintah memahami beberapa hal.

Agus mengatakan tantangan negara maju bahwa industri telekomunikasi menuntut integrasi antar sesama pelaku usaha. Tujuannya yakni memaksimalisasi penetrasi dan memperluas jangkauan telekomunikasi. Ditambah lagi ada pihak tertentu yang menjadikan interkoneksi ini komoditas.

“Yang harus dilakukan adalah revisi UU No.36 tahun 1999 tentang telekomunikasi, dan segera sahkan perubahan PP No.52 dan 53 tahun 2000,” ujarnya.

Regulator harus berani dan mampu memilah isu, karena makin banyak pihak yang ikut campur dalam polemik revisi PP 52 dan 53 tahun 2000 tersebut, dengan berbagai kepentingan masing-masing tentu menjadi tidak obyektif lagi. Sebaiknya, dikembalikan saja ke esensi dasarnya yakni apa manfaatnya untuk masyarakat/publik.

Sementara itu, Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Tulus Abadi menyatakan kesenjangan layanan operator di pulau Jawa dan luar pulau Jawa harus dipersempit.

“Perlu pemerataan layanan seluler baik suara maupun data di seluruh Indonesia, sehingga semua masyarakat dapat merasakan manfaatnya. Tren digitalisasi tak dapat dihindari, jadi harus didukung regulasi yang menguntungkan semua pihak,” kata Tulus. (Ant)

Sumber Artikel

Rayakan Natal, Menkumham Berikan Remisi Khusus

Categories: Tags:


Warta Ekonomi.co.id, Jakarta

Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM RI memberikan remisi khusus kepada 6.707 narapidana pemeluk Agama Kristen bertepatan dengan Hari Raya Natal yang jatuh pada Minggu, 25 Desember 2016. Dari jumlah tersebut, 6.628 orang mendapat remisi khusus sebagian atau RK I sedangkan yang mendapat remisi khusus langsung bebas atau RK II sebanyak 79 orang.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna H. Laoly dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Minggu, menyampaikan remisi di hari raya Natal ini hendaknya tidak hanya dianggap sebagai pengurangan masa menjalani pidana semata tetapi juga harus dipandang sebagai perenungan diri mengingat kesalahan yang telah diperbuat.

“Selama menjalani pidana jangan diasumsikan sebagai suatu derita semata, melainkan sikap retrospeksi dan instrospeksi diri untuk kembali ke jalan keimanan dan kebenaran,” kata Yasonna dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan oleh para Kalapas dan Karutan saat pemberian remisi di masing masing wilayahnya.

Disampaikannya pula bahwa Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan Perpres Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli). Salah satu bentuk nyata Kemenkumham mencegah pungli, yaitu program remisi online yg gencar dilakukan Ditjen Pemasyarakatan.

“Dalam mencegah pungli, Ditjen Pemasyarakatan telah membuat terobosan program remisi online. Program ini juga mempercepat layanan sehingga penerbitan SK bisa lebih cepat,” kata Yasonna.

Adapun besaran remisi khusus Natal ini diberikan paling sedikit 15 hari dan paling banyak dua bulan tergantung masa pidana yang sudah dijalani. Tercatat yang memperoleh remisi sebanyak 15 hari ada 1.854 orang napi. Sebanyak satu bulan ada 4.129 narapidana. Satu bulan 15 hari sebanyak 586 orang dan remisi dua bulan sebanyak 138 narapidana.

Sumber Artikel

JK: Indonesia Alami Gejala Radikalisme Global

Categories: Tags:


Warta Ekonomi.co.id, Jakarta

Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan bahwa Indonesia sedang mengalami gejala radikalisme global menyusul terungkapnya teror bom di beberapa daerah.

“Ini gejala global, terjadinya radikalisme. Tapi sekali lagi saya ingin sampaikan, kalau bicara radikalisme, jangan hanya bicara bom, (bom) ada di mana, sekian korbannya. Justru kita juga harus mengkaji kenapa itu terjadi,” ujarnya di Kantor Wapres di kompleks Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (23/12/2016).

Dalam berbagai kegiatan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, Kalla seringkali mengatakan bahwa terorisme terjadi di negara-negara yang gagal secara ekonomi dan politik.

“Kegagalan mereka akibat serbuan negara asing. Afghanistan, contohnya, timbulkan Al Qaeda. ISIS muncul di Suriah dan Irak akibat dibom oleh negara-negara asing,” ujarnya.

Oleh sebab itu, dia melihat negara-negara luar yang menimbulkan kemarahan, sentimen generasi muda negara-negara gagal tersebut terhadap negara-negara di Eropa dan Amerika Serikat.

Selain itu, radikalisme juga dipicu oleh ajaran yang mendorong seseorang marah.  “Kalau Anda membunuh musuh kamu, maka Anda akan masuk surga. Padahal musuh itu terlalu luas. Kita pun jadi musuhnya kan?” ujarnya merujuk pada ancaman bom terhadap personel pengamanan Presiden di Istana Merdeka yang berhasil digagalkan polisi beberapa waktu lalu.

Ajaran yang salah itu, lanjut dia, dibiarkan begitu saja merasuki orang-orang yang pengetahuan agamanya masih sangat rendah namun telah “dicuci otaknya”.

“Kalau Anda lihat wawancara Nur Solihin (anggota jaringan Bahrun Naim, warga negara Indonesia yang bergabung dengan ISIS di Suriah), bicara soal surga. Jadi ini bahayanya,” kata Wapres.

Sebelumnya, Densus 88 Polri menangkap dan menembak tiga terduga teroris di salah satu rumah kontrakan di Kelurahan Babakan, Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan, Rabu (21/12) pagi.

Penggerebekan itu merupakan hasil pengembangan dari penyelidikan dari penemuan benda diduga bom di rumah kontrakan di Jalan Bintara VII RT 04/09, Bintara Jaya, Bekasi Barat, Kota Bekasi, Sabtu (10/12) lalu dengan menangkap tiga orang calon teroris.  (Ant)

Sumber Artikel

Mensos Minta Ibu-ibu Bangun Usaha Produktif

Categories: Tags:


Warta Ekonomi.co.id, Pulang Pisau

Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mendorong ibu-ibu keluarga penerima manfaat (KPM) di Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, berkelompok membentuk usaha ekonomi produktif.

“Tolong berkelompok 10 orang. Nanti lewat bantuan kelompok usaha bersama (KUBE), setiap orang diberi Rp2 juta. Jadi total satu kelompok dapat Rp20 juta,” kata Mensos saat pencairan bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Pulang Pisau, Rabu (21/12/2016).

Mensos mengatakan program KUBE adalah salah satu upaya pemerintah melalui Kementerian Sosial dalam memutus mata rantai kemiskinan di Indonesia.

Lewat program KUBE masyarakat diajarkan untuk lebih berdaya dan mandiri secara ekonomi sehingga menjadi keluarga sejahtera.

Pada kesempatan itu Mensos meminta agar ibu-ibu yang hadir di acara itu diprioritaskan untuk memperoleh KUBE, dengan catatan mereka membentuk kelompok.

“Tolong pendamping, yang datang hari ini diprioritaskan. Insyaallah bulan Maret 2017 saya kembali ke Pulang Pisau dan membawa bantuan sosial KUBE,” janji Khofifah disambut tepuk tangan dari ibu-ibu KPM.

Dalam kesempatan tersebut, Mensos juga memberikan bantuan kepada 20 anak-anak Pulang Pisau yang berprestasi.

Mensos juga menyemangati anak-anak untuk terus bersekolah dan mengejar cita-citanya karena mereka adalah masa depan Pulang Pisau.

“Saya datang ke sini didampingi staf khusus menteri yang juga seorang profesor. Ibu-ibu ada yang ingin anaknya jadi profesor? Jangan sampai putus sekolah ya,” tuturnya.

Di Kalimantan Tengah, kata Mensos, Kementerian Sosial menggelontorkan bantuan sosial hingga Rp161,6 miliar. Bantuan sosial tersebut terdiri dari atas PKH, Bantuan Eks Timor Timur, Bansos Disabilitas, Bansos Lansia, Beras Sejahtera, Bantuan Kendaraan Siaga Bencana, Bansos Keserasian Sosial, Bansos Sarana Lingkungan, Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA), Bansos KUBE Perkotaan, dan Bansos RS RTLH Perkotaan. “Khusus PKH, menjangkau 31.405 keluarga di Kalimantan Tengah,” kata Khofifah.

Sumber Artikel

1.082 UKM Korban Gempa Aceh Akan Dapat Rekstrukturisasi Kredit

Categories: Tags:


Warta Ekonomi.co.id, Jakarta

Kementerian Koperasi dan UKM melakukan langkah-langkah mempercepat pemulihan pelaku UKM korban gempa Pidie Jaya, Aceh. Dari hasil inventarisasi diperoleh  sebanyak 1.082 pelaku UKM menjadi korban gempa.

Deputi Pembiayaan Kementerian Koperasi dan UKM Braman Setyo mengatakan sudah melakukan koordinasi dengan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Aceh, perwakilan OJK, Pimpinan Wilayah BRI Aceh, Area Head Mandiri Banda Aceh, Perwakilan dari  BNI, perwakilan dari Bank Aceh dan Kepala Badan Badan Penanganan Bencana Aceh (BPBA) dan wakil dari Biro Ekonomi Setda Provinsi Aceh,  di Aceh pada Senin (19/12/2016).

Dari pertemuan tersebut diputuskan 1.082 UKM  akan mendapat restrukturisasi kredit untuk membantu meringankan usaha mereka yang hancur karena gempa.

“Pada prinsipnya semua perbankan setuju dan sepakat dilakukan restrukturisasi kredit, tergantung dari kondisi masing pelaku usaha UKM dan jenis restrukturisasi masing-masing perbankan sehingga bisa berbeda penerapannya tiap bank,” kata Braman. 

Data pelaku UKM yang terkena dampak gempa Aceh merupakan debitur dari 3 bank terbesar di Indonesia, yaitu 497 debitur dengan outstanding Rp 22,3 milyar dalam bentuk kredit komersial dan 585 debitur dengan outstanding Rp 8,9 milyar  berupa Kredit KUR.

Jenis restrukturisasi yang akan dilakukan antara lain: penurunan suku bunga, perpanjangan jangka waktu kredit, pengurangan tunggakan bunga kredit, pengurangan tunggakan pokok kredit, penambahan fasilitas kredit dan konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara. 

Dia menjelaskan ada usulan UKM yang telah mengajukan kredit komersial dan terkena musibah agar dilakukan konversi kredit ke kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan bunga 9% dengan syarat Non performance Loan (NPL) kredit komersial itu di bawah batas normal.

“Saya kira ini sangat membantu para pelaku UKM yang terdampak gempa di Aceh ini,” tegas Braman.

Sumber Artikel

KKP Terus Fokus Kawal Kedaulatan Laut Indonesia

Categories: Tags:


Warta Ekonomi.co.id, Jakarta

Sejak Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dipimpin Susi Pudjiastuti, kedaulatan laut terus menjadi fokus bagi pemerintah.

Menteri Susi menegaskan penegakan kedaulatan laut akan tetap terus dilakukan pada 2017, karena pada tahun tersebut penegakan hukum dan pengamanan laut nasional juga masih menjadi program prioritas KKP bersama Satgas 115.

KKP tetap konsisten penegakan hukum dan pengamanan laut, kata Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti saat acara Refleksi 2015-2016 dan Outlook 2017 di kantor KKP, Jakarta, Rabu (14/12).

Susi mengemukakan fokus kepada pemberantasan penangkapan ikan secara ilegal itu juga karena dinilai sesuai dengan visi pemerintah dalam mewujudkan laut sebagai masa depan bangsa.

“Tetap memberantas illegal fishing dengan menenggelamkan kapal. Bedanya, sekarang ini kami menenggelamkan kapal tapi tidak diekspos media. Karena menurut saya sudah cukup memberikan efek jera,” kata Susi.

Dalam dua tahun terakhir, KKP telah menenggelamkan sebanyak 236 kapal yang terdiri atas 229 kapal asing dan tujuh kapal Indonesia pelaku illegal fishing (pencurian ikan).

Sementara pelanggaran yang telah ditangani sebanyak 481 kasus, termasuk 209 kasus berkekuatan hukum tetap.

Susi akan terus berkoordinasi dengan lembaga lain untuk menjaga keamanan di wilayah pesisir agar hasil laut lainnya dapat terawasi langsung oleh pemerintah.

Pengawasan kedaulatan laut sebenarnya bukan hanya tren dari Indonesia, karena menurut Menteri Susi, masyarakat dunia termasuk Organisasi Pangan Sedunia (FAO) saat ini sudah sadar akan hal tersebut.

“Sekarang seluruh dunia sudah mulai sadar. FAO sudah mendukung kita untuk memasukkan illegal fishing ke dalam rapat-rapat perjanjian,” katanya.

Susi mengingatkan Indonesia adalah bangsa besar yang masuk peringkat ketiga negara demokrasi dengan populasi terbesar, peringkat lima penduduk terbanyak, dan negara dengan luas laut kedua terbesar di dunia.

Tidak hanya dengan masyarakat dunia, di dalam negeri, KKP pada 2016 juga telah bekerja sama dengan berbagai pihak seperti dengan Kementerian Pertahanan untuk pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

Penandatanganan nota kesepakatan bersama ini dilakukan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu dan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti di Kantor Kementerian Pertahanan (Kemhan), Jakarta Pusat, 10 Mei 2016.

Ryamizard mengatakan pencurian sumber daya alam seperti illegal fishing merupakan ancaman nyata yang harus dihadapi. “Apabila ada ancaman tersebut, harus dilawan. Memiliki pertahanan yang tangguh merupakan simbol kekuatan serta sarana untuk mencapai cita-cita dan tujuan nasional,” ujarnya.

Apresiasi Berbagai pihak juga telah mengapresiasi upaya pemerintah yang dinilai telah serius dalam menanggulangi tindak pidana pencurian ikan di kawasan perairan RI.

Pemerintah telah menunjukkan kerja serius terhadap penanggulangan tindak IUU (Illegal, Unreported, and Unregulated) Fishing, kata Wakil Sekretaris Jenderal Kesatuan Nelayan Tradisional (KNTI) Niko Amrullah kepada Antara di Jakarta, Kamis (15/12).

Sementara itu, lembaga swadaya masyarakat (LSM) Center for Maritime Studies and Humanity menginginkan Indonesia dapat memanfaatkan kapal pencuri ikan yang ditangkap di kawasan perairan Indonesia agar dapat digunakan untuk menambah devisa negara.

Kapal yang ditangkap terkait penangkapan ikan secara ilegal) bisa jadi devisa, bentuknya itu berupa PNBP (Pendapatan Negara Bukan Pajak), kata Direktur Eksekutif Center for Maritime Studies and Humanity, Abdul Halim di Jakarta, Senin (5/12).

Menurut Abdul Halim, hal tersebut dapat dilakukan dengan mengubah pola penenggelaman kapal pencuri ikan dengan memanfaatkanya sebagai pemasukan sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan di Tanah Air.

Dia menyadari bila kapal pencuri ikan dilelang akan ada kemungkinan untuk kembali ke pemilik asalnya, sehingga yang diperlukan adalah peningkatan kinerja proses hukum seperti proses persidangannya harus cepat serta pengawasan terhadap proses lelang juga harus benar-benar diperkuat.

Tidak semua kapal pencuri ikan harus dihancurkan,” katanya dan menambahkan, perlu ada evaluasi terkait aktivitas penenggelaman kapal selama ini.

Cari celah Sementara itu, Susi Pudjiastuti mengatakan pelaku pencurian ikan masih terus mencari celah untuk dapat melaksanakan aksinya di berbagai kawasan perairan Indonesia.

“Pencuri ikan tetap mencari celah, ada yang janjian dengan oknum aparat,” kata Susi Pudjiastuti di Jakarta, Kamis (8/12).

Namun menurut dia, saat ini kapal ikan asing yang melakukan penangkapan ikan secara ilegal kebanyakan beroperasi di wilayah perbatasan, karena sebagian besar kapal pencuri ikan tertangkap di kawasan tersebut.

Susi mengungkapka, pihak pencuri ikan dari berbagai negara terus nekat mencari celah karena disadari bahwa jumlah komoditas perikanan di kawasan perairan negara mereka sudah sangat berkurang.

Untuk itu, ada wacana guna memperluas peran Satgas 115 dari hanya mengatasi pencurian ikan kepada berbagai kejahatan yang terjadi di wilayah kelautan nasional.

Satgas 115 akan diubah menjadi satgas yang diperluas untuk “ocean crime” (kejahatan kelautan), kata Susi dalam acara seminar nasional kemaritiman yang digelar Ikatan Alumni Universitas Diponegoro di Jakarta, Kamis (1/12).

Menurut Susi, dengan “ocean crime” maka hal yang diurus oleh satgas tersebut tidak hanya tindak pidana penangkapan ikan secara ilegal, tetapi untuk setiap kejahatan atau kriminalitas yang terkait dengan laut.

Menurut Susi, setelah lama bergelut memberantas pencurian ikan, dirinya menyadari bahwa illegal fishing tidak hanya sebatas soal ikan, tetapi juga tindak kejahatan lainnya.

Susi mencontohkan kejahatan di laut juga bisa terkait dengan penyelundupan barang mulai dari barang-barang seperti semen dan triplek ke sejumlah tempat yang disuplai secara ilegal oleh kapal penyelundup.

“Yang lebih parah lagi, mereka juga dapat menyelundupkan narkoba dan senjata api,” katanya.

Dengan Menteri Susi tetap di tampuk kepemimpinan KKP dan Satgas 115, maka pihak yang melakukan aktivitas kriminalitas di laut RI akan tetap gigit jari. (Ant/Muhammad Razi Rahman)

Sumber Artikel

Ganjar Nilai Putusan MA Tidak Berdampak pada Pabrik

Categories: Tags:


Warta Ekonomi.co.id, Semarang

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menilai bahwa keputusan Mahkamah Agung yang memenangkan peninjauan kembali (PK) gugatan warga Rembang terhadap PT Semen Indonesia tidak berdampak pada penghentian operasional pabrik.

“Saya kok tidak membaca satupun di dalam putusan itu menghentikan pabrik atau ada yang membacanya atau saya yang tidak cermat, bahkan saya tanya Menteri Lingkungan Hidup, tidak ada, saya tanya Menteri BUMN juga tidak ada,” katanya usai beraudiensi dengan perwakilan warga Samin di Semarang, Kamis (15/12/2016).

Ganjar mengaku heran dengan adanya opini di masyarakat yang menyebutkan bahwa keputusan MA itu terkait pencabutan izin lingkungan sehingga akan secara otomatis menutup operasional pabrik semen di Kabupaten Rembang.

Keheranan orang nomor satu di Provinsi Jateng itu telah disampaikan pada rapat terbatas dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Lingkungan Hidup serta Kementerian BUMN di Jakarta pada Rabu (14/12).

Ganjar juga sempat menanyakan hal itu kepada salah satu pihak penggugat, yakni Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) yang hadir dalam rapat terbatas tersebut.

“Salah satu penggugat juga menyatakan (putusan MA) tidak menghentikan pabrik. Jadi ada yang berbeda antara putusan dengan isu yang beredar, maka saya klarifikasi sekarang,” ujarnya.

Ganjar juga menilai bahwa majelis hakim MA yang tidak rinci melihat bukti yang diajukan penggugat karena bukti penolakan warga yang diajukan pada 10 Desember 2014, sedangkan izin lingkungan pabrik semen terbit pada 2012.

“Pada daftar tanda tangan warga Kabupaten Rembang yang menolak pendirian pabrik semen PT Semen Indonesia terdapat nama-nama yang tinggalnya di Manchester dan Amsterdam dengan pekerjaan yang tidak masuk akal,” katanya.

Pada urutan 1.906 nama warga yang menolak pendirian pabrik semen, Saiful Anwar, tinggal di Manchester dengan pekerjaan Presiden RI. Sedangkan pada 1.907 Sudi Rahayu beralamat di Amsterdam dengan pekerjaan menteri. (Ant)

Sumber Artikel

Taspen Serahkan Asuransi Kematian Almarhum Mar`ie Muhammad

Categories: Tags:


Warta Ekonomi.co.id, Jakarta

PT Taspen (Persero) menyerahkan uang duka wafat dan asuransi kematian atas nama Almarhum Marie Muhammad yang meninggal dunia pada Minggu (11/12) karena sakit.

Pembayaran hak uang duka wafat dan asuransi kematian diserahkan langsung oleh Direktur Utama Taspen Iqbal Latanro kepada istri almarhum Ny Ayu Resmiati di kediaman Jalan Taman Brawijaya III No. 139 RT 04 RW 03, Kelurahan Cipete Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (13/12/2016).

Menurut Iqbal, pembayaran hak uang duka wafat dan asuransi kematian diberikan kepada almarhum Marie Muhammad yang semasa hidupnya menjalani tiga profesi yang berbeda yaitu sebagai pegawai sipil negara (PNS), anggota DPR-RI dan sebagai pejabat negara. “Almarhum juga mendapatkan uang pensiunan bulanan,” ujar Iqbal.

Dijelaskannya, penyerahan hak-hak tersebut sebagai wujud kepedulian dan keseriusan Taspen dalam meningkatkan pelayanan terbaik kepada peserta sekaligus upaya meringankan beban kepada ahli waris dengan memberikan pelayanan terbaik melalui Layanan Klaim Otomatis.

“Dengan penyerahan hak tersebut kepada ahli waris semakin dirasakan kenyamanan dan kemudahan pelayanan kepada seluruh peserta Taspen,” ujar Iqbal.

Almarhun Marie Muhamad semasa hidupnya pernah menjabat sebagai Menteri Keuangan pada era orde baru dengan julukan sebagai Mr. Clean, anggota DPR-RI pada tahun 1971 dan sebagai PNS pada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI.

Iqbal tidak menginformasikan besaran hak yang dibayarkan kepada keluarga almarhum karena alasan tidak etis diungkapkan ke publik.

Ia hanya menyelaskan, bahwa Taspen sebagai pengelola program kesejahteraan aparatur sipil negara (ASN) yaitu program Jaminan Pensiun, Jaminan Hari Tua, Jaminan Kecelakaan Kerja, dan Jaminan Kematian untuk memberikan kemudahan dan kenyamanan pelayanan.

Untuk itu Taspen telah melakukan inovasi berbagai dengan menyelenggarakan layanan Mobil Layanan Taspen, call center Taspen 1500-919, layanan 1 jam, klaim otomatis.

Selanjutnya office chaneling (mitra layanan Taspen), Taspen service point, SMS Nofication, Taspen Mobile Application for Smartphone, Aplikasi SIMGaji dan aplikasi berbasis Web seperti e-klim, e-SPTB, e-SPT dan estimasi klim. (Ant)

Sumber Artikel