Situsnya Di-"Hack"Telkomsel Tegaskan tidak ada Upaya Hukum

Categories: Tags:


Warta Ekonomi.co.id, Jakarta

Direktur Utama Telkomsel Ririek Adriansyah menegaskan saat ini hanya fokus pada perbaikan sistem informasi usai situs resmi (www.telkomsel.com) dihack atau diretas. Menurut dia situs ini terpisah dengan server yang menyimpan data pelanggan.

“Sekitar jam 5.30 WIB website Telkomsel di- hack hari ini banyak muncul di media sosial. Kita matikan web kita. Kita juga melakukan berbagai langkah agar berjalan normal,” kata Ririek saat menggelar konferensi pers di kantornya di Gedung Telkomsel Smart Office, Jakarta, Jumat (28/4/2017).

Ririek menjelaskan website yang diretas tersebut hanya berisi informasi dan tidak merugikan pengguna Telkomsel seperti yang diberitakan media. Apalagi sekitar pukul 15.00 WIB telah berangsur normal.

“Jam tiga sore berangsur normal memang butuh sedikit waktu. Kalau teman-teman mengakses tadi sudah kembali normal kembali.
Kita sudah atasi itu,” terang dia.

Dia kembali menegaskan tidak ada upaya hukum usai sistem informasi Telkomsel diretas namun hanya fokus kepada perbaikan.

“Tidak ada kesitu kami hanya fokus kepada perbaikan,” pungkas dia.

Seperti diketahui situs resmi Telkomsel sempat mengejutkan publik karena diretas oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Sang hacker menuntut paket kuota yang murah. 

Sumber Artikel

Pertumbuhan Kredit Kerek Laba BJB Tembus Rp446 Miliar

Categories: Tags:


Warta Ekonomi.co.id, Jakarta

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. (BJBR) mencatatkan pertumbuhan kredit yang solid yaitu sebesar 13,6% secara year on year (yoy) pada kuartal satu 2017. Total kredit yang disalurkan perseroan pada periode tersebut mencapai Rp62,7 triliun dimana semua segmen kredit mengalami pertumbuhan dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya.

Pertumbuhan kredit yang cukup baik ini diimbangi dengan keberhasilan BJBR menjaga rasio kredit bermasalah (NPL) di level 1,62% atau jauh lebih baik dibandingkan kuartal pertama tahun 2016 sebesar 2,84%. Catatan yang positif ini membawa laba bersih perseroan naik menjadi sebesar Rp446 miliar di tiga bulan pertama tahun ini. 

Dalam acara Analyst Meeting triwulan l 2017 yang bertempat di Jakarta, Kamis (27/4) Direktur Utama BPD Jawa Barat & Banten Ahmad Irfan, menyampaikan tren peningkatan kinerja perseroan secara keseluruhan berhasil dijaga dengan baik sehingga perseroan optimistis bahwa tahun 2017 ini perseroan mampu mencatat kinerja yang gemilang.

“Selain berhasil meningkatkan kinerja keuangan. maka dalam rangka meningkatkan pelayanan kami kepada masyarakat, mengawali tahun 2017 ini kami juga telah menambah jumlah kantor cabang yaitu di Sumbersari Bandung dan Patrol lndramayu,” katanya.

Dengan demikian, total seluruh jaringan kantor BJBR saat ini tercatat sebanyak 2.154 jaringan yang tersebar di seluruh Indonesia. Hal ini juga yang akan menjadi infrastruktur bagi perseroan dalam rangka menghimpun Dana Pihak Ketiga (DPK) dari masyarakat yang pada periode 31 Maret 2017 lalu tumbuh menjadi Rp78,16 triliun. 

Sebagai upaya untuk mewujudkan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan dan berkesinambungan, maka di dalam menjalankan roda perusahaan, perseroan senantiasa mematuhi peraturan yang berlaku sehingga implementasi Good Corporate Governance (GCG) dapat berjalan dengan baik. 

“Kami berkomitmen untuk terus mengembangkan Bank BJB dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian dan azas prudential banking” kata Irfan. 

Di tahun 2017 ini, Bank BJB genap berusia 56 tahun dan dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) yang akan jatuh pada tanggal 20 Mei 2017 mendatang, perseroan akan menyelenggarakan beberapa rangkaian kegiatan dibeberapa kota di Indonesia seperti Balikpapan, Banjarmasin, Majalengka, Soreang, Sukabumi, Serang, Jakarta dan Bandung. 

Sumber Artikel

Jelang Pilkada 2018, PDIP Buka Penjaringan Cagub Jabar

Categories: Tags:


Warta Ekonomi.co.id, Bandung

DPD PDI Perjuangan Jawa Barat siap membuka penjaringan atau pendaftaran kandidat bakal calon gubernur Provinsi Jawa Barat yang akan berlaga pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat 2018-2023 pada 20 Mei 2017.

“Insya Allah tanggal 20 Mei 2017 nanti kita akan buka penjaringan untuk cagub Jabar 2018,” kata Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jawa Barat Abdy Yuhana ketika dihubungi melalui telepon, Selasa (25/4/2017).

Ia mengaku telah mempersiapkan dengan matang untuk proses penjaringan kandidat cagub Jabar 2018 tersebut.

“Iya persiapannya dari hulu sampai ke hilir. Artinya semua perangkat partai akan kita gerakkan,” kata dia.

Ia menuturkan pada saat penjaringan/pendaftaran cagub Jabar 2018 nanti akan diumumkan secara terbuka melalui media massa.

“Penjaringan atau pendaftaran calon Gubernur Jabar 2018 ini terbuka untuk kader dan non kader. Jadi kami membuka kesempatan seluas-luasnya untuk non kader” kata dia.

Sementara itu, salah satu tokoh non kader yang cukup baik menjalin komunikasi dengan PDIP adalah Wali Kota Bandung M Ridwan Kamil.

Abdi menyarankan kepada Wali Kota Bandung tersebut agar terus menjalin komunikasi dengan pengurus partai di jajaran pusat dan provinsi. (Ant)

Sumber Artikel

Hanif Minta Serikat Pekerja Perkuat Dialog Sosial Dengan Perusahaan

Categories: Tags:


Warta Ekonomi.co.id, Jakarta

Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dakhiri mengajak serikat pekerja/serikat buruh terus menguatkan dialog sosial di perusahaan dalam menghadapi tantangan pekerja dalam hubungan industrial.

“Kita mau bicara soal kesejahteraan, penyelesaian masalah, peningkatan kapasitas kompetensi pekerja, semua kuncinya di penguatan dialog sosial. Karenanya pekerja dan dunia pengusaha harus sama-sama membuka ruang dialog dan mencari solusi dari semua masalah yang ada,” kata Menaker dalam pernyataan pers Biro Humas Kementerian Ketenagakerjaan di Jakarta, Minggu.

Perusahaan juga didorong untuk terus membuka dan mempromosikan dialog sosial sehingga jika muncul permasalahan dapat didiskusikan di atas meja dan diatasi dengan baik.

Dalam menyambut peringatan Hari Buruh Sedunia pada 1 Mei, Menaker juga mengingatkan serikat pekerja untuk mendorong dan membantu anggotanya untuk meningkatkan kompetensi sehingga pekerja tidak terjebak dalam jabatan tertentu dalam posisi tertentu seumur hidup.

 

 “Artinya pentingnya peningkatan kompetensi agar pekerja punya jenjang karir dari paling bawah, naik secara terus menerus. Jadi ketika terjadi kenaikan upah, maka upah itu menyesuaikan kenaikan kompetensi, masa kerja,” ujar Menaker.

Hanif mengingatkan bahwa sekedar menggelar aksi massa tidak akan membuat keinginan serikat pekerja dituruti misalnya tuntutan kenaikan upah.

“Ini akan jadi persoalan, jumlah angkatan kerja kita yang 125 juta orang itu, 60 persen masih lulusan SD dan SMP. Kalau lulusan SD-SMP sudah dapat pekerjaan, demo minta kenaikan upah terus, tapi kompetensi tidak bertambah. Nah itu sama-sama buat pusingnya,” terang Hanif.

Karena itu, isu peningkatan kompetensi harus menjadi perhatian serikat pekerja dan kalangan dunia usaha dan harus dicari terobosan agar dunia usaha ikut membantu agar mereka yang belum bekerja bisa mendapatkan kompetensi melalui program pemagangan yang sedang digalakkan pemerintah. (Ant)

Sumber Artikel

China Tandatangani 130 Kesepakatan Perhubungan, Termasuk Indonesia

Categories: Tags:


Warta Ekonomi.co.id, Beijing

Pemerintah China telah menandatangani kesepakatan kerja sama perhubungan dengan 130 negara yang terlibat dalam inisiatif “Satu Ikatan, Satu Jalan” (Belt and Road) yang digagas Presiden Xi Jinping, termasuk dengan pemerintah Indonesia.

Juru bicara Kementerian Perhubungan China, Wu Chungeng, mengatakan bahwa kesepakatan yang ditandatangani selama lebih dari tiga tahun itu meliputi proyek pembangunan jalan kereta api, jalan raya, jalur pelayaran, jalur penerbangan, dan pelayanan kantor pos.

“Konektivitas transportasi dibangun sebagai bagian dari upaya implementasi ‘Belt and Road’,” katanya sebagaimana dikutip media resmi setempat di Beijing, Jumat (21/4/2017).

Negara berpenduduk terbesar di dunia itu membuka 356 rute internasional untuk penumpang dan barang, sedangkan pelayanan transportasi laut telah melingkupi nagara-negara di sepanjang kawasan “Belt and Road”.

Wu juga menyebutkan bahwa setiap pekan tercatat 4.200 penerbangan langsung dari China ke 43 negara yang terlibat dalam inisiatif “Belt and Road” itu.

China masih terus akan menjalin kerja sama perhubungan terkait perencanaan dan standar pendukung transportasi, pembangunan rute transportasi darat dan laut, serta meningkatkan kualitas transportasi internasional.

“Belt and Road” yang diprakarsaii Presiden Xi merupakan penyatuan jaringan lintasnegara di Asia dengan negara-negara di Eropa dan Afrika serta mendorong pembangunan demi kesejahteraan negara-nengara yang terlibat dalam inisiatif itu.

Pada pertengahan bulan depan digelar Forum Kerja Sama Internasional Belt and Road di Beijing. Presiden Xi akan membuka forum yang rencananya dihadiri Presiden Indonesia Joko Widodo, Presiden Turki Tayyep Erdogan, Presiden Rusia Vladimir Putn, dan 23 kepala negara atau kepala pemerintahan lainnya, demikian pernyataan Menteri Luar Negeri China Wang Yi dalam konferensi pers di Beijing awal pekan ini. (Ant)

Sumber Artikel

Bila Menang, Anies: Ojo Gegeh Wongso

Categories: Tags:


Warta Ekonomi.co.id, Jakarta

Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Jakarta, hari ini Rabu (19/4/2017), menggelar pemungutan suara putaran terakhir. Pesta demokrasi ini untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022.

Seperti pertandingan olahraga bergengsi, setiap pasangan pasti bersiap menerima kekalahan. Begitu juga bila menang tidak menunjukkan rasa sombongnya.

Ojo gegeh wongso (jangan diambil perasaan). Kita tunggu nanti, tapi yang jelas kita semua bersyukur Pilkada ini berjalan dengan baik,” kata Calon Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di sela-sela menggunakan hak pilihnya di TPS 28 Jalan H Nasiin, Cilandak Barat, Jakarta Selatan, Rabu (19/4/2017).

“Mari kita jaga sama-sama sebagai warga negara yang sedang bernegara bahwa ini untuk kepentingan bersama masa depan Jakarta,” imbuh mantan Rektor Universitas Paramadina.

Kemudian saat ditanya kekalahan, Anies mengaku siap menunggu hasil perhitungan suara yang sah dari KPUD Jakarta. “Kita semua merasa yakin kita lihat nanti hasilnya dari situ nanti akan baru kita tentukan langkah selanjutnya,” pungkas Anies.

Pasangan Sandiaga Uno ini pun berharap Pilkada DKI Jakarta bisa membawa kedamaian dan tidak membuat resah warga. Soal hasil perhitungan cepat yang diumumkan para pendukung pasangan Cagub dan Cawagub DKI diminta tetap tenang.

“Bedanya kalau yang sekarang hasilnya menentukan siapa yang menentukan hasil gubernur. Saya harap di semua TPS berjalan dengan lancar ada suasana lebih damai jujur adil dan kita ingin agar prosesnya terasa sejuk bagi warga Jakarta,” tutup Anies.

Sumber Artikel

Regulasi Gambut Berikan Dampak Negatif pada Ekonomi Riau

Categories: Tags:


Warta Ekonomi.co.id, Pekanbaru

Asosiasi Pengusaha Indonesia mengkhawatirkan implikasi kurang baik terhadap ekonomi dan ketenagakerjaan di Provinsi Riau akibat penerapan regulasi baru Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang lahan gambut untuk hutan tanaman industri dan perkebunan.

Ketua Apindo Riau Wijatmoko Rah Trisno di Pekanbaru, Senin (17/4/2017), mengatakan pihaknya tengah melakukan konsolidasi ke dalam khususnya anggota yang bergerak di bidang yang terdampak regulasi baru itu.

“Kami sedang melakukan konsolidasi internal anggota Apindo Riau, khususnya perusahaan kertas dan sawit yang langsung terdampak peraturan menteri ini,” kata Wijatmoko kepada wartawan.

Sebelumnya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya pada Februari 2017 mengeluarkan aturan pelaksanaan pemulihan ekosistem gambut melalui empat Peraturan Menteri (Permen) sebagai turunan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut.

Wijatmoko menjelaskan, secara umum kebijakan tersebut bakal berpengaruh pada operasional perusahaan hutan tanaman industi dan kelapa sawit, khususnya pada bidang ketenagakerjaan.

Regulasi itu menyulitkan sektor perkebunan di Riau karena sulit menerapkan salah satu poin peraturan yang mengatur bahwa muka air gambut ditetapkan minimal 40 centimeter (0,4 meter).

Karena itu, ia menilai perlu rumusan solusi terbaik atas kebijakan ini, dan hasil itu akan dijelaskan Apindo Riau kepada publik.

Sebabnya, perekonomian Riau di luar minyak dan gas (Migas) masih sangat ditopang oleh sawit sebesar 39,31 persen karena sektor pertanian dan industri pengolahan, di dalamnya didominasi oleh kelapa sawit.

Bahkan, kontribusi sawit lebih besar ketimbang sektor pertambangan dan penggalian yang sumbangannya pada Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Riau 2016 mencapai 22,65 persen. Dari sektor industri, sebanyak 167 dari 219 perusahaan dalam industri makanan di Riau yang menggunakan produk sawit, dan telah menyerap 43.395 orang tenaga kerja atau sekitar 70,60 persen dari total tenaga kerja industri besar dan sedang.

Kemudian dari kinerja ekspor dari Riau, sekitar 61,47 persen ekspor adalah minyak dan lemak nabati, dimana 91,20 persen adalah ekspor CPO ke Tiongkok, India, negara-negara ASEAN dan MEE.

Sementara itu, sekitar 46,09 persen tenaga kerja di Riau terkonsentrasi pada sektor pertanian, perkebunan dan kehutanan. Tenaga kerja dalam industri sawit mayoritas dipenuhi dari dalam negeri, sedangkan jumlah tenaga asing masih terbatas.

Anggota DPR Komisi IV Firman Subagyo menilai, pemerintah harus meninjau kembali Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) tentang gambut karena dikhawatirkan menghambat pembangunan daerah yang mengandalkan pengelolaan lahan gambut seperti di Sumatera dan Kalimantan. Menurut dia, Permen LHK Nomor P.17 tahun 2017 tentang Pembangunan Hutan Tanaman Industri (HTI) kurang komprehensif karena menghiraukan keseimbangan aspek ekologis, sosial dan ekonomi.

“Aturan baru ini semakin memberikan ketidakpastian usaha bagi industri hutan tanaman industri dan sawit di lahan gambut,” katanya saat wartawan dari Pekanbaru.

Menurut dia, regulasi dalam bentuk peraturan apapun tidak boleh mendegradasi Undang-Undang (UU) dan harus memberi kepastian hukum bagi pelaku usaha yang telah berinvestasi sesuai perencanaan masing-masing.

Ia menyontohkan, pada Permen No. P17/2017 disebutkan akan ditetapkan perubahan areal tanaman pokok menjadi fungsi lindung, dan yang telah terdapat tanaman pokok pada lahan dengan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (IUPHHK-HTI), hanya dapat dipanen satu daur dan tidak dapat ditanami kembali.

“Jika aturan perubahan fungsi itu dipaksakan, dapat berdampak buruk terhadap iklim usaha dan investasi di Indonesia. Apalagi HTI merupakan bisnis berskala global yang memiliki kontrak-kontrak jangka panjang. Banyak konsekuensi yang harus ditanggung selain berpotensi menimbulkan kredit macet yang akan mengganggu perbankan nasional, penerimaan negara bakal merosot karena produksi turun,” ujarnya.

Berdasarkan data Kementerian Perindustrian, industri pulp dan kertas menyerap 1,49 juta orang tenaga kerja baik langsung maupun tindak langsung dan menghidupi lebih dari 5,96 juta orang. Selain itu, pada 2016 industri itu telah menyumbang dalam perolehan devisa nasional sebesar 5,01 miliar dolar AS.

“Ketika tiba-tiba timbul keinginan untuk mengubah fungsi budi daya menjadi lindung, pernahkah terpikir nasib masyarakat yang menggantungkan hidupnya di industri ini. Fungsi lindung dan budi daya sama penting. Seharusnya prioritas pemerintah menjaga fungsi-fungsi lindung yang selama ini terabaikan dan tidak mengganggu investasi yang sudah berjalan,” ujar Firman Subagyo. (Ant)

Sumber Artikel

KAI Siapkan 4.916 Kursi Tambahan Selama Lebaran

Categories: Tags:


Warta Ekonomi.co.id, Yogyakarta

 PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daerah Operasional (Daop) 6 menyiapkan 12 rangkaian kereta api tambahan untuk mengantisipasi lonjakan penumpang selama arus mudik dan balik selama libur Lebaran 2017. Untuk mendapatkan tiket tersebut, masyarakat sudah bisa mengaksesnya mulai 16 April 2017.

Humas PT KAI Daops 6 Eko Budiyanto mengatakan, setiap Lebaran selalu terjadi lonjakan penumpang. Seperti biasa, KAI selalu menyiapkan kereta tambahan untuk mengangkut penumpang. Dan Lebaran nanti, pihaknya menyiapkan 12 rangkaian kereta tambahan yang akan mulai beroperasi 15 Juni 2017. “Kereta tambahan ini akan beroperasi selama lebaran,” ujarnya di Yogyakarta,kemarin.

Menurutnya, 12 perjalanan kereta tambahan yang akan mulai beroperasi 15 Juni 2017 ini memiliki kapasitas 4.916 seat atau tempat duduk. Kereta api tambahan ini berangkat dari Yogyakarta, Solo dan Surabaya. Diharapkan, dengan kereta api tambahan ini maka dapat mengurangi kepadatan arus lalu lintas di jalan raya.

Sebanyak 12 kereta api tambahan tersebut masing-masinh Argolawu Fakultatif jurusan Gambir-Solo masing-masing 2 KA dengan kapasitas 700 tempat duduk. Kereta Argo Dwipangga jurusan Gambir-Solo sebanyak 2 KA kapasitas 700 tempat duduk. Kereta api Taksaka Pagi lebaran jurusan Gambir-Yogyakarta sebanyak 2 KA dengan kapasitas 700 tempat duduk.

“Taksaka Malam Yogyakarta-Gambir 2 KA 700 tempat duduk. Lodaya Lebaran Bandung-Solo 2 KA sebanyak 964 tempat duduk. Sancaka Yogyakarta-Surabaya Gubeng sebanyak 1152 tempat duduk,” tutur dia. 

Sumber Artikel

Promosi Sektor Pariwisata, BKPM Gagas "Invest Manado"

Categories: Tags:


Warta Ekonomi.co.id, Jakarta

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menggagas inisiatif untuk menyelenggarakan “Manado International Conference on Tourism Investment” bertema “Invest Manado” sebagai upaya promosi investasi di sektor pariwisata.

Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal BKPM Himawan Hariyoga dalam acara rapat konsolidasi “Invest Manado” di Jakarta, Kamis (13/4/2017), mengatakan kegiatan tersebut akan diisi oleh pembicara-pembicara kunci, baik dari jajaran pemerintah maupun swasta dan rencananya akan dibuka oleh Presiden Jokowi.

“Invest Manado merupakan salah satu langkah pemerintah dan dilaksanakan untuk memastikan investasi senantiasa bergairah di lokasi-lokasi potensial khususnya sektor pariwisata, termasuk menawarkan berbagai peluang investasi industri pariwisata dan infrastruktur pendukungnya, khususnya di Manado, Sulawesi Utara,” tuturnya.

Manado International Conference on Tourism Investment digelar atas kerja sama dengan Kementerian Pariwisata, Pricewaterhouse Coopers (PWC), Broadway Malyan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan Pemerintah Kota Manado pada 22-24 Mei 2017.

Himawan menyebut beberapa peluang investasi yang bisa dipasarkan antara lain di sektor pengembangan hotel dan resort, “MICE”, atraksi pariwisata, infrastruktur transportasi, termasuk industri pendukung lainnya seperti penyediaan energi, industri makanan dan minuman, fasilitas kesehatan serta pendidikan kejuruan pariwisata.

Ia menilai sektor pariwisata merupakan sektor prioritas investasi yang sedang digenjot pemerintah lantaran memiliki dampak ganda yang besar dan menyerap banyak tenaga kerja lokal.

Terlebih, saat ini pemerintah juga tengah mendorong pengembangan wisata di 10 destinasi wisata prioritas, yakni Danau Toba (Sumatera Utara), Tanjung Kelayang (Bangka Belitung), Mandalika (Nusa Tenggara Barat), Wakatobi (Sulawesi Tenggara), Pulau Morotai (Maluku Utara), Kepulauan Seribu (Jakarta), Tanjung Lesung (Banten), Borobudur (Jawa Tengah), Bromo Tengger Semeru (Jawa Timur), Labuan Bajo (Nusa Tenggara Timur).

“Sektor ini juga tidak terlalu terganggu dengan regulasi pemerintah. Selain itu, luas pula cakupannya tidak hanya ‘amenities’, atraksi dan infrastruktur yang mendukung,” ujarnya.

Berdasarkan data BKPM, investasi yang masuk ke Sulawesi Utara masih didominasi oleh sektor infrastruktur seperti listrik, gas dan air.

Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) mencapai Rp3,4 triliun dan Penanaman Modal Asing (PMA) di Sulawesi Utara sebesar 209 juta dolar AS.

Sementara untuk sektor pariwisata seperti investasi di bidang hotel dan restoran berkontribusi 13 persen dari total PMA yang masuk tercatat sebesar 26,9 juta dolar AS. (Ant)

Sumber Artikel

OJK Dorong Industri di Daerah Manfaatkan Pembiayaan Pasar Modal

Categories: Tags:


Warta Ekonomi.co.id, Makassar

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong industri di daerah memanfaatkan pembiayaan pasar modal sebagai upaya mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan. Pembiayaan pasar modal untuk pengembangan usaha dinilai sangat cocok untuk proyek infrastruktur maupun proyek di sektor riil untuk jangka panjang.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK Nurhaida menerangkan sumber pendanaan memang masih menjadi kendala dalam pengembangan usaha. Pasalnya, bila hanya berharap pada perbankan tentunya memiliki keterbatasan. Karena itu, perlu adanya sumber alternatif pembiayaan yakni dari pasar modal. Guna mendorong pembiayaan pasar modal, OJK getol melakukan sosialisasi.

Teranyar, OJK menghelat sosialisasi mengangkat tema Pasar Modal Sebagai Sumber Pendanaan bagi Pengembangan Industri di Daerah di Kota Makassar, Selasa (11/4/2017). Kegiatan tersebut diikuti 250 peserta di mana 100 di antaranya merupakan perwakilan dari perusahaan di Kota Makassar dan sekitarnya. Di samping itu, OJK juga mengundang Forum Komunikasi Pimpinan Daerah di Sulsel.

“Kegiatan ini merupakan bagian dari program pendalaman pasar keuangan (financial market depeening) yang diharapkan bisa memenuhi kebutuhan pendanaan bagi dunia usaha. Selain memberikan alternatif bagi dunia usaha, keberagaman sumber pendanaan juga dapat meningkatkan efisiensi pendanaan bagi industri secara nasional,” kata Nurhaida, dalam sambutannya.

Menurut Nurhaida, semakin banyak perusahaan di daerah yang melakukan initial public offering (IPO) akan berdampak pada peningkatan ekonomi daerah. Pertumbuhan dan pembangunan di Indonesia pun akan lebih merata dan tidak terpusat di Jawa. OJK memang mengharapkan munculnya sentra-sentra ekonomi yang lebih menyebar alias tidak hanya terkonsentrasi di daerah tertentu.

Nurhaida menjelaskan pendanaan melalui pasar modal memiliki nilai tambah tersendiri bagi dunia usaha maupun masyarakat. Pasar modal mempertemukan langsung kelebihan dana pada masyarakat dengan kebutuhan dana oleh perusahaan. Alhasil, diharapkan biaya modal (cost of fund) pendanaan dari pasar modal akan lebih rendah.

Selama ini pemanfaatan pasar modal sebagai sumber pendanaan masih didominasi oleh perusahaan yang berdomisili di DKI Jakarta dan sekitarnya. Untuk kawasan Sulawesi, Maluku, dan Papua, saat ini baru terdapat tiga perusahaan yang telah memanfaatkan pasar modal sebagai sumber pendanaan yaitu PT Gowa Makassar Tourism Development Tbk, PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan & Sulawesi Barat, dan PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara Gorontalo.

“Dengan potensi yang ada di Sulsel serta dukungan dari pemerintah daerah, diharapkan akan lebih banyak lagi perusahaan dari Sulawesi Selatan yang dapat mengakses pasar modal sebagai sumber pendanaan sehingga potensi-potensi pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan dapat dimanfaatkan secara optimal,” kata Nurhaida.

Nurhaida juga meminta pemerintah daerah memanfaatkan pasar modal untuk mendanai pembangunan infrastruktur melalui penerbitan obligasi daerah. Sayangnya, hingga kini belum ada daerah yang mengambil terobosan tersebut.

“Dengan melihat potensi yang ada, Sulsel sangat berpeluang menjadi daerah pertama di Indonesia yang dapat membangun infrastruktur dengan pendanaan dari obligasi daerah,” kata Nurhaida.

Saat ini Kementerian Keuangan sedang melakukan pemetaan daerah-daerah yang berpotensi untuk menerbitkan obligasi daerah. OJK juga sedang merevisi ketentuan penerbitan obligasi daerah untuk menghilangkan kendala terkait audit laporan keuangan pemerintah daerah. Selain itu, beberapa usulan kemudahan terkait persyaratan pernyataan pendaftaran untuk obligasi daerah diharapkan dapat mempercepat proses penerbitan obligasi yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah.

Selain melakukan sosialisasi sejenis di berbagai daerah, OJK juga secara konsisten akan terus melakukan program pendalaman pasar dengan cara lebih menyederhanakan lagi proses IPO, pengembangan infrastruktur dan kemudahan-kemudahan bagi UMKM untuk go public, serta penerapan sistem registrasi IPO secara elektronik (e-registration), juga meningkatkan jumlah investor lokal.

Dalam kegiatan ini OJK bekerja sama dengan Bursa Efek Indonesia, Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), dan Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) serta mengajak delapan underwriter, Asosiasi Profesi Penunjang Pasar Modal untuk turut serta memberikan informasi terkait pendanaan di pasar modal dan memberikan konsultasi terkait manfaat dan proses penghimpunan dana melalui pasar modal kepada para peserta sosialisasi.

Sumber Artikel