Bupati Landak Tunggu Keputusan PDI Perjuangan untuk Pilgub

Categories: Tags:


Warta Ekonomi.co.id, Pontianak

Bupati Landak, Kalimantan Barat Karolin Margret Natasa masih menunggu keputusan DPP PDI Perjuangan terkait pencalonannya ke Pemilihan Gubernur Kalbar 2018.

“Sebagai kader partai, saya selalu siap untuk ditugaskan dan ditempatkan dimanapun. Terkait pencalonan diri saya sebagai Gubernur Kalbar, juga masih menunggu keputusan DPP PDI Perjuangan,” kata Karolin di Pontianak, Minggu (30/7/2017).

Karolin menjelaskan bahwa ada beberapa nama yang diajukan oleh DPD PDI Perjuangan Kalbar kepada DPP PDIP, termasuk namanya. Dia menegaskan, apa pun rekomendasi yang dikeluarkan partai berlogo banteng moncong putih ituu harus dihargai dan dirinya siap untuk menerima setiap kosekuensi yang ada.

“Untuk proses lebih lanjut, silakan tanyakan saja kepada pengurus DPD PDI Perjuangan Kalbar,” tuturnya.

Terkait dengan kemungkinan adanya koalisi antara PDI Perjuangan dengan partai lainnya pada pilgub Kalbar 2018 mendatang, Karolin menyatakan hal itu bisa saja terjadi.

“Karena, meski PDI Perjuangan Kalbar bisa mengusung sendiri calonnya, namun adanya kerjasama dengan partai lain, saya yakin bisa menjadi langkah yang sangat baik, karena pilgub ini dilakukan untuk kepentingan seluruh elemen masyarakat Kalbar,” katanya.

Karolin adalah mantan anggota DPR. Ia baru beberapa bulan dilantik menjadi Bupati Landak lewat pilkada 2017. Ia adalah putri Cornelis, Gubernur Kalbar. (RKA/ANT)

Sumber Artikel

Menteri Puan Minta Dana Desa Dimanfaatkan dengan Bijak

Categories: Tags:


Warta Ekonomi.co.id, Jakarta

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Puan Maharani, menekankan atas komitmen pemerintah untuk menjalankan amanah Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa dengan terus meningkatkan dana alokasi desa dari tahun ke tahun.

Rapat dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo dan jajarannya; Menteri Desa PDDT; Eko Putro Sandjojo dan jajarannya; Seskemenko PMK; YB Satya Sananugraha; Staf Khusus Menko PMK bidang Kelembagaan, Dolfie OFP; para Staf Ahli Menko PMK, Deputi bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kawasan, I Nyoman Shuida.

Sejak tahun 2015, alokasi dana desa diketahui sebesar Rp20 triliun; di tahun 2016 menjadi Rp46,9 triliun; dan di tahun 2017 ini menjadi Rp60 triliun. Secara tegas, Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa juga menempatkan masyarakat desa sebagai subjek pembangunan untuk mempercepat tercapainya kemajuan perekonomian masyarakat desa, mengatasi kesenjangan, dan meningkatkan kesejahteraan umum.

Agar pemanafaatan dana desa lebih optimal dan dikelola dengan baik, Puan menilai bahwa dana desa ini sangat memerlukan upaya evaluasi mendalam. “Diperlukan evaluasi menyeluruh terkait dana desa, sehingga semakin tepat sasaran dan masyarakat merasakan manfaat pembangunan dan kerja keras pemerintah. Libatkan seluruh pemangku kepentingan dalam proses evaluasi, misal media, penggiat filantropi, LSM, dan sebagainya. Oleh karena itu, bentuk Tim Evaluasi sesegera mungkin”, tegasnya pada Kamis (27/7).

Ditambahkannya, masyarakat diharap juga selalu kritis mengawal pemanfaatan dana desa dengan mencermati setiap program atau kegiatan di desanya. Minimal berani bertanya ke Kepala Desanya, ungkap Menko PMK.

Selain evaluasi dan tim kerja yang harus segera dibentuk, Menko Puan juga mengajak para menteri yang hadir untuk saling bersinergi dalam mengintegrasikan program kerjanya yang menyasar pada pembangunan desa dengan memanfaatkan dana desa ini.

“Kita juga harus mengoptimalkan integrasi program dan kegiatan antar kementerian dan lembaga negara. Demikian juga dengan program afirmatif lainnya tetapi terlebih dulu mari kita tentukan desa mana saja yang jadi fokus dan lokus kerja kita. Program pembangunan desa butuh juga komunikasi publik dengan strategi jitu agar pesannya sampai ke masyarakat, program juga dapat dipromosikan dengan lebih baik. Caranya bisa dengan cara-cara yang sangat merakyat,” tuturnya.

Rapat tersebut juga menyampaikan sejumlah rekomendasi yaitu pemanfaatan dana desa perlu dipertajam dengan cara fokus pada percepatan pemenuhan layanan dasar dan penanggulangan kemiskinan seperti membangun sekolah, PAUD, Posyandu, sanitasi, irigasi, dan sebagainya; peningkatan kapasitas aparatur desa dalam tata kelola penyaluran dana desa terutama dalam konteks kapasitas penyusunan APBDes, pelaporan, dan Monitoring serta evaluasi; dan Memperkuat sinergi K/L dalam mengarahkan program dan kegiatannya pada desa-desa prioritas atau 3T (Terpencil, Tertinggal, Terdepan) Kemendes dalam paparannya mengungkapkan bahwa di tahun 2016 dana desa dalam bidang pembangunan dimanfaatkan untuk membuat 66.179 km jalan desa; 551.484 jembatan; 1.366 unit tambatan perahu; 686 unit embung; 13.989 unit sumur; 65.573 unit drainase dan irigasi; 36.951 unit MCK; 15.948 unit air bersih; 11.221 unit PAUD; 7.428 unit Posyandu; 3.100 unit Polindes; dan 1.810 unit pasar desa.

Sementara pemanfaatan dalam bidang pemberdayaan masyarakat diperuntukan bagi pelatihan kerajinan tangan; pelatihan kewirausahaan desa untuk para pemuda; pelatihan website untuk pemasaran dan industri rumah tangga; pelatihan perikanan bibit kerapu, tukik, dan budidaya bakau serta cemara; pelatihan kuliner dan pengembangan makanan lokal; pelatihan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian; pelatihan pemanfaatan limbah organik rumah tangga; pelatihan perencanaan bisnis. (Ant)

Sumber Artikel

LKPI Rilis Hasil Survey Pilgub Kalbar 2018

Categories: Tags:


Warta Ekonomi.co.id, Jakarta

Lembaga Kajian Pemilu Indonesia (LKPI) merilis hasil survei terkait pemilihan gubernur (pilgub) Kalimantan Barat (Kalbar) 2018. Direktur Eksekutif LKPI Arifin Nurcahyono menyebutkan sejumlah tokoh diuji dalam survei ini. Yakni, Bupati Mempawah Ria Norsan, Wali Kota Pontianak Sutarmidji Bupati Bengkayang Suryadman Gidot, Bupati Kayong Utara Hildi Hamid. 

Kemudian, Bupati Landak Adrianus Asia Sidot, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Kalbar Kartius, anggota DPR dapil Kalbar Lasarus, Syarif Abdullah Alkadrie, mantan Bupati Sintang Milton Crosby, Bupati Landak Karolin Margret Natasa, Bupati Sanggau Paulos Hadi, serta anggota DPD dapil Kalbar Maria Goreti. Dia menjelaskan, dari sisi popularitas, Karolin merupakan kandidat paling populer yakni 87,3 persen. Posisi kedua ada Sutarmijdi 77,4 persen. Midji dikenal karena kinerjanya cukup memuaskan selama menjabat wali kota. Posisi ketiga ada Milton 77,2 persen. 

Milton dikenal sebagai tokoh yang memprakarsai pembentukan Provinsi Kapuas Raya. Kemudian, Maria Goreti 64,3 persen, Hildi 55,3 persen, Norsan 56,3 persen, Gidot 49,4 persen, Adrianus 59,4 persen, Kartius 30,6 persen, Paulos Hadi 51,4 persen, Lasarus 50,4 persen, serta Abdullah Alkadrie 43,1 persen. 

Sementara untuk akseptabilitas, Milton Crosby berada pada peringkat teratas dengan perolehan 86,3 persen. Berikunya, Sutarmidji 80,4 persen, Sidot 76,3 persen, Lasarus 74,3 persen, Norsan 77,7 persen, Hildi 67,3 persen, Karolin 66,7 persen, Gidot 57,5 persen, Maria Goretti 56,3 persen, Kartius 54,6 persen, Paulos Hadi 51,2 persen, dan Abdullah Alkadrie 41,2 persen. 

“Temuan ini menunjukan bahwa hanya ada lima tokoh yang memiliki tingkat penerimaan di atas 70 persen. Sedangkan Karolin anak dari gubernur petahana hanya berada di urutan ketujuh,” kata Arifin, Rabu (26/7/2017). Survei juga menyodorkan pertanyaan siapa tokoh yang dianggap mampu meneruskan estafet kepemimpinan Cornelis. 

Hasilnya, Milton dianggap dan dinilai sangat mampu dengan tingkat kapabilitas sebesar 88,3 persen, Sutarmidji 73,2 persen, Norsan 70,2 persen, Lasarus 68,7 persen, Hildi 68,3 persen, Sidot 67,3 persen, Karolin 55,3 persen, Gidot 51,6 persen, Abdulah alkadrie 51,5 persen, Kartius 51,4 persen, Maria Goreti 49,5 persen, Paulos Hadi 49,3 persen. Setelah itu, responden ditanya siapa yang akan dipilih jika Pilgub Kalbar dilaksanakan pada hari ini. Jawaban responden adalah Milton Crosby 19,3 persen, Sutarmidji sebanyak 14,4 persen, Norsan 11,4 persen, Karolin d 11,2 persen Hildi Hamid 8,3 persen, Lasarus sebanyak 6,1 persen, dan Adrianus Sidot 3,4 persen, Gidot 3,3 persen, Kartius 3,2 persen, Abdullah Alkadri 3,1 persen, Maria Goreti 2,4 persen, Paulus Hadi 2,3 persen. Yang tidak menjawab sebanyak 11,6 persen. 

“Ada empat tokoh yang memiliki elektabilitas di atas 10 persen,” katanya. 

Arifin menjelaskan ini menggambarkan bahwa Milton , Sutarmidji Norsan dan Karolin dimungkinkan dan berpeluang untuk bersaing.  Dia memprediksi Pilgub Jabar akan diikuti empat pasangan. Dua pasangan yaitu Sutarmidji dan Ria Norsan akan mewakili etnis Melayu dan Muslim sedangkan Milton dan Karolin akan mewakili etnik Dayak dan non-muslim. Untuk bisa memenangkan mereka harus pandai pandai memilih cawagubnya, dan temuan survei faktor primordialisme menjadi faktor utama bagi pemilih di Kalimantan Barat,” pungkas Arifin. 

Survei digelar 10-19 Juli 2017. Responden sebanyak 1815,dari populasi warga Kalbar yang tercantun dalam daftar pemilih tetap pada pilpres 2014 yaitu 3.506.277 pemilih. Confidential levelnya mencapai 95 persen dan margin of erros sebesar kurang lebih 2,3. persen. Survei m dilakukan dengan menggunakan multistage random sampling di 12 kabupaten dan dua kota di Kalbar.

Sumber Artikel

BRI Life Raih Penghargaan Dari OJK

Categories: Tags:


Warta Ekonomi.co.id, Jakarta

Asuransi Jiwa BRI Life berhasil menerima penghargaan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai perusahaan asuransi dengan produk Asuransi Mikro yang inovatif dan dari KARIM AWARD untuk 2 kategori sebagai The Best Islamic Life Insurance kategori asset dan The Most Expanding Contribution Islamic Life Insurance.

Sebagai informasi OJK bersama World Bank dan Asosiasi Industri Asuransi pada 10 Juli 2017 yang lalu, menyelenggarakan kegiatan Pasar Asuransi Mikro Indonesia (PASMINA) 2017 di Jakarta dengan tema “Enhancing Microinsurance to Support Economic Growth Through Stakeholders’ Synergy”, sebagai upaya kegiatan pengembangan asuransi mikro.

Dalam acara tersebut Direktur Operasional & TI BRI Life Ansar Arifin, menerima penghargaan dari OJK. Selain itu, Acara yang dihadiri oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti ini, juga sempat mengunjungi Stand BRI Life yang menjual Produk Asuransi Mikro Bringin Ajaib dan Asuransi Mikro Kecelakaan Kesehatan dan Meninggal Dunia.

“BRI Life menerima penghargaan ini sebagai Perusahaan Asuransi dengan produk Asuransi Mikro yang inovatif dan unik periode tahun 2014 sampai bulan Maret 2017,” ujar Direktur Operasional & TI BRI Life Ansar Arifin, dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin (24/7/2017).

Sementara itu pada 12 Juni 2017 lalu, BRI Life Unit Usaha Syariah untuk ke-3 kalinya, kembali meraih penghargaan KARIM AWARD untuk 2 kategori sekaligus. Penghargaan bergengsi  ini diterima BRI Life (Unit Usaha Syariah) secara berturut-turut sejak 2015 dari lembaga consulting syariah KARIM Consulting Indonesia.

Adapun yang menjadi penilaian pemeringkatan oleh Tim Riset KARIM Consulting Indonesia adalah Laporan Keuangan Auditted tahun 2015-2016 yang dipublikasikan di media massa cetak nasional.

KARIM Consulting Indonesia adalah perusahaan konsultan yang berdiri sejak 2001 dan mengkhususkan diri pada Ekonomi dan Keuangan Islam bidang Jasa Konsultasi Bisnis terkait Keuangan Syariah dan Jasa Training Lembaga Keuangan Syariah. Selama 12 tahun terakhir lembaga ini secara konsisten menyelenggarakan pemeringkatan untuk lembaga keuangan yang berbasiskan syariah.

Sumber Artikel

Presiden Jokowi Resmikan Pembangunan Museum Muhammadiyah di Yogyakarta

Categories: Tags:


Warta Ekonomi.co.id, Yogyakarta

Presiden Joko Widodo telah meresmikan pembangunan Museum Muhammadiyah di Yogyakarta dengan melakukan peletakan batu pertama di halaman Masjid Islamic Center Universitas Ahmad Dahlan.

Presiden Jokowi meletakan batu pertama disusul oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X, Sabtu (22/7/2017).

Museum tersebut ditujukan antara lain untuk memberi informasi komprehensif tentang sejarah dan peran Muhammadiyah, mempromosikan nilai-nilai keteladanan dan kepeloporan serta melestarikan nilai-nilai unggul dan pendokumentasian aset yang dimiliki untuk membangun karakter bangsa melalui media informasi.

“Jangan sampai kita linier, tidak berani melakukan terobosan-terobosan. Jangan sampai kita bekerja monoton dan tidak menyadari bahwa perubahan itu sudah ada. Harus berani melakukan perubahan,” jelas Jokowi.

Menurut Presiden, diperlukan inovasi, kreativitas dan jiwa kewirausahaan agar masyarakat Indonesia mampu memenangi kompetisi baik di tingkat nasional maupun global.

Kepala Negara juga mengusulkan agar metode pembelajaran di luar ruang kuliah dapat dimaknai dan masuk kepada kurikulum.

Selain itu, Presiden juga meminta akademisi dapat memupuk karakter bangsa Indonesia yang mengedepankan kerukunan dan musyawarah.

“Tentu saja karakter bangsa kita yang memegang teguh nilai-nilai agama dan budaya itu juga harus diisikan, kalau tidak nanti anak-anak kita akan kebarat-baratan karena belajarnya dari smartphone dan media sosial,” jelas Presiden menambahkan pendidikan untuk meningkatkan etos kerja yang tinggi juga perlu ditanamkan kepada siswa siswi Indonesia.

Selain meresmikan pembangunan Museum Muhammadiyah, Presiden juga memberikan kuliah umum di Universitas Ahmad Dahlan dengan menekankan agar perguruan tinggi melakukan inovasi dalam memberi pendidikan dan pengajaran. (VF/Ant)

Sumber Artikel

BI Dirikan BI Corner di Universitas Sumatera Utara

Categories: Tags:


Warta Ekonomi.co.id, Medan

Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Sumatera Utara tengah mengembangkan peningkatan literasi ekonomi dan perbankan di masyarakat. Pengembangan literasi yang dilakukan ini berfokus pada lingkungan perguruan tinggi, salah satunya di kampus Universitas Sumatera Utara (USU) dengan mendirikan BI Corner.

Kepala Perwakilan BI Sumut Arief Budi Santoso mengatakan keberadaan BI Corner di Kampus USU diharapkan bisa menjadi bahan literasi bagi sivitas akademika, khususnya mahasiswa terkait ekonomi dan perbankan.

“BI Corner dapat menjadi sarana informasi dan edukasi khususnya terkait akan fungsi Bank Indonesia sebagai pengambil kebijakan perekonomian negara,” ujarnya saat meresmikan BI Corner di kampus USU, , Medan, Kamis (20/7/2017).

Dikatakannya, pada BI Corner tersedia buku-buku dan literatur bertema perekonomian, keuangan, dan perbankan. Selain itu, buku pengembangan diri yang dilengkapi dengan fasilitas tambahan berupa komputer dan televisi.

“Melalui BI Corner mahasiswa USU juga dapat langsung mengakses berbagai informasi secara online seputar isu, tugas, dan peran BI terkait perekonomian Indonesia. Literatur yang tersedia di BI Corner masih terbatas karena memang merupakan semacam ruang depan. Bagi yang ingin mendapatkan bahan bacaan lengkap kita menyediakan perpustakaan yang bisa diakses,” ujarnya.

Menurutnya, keberadaa BI Corner bukan cuma bahan bacaan melainkan bersama pihak kampus juga bisa membuat kegiatan bedah buku.

“BI selalu bekerja sama dengan perguruan tinggi dalam melakukan kajian ekonomi, karena diharapkan keterlibatan akademisi akan menghasilkan masukan yang lebih komprehensif. Salah satu topik kajian BI saat ini adalah pengembangan ekonomi syariah karena potensinya cukup besar di Sumatera Utara,” katanya.

Arief menambahkan BI Corner merupakan salah satu progam Bank Indonesia untuk ikut dalam pengembangan dan peningkatan kualitas pendidikan sebab melalui pendidikan yang baik maka dipercaya akan mendorong terwujudnya kesejahteraan.

“Jadi, kesejahteraan bukan melulu soal perekonomian. Akan tetapi, juga menyangkut pendidikan dan kesehatan,” pungkasnya.

Sumber Artikel

"Golkar Solid Dukung Bapak Setya Novanto"

Categories: Tags:


Warta Ekonomi.co.id, Jakarta

Sekjen Golkar Idrus Marham menegaskan partainya solid mendukung Setya Novanto dalam menghadapi penetapannya sebagai tersangka dugaan kasus korupsi KTP Elektronik oleh KPK.

“Kami menyampaikan DPP Golkar dan fraksi adalah solid untuk memberikan dukungan kepada bapak Setya Novanto, baik sebagai Ketum Golkar maupun ketua DPR RI,” ujar Idrus seusai mengikuti rapat konsolidasi internal Fraksi Golkar di gedung parlemen Jakarta, Selasa (18/7/2017).

Idrus menekankan DPP Partai Golkar menugaskan jajaran Fraksi Golkar untuk melakukan kajian terhadap surat keputusan penetapan Novanto sebagai tersangka.

“Kami menugaskan fraksi mengkaji bagaimana konstruksinya, dan apa alasan-alasannya, guna menentukan langkah-langkah hukum lanjutan,” kata dia.

Lebih jauh, Idrus mengatakan terkait penetapan tersangka tersebut, Golkar tidak akan menggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa. Jika pun ada rapat konsolidasi partai maka hanya akan ada penyelenggaraan rapimnas Golkar.

Sebelumnya KPK menetapkan Ketua DPR sekaligus Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) KTP Elektronik.

“KPK menetapkan saudara SN (Setya Novanto) anggota DPR periode 2009-2014 sebagai tersangka karena diduga dengan melakukan tindak pidana korupsi dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi dengan menyalahgunakan kewenangan sarana dalam jabatannya sehingga diduga merugikan negara sekurang-kurangnya Rp2,3 triliun dari nilai paket pengadan,” kata Ketua KPK Agus Rahardjo di Gedung KPK Jakarta, Senin (17/7). (CP/Ant)

Sumber Artikel

Setya Novanto Serahkan Kajian Perppu Ormas ke Fraksi

Categories: Tags:


Warta Ekonomi.co.id, Jakarta

Ketua DPR Setya Novanto menyerahkan telaah dan evaluasi dua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) yang telah diterbitkan pemerintah kepada fraksi-fraksi di lembaga legislatif itu. 

“Nanti akan kita serahkan kepada fraksi-fraksi untuk bisa menelaah dan mengevaluasi,” kata Setya Novanto usai menghadiri peresmian Akademi Bela Negara dan Kuliah Umum oleh Presiden Joko Widodo di Jakarta, Minggu. 

Setya Novanto mengaku soal Perppu sudah disampaikan dan disinggung oleh Presiden Jokowi ketika menyampaikan kuliah umum di pusat pendidikan dan pelatihan bela negara tersebut. 

“Terkait Perppu tentang ormas-ormas yang bertentangan dengan Pancasila, ini yang nanti kita lihat,” katanya. 

Ketua Umum Partai Golkar itu menyatakan hingga saat ini dirinya belum berkomunikasi dengan fraksi-fraksi di DPR. 

“Saya belum berkomunikasi dengan mereka, nanti saya hubungi mereka dulu,” katanya. 

Sebelumnya Pemerintah berharap Perppu Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan dan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyaratan dapat segera menjadi undang-undang.

“Mengenai Perppu, kan ada Perppu 1 dan Perppu 2, tentunya pemerintah mengharapkan ini bisa segera diundangkan,” kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat (14/7). (Ant)

Sumber Artikel

Presiden Turki Tak Sabar Kunjungi Kawasan Teluk, Guna Padamkan Perselisihan yang Ada

Categories: Tags:

Presiden Turki Tak Sabar Kunjungi Kawasan Teluk, Guna Padamkan Perselisihan yang Ada


Warta Ekonomi.co.id, Jakarta

Presiden Turki Tayyip Erdogan, sekutu regional Qatar yang setia dalam perselisihan dengan tetangga Teluk Arab, berharap dapat segera mengunjungi Teluk untuk membahas upaya penyelesaian krisis tersebut, Menteri Luar Negeri Turki, Mevlut Cavusoglu, mengatakan pada hari Jumat (14/7/2017).

Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Bahrain dan Mesir memutuskan hubungan diplomatik dengan Qatar pada 5 Juni atas tuduhan negara tersebut mendanai kelompok teroris, dan bersekutu dengan musuh bebuyutan mereka, yaitu Iran. Qatar pun membantah tudingan tersebut.

“Semua upaya kami terfokus pada solusi yang sesuai dengan hukum hubungan persaudaraan,” ujar Cavusoglu kepada wartawan setelah melakukan pembicaraan di Ankara dengan rekan Qatar Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman al-Thani.

Erdogan telah mengkritik daftar tuntutan yang dibuat oleh empat negara Arab untuk mengakhiri sanksi, termasuk persyaratan agar pangkalan militer Turki di Qatar segera ditutup.

Turki juga telah mengirimkan 200 pesawat kargo dengan pasokan ke Qatar, karena tetangganya di Teluk memotong akses udara dan laut. Satu-satunya perbatasan Qatar adalah dengan Arab Saudi.

Sekretaris Negara A.S. Rex Tillerson meninggalkan Qatar pada hari Kamis setelah melakukan tur ke negara-negara Teluk Arab yang bertujuan mengurangi perselisihan regional terburuk selama bertahun-tahun tersebut, dengan mengatakan bahwa dirinya telah membuat proposal yang dapat membantu mengatasi krisis tersebut.

Selama perjalanannya, Tillerson menandatangani sebuah kesepakatan antara A.S. dengan Qatar untuk memerangi pendanaan terorisme dalam upaya membantu meringankan krisis yang melanda Qatar.

Pihak yang beroposisi dengan Qatar mengatakan bahwa mereka gagal mengatasi kekhawatiran mereka, namun Cavusoglu mengatakan bahwa hal tersebut menunjukkan ketulusan negara Teluk tersebut.

Sumber Artikel

HID Global Dipilih oleh BKN, Kenapa?

Categories: Tags:


Warta Ekonomi.co.id, Jakarta

HID Global yang merupakan perusahaan solusi pembuatan kartu identitas atau tanda pengenal, hari ini mengumumkan keberhasilannya karena telah terpilih oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) dalam menyediakan printer khusus yang mampu mencetak Smart Card (Kartu Pintar) untuk para pegawai negeri sipil di Indonesia. Kartu Pintar ini bernama Kartu PNS Elektronik (KPE), yang dapat digunakan oleh seluruh pegawai negeri sipil aktif dan pensiunan pegawai negeri sipil untuk berbagai macam fungsi, termasuk menarik gaji serta dana pensiun melalui ATM. 

Dengan menggunakan HID Global FARGO HDP5000 High Definition Printers/Endcoders, BKN mampu dengan cepat menerbitkan kartu pintar dengan kualitas tinggi kepada pengguna serta dengan biaya yang relatif terjangkau.

Sebagai lembaga kepegawaian di Indonesia, BKN membutuhkan solusi yang sangat efisien yang tidak hanya mampu mencetak kartu kepada pegawai negeri baik aktif maupun pensiun, namun juga mampu menggantikan sistem lama yang telah dipakai dan memindahkan semua data pengguna ke platform baru segera mungkin. Selain itu, kualitas juga hal yang sangat penting dimiliki BKN dalam sistem ini karena ketika pegawai negeri sipil mendapatkan kartu baru mereka, mereka harus menggunakan kartu tersebut untuk menarik uang dari bank, sehingga kartu tersebut tahan lama dan tidak mudah rusak.

“Kami memutuskan untuk menggunakan printer dari HID Global setelah menghubungi perwakilan mereka, kami merasa bahwa mereka memiliki pemahaman yang paling menyeluruh tentang kebutuhan kami sebagai instansi pemerintah, dan tentu saja, memiliki penawaran yang sesuai dengan keinginan kami,” kata Bajoe Loedi Hargono, Direktur Pengembangan Informasi Sistem di BKN, dalam keterangan resminya di Jakarta, Rabu (12/7/2017).

Proyek KPE di BKN telah menghasilkan banyak keuntungan bagi pemerintah Indonesia. HDP5000 menangani salah satu permasalahan yang paling umum untuk penggunaan Teknologi Informasi, yaitu biaya. Biaya operasional yang rendah memungkinkan BKN membagikan kartu KPE kepada semua pegawai pemerintah dengan mempertahankan anggaran yang ramping dan efisien. Bagian pengadaan barang (procurement)juga telah disederhanakan, saat ini BKN mendapatkan kebutuhan percetakannya dari mitra lokal.

Karena pengoperasian printer ini dilengkapi dengan teknologi termukhtahir, BKN juga mampu menghemat waktu dan biaya dalam melatih para stafnya. “Printer ini sangat mudah digunakan – hampir tidak berbeda dengan mencetak dokumen biasa. Kita bisa mengkodekan dan mencetak kartu dengan mudah. Selain itu, cara HDP5000 mencetak kartu, membuat kartu tahan lama, dan kerusakan kartu hampir tidak mungkin. Sejauh ini, kami hanya mengetahui beberapa kejadian di mana kami harus mengeluarkan kartu pengganti kepada pengguna,” terangnya. 

“Kami sangat senang dapat bermitra dengan Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Indonesia dan memungkinkan instansi menerbitkan kartu pintar (smart card) dengan cepat serta hemat biaya kepada pegawai yang masih aktif dan pensiunan pegawai negeri sipil. HDP5000 adalah salah satu printer yang paling terjangkau dan efisien di pasar, sangat cocok untuk instansi pemerintah seperti BKN,” Hary Permadi Kartono, Director of Sales, ASEAN, Secure Issuance, HID Global.

Setelah beberapa bulan penggunaan, BKN telah berhasil menerbitkan kartu pintar (smart card) untuk sebagian besar pegawai negeri sipil. Menurut Hargono, kartu pintar (smart card) mendapat tanggapan yang sangat baik dari para pengguna kartu –PNS aktif dan Pensiunan PNS. Kami berharap ke depannya akan lebih banyak lagi sektor publik atau lembaga di indonesia dapat memanfaatkan teknologi ini untuk melayani masyarkat Indonesia dengan lebih baik dan luas lagi.

Sumber Artikel