Soal Reklamasi Teluk Jakarta, JK: Teruskan!

Categories: Tags:


Warta Ekonomi.co.id, Jakarta

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan pemerintah akan menyelesaikan proses reklamasi Teluk Jakarta untuk pulau buatan yang terlanjur sedang dibangun, yakni Pulau C dan D, dari 14 pulau yang termasuk dalam proyek.

“Pemerintah juga tidak mengatakan akan melanjutkan, tapi bahwa apa yang sudah dijalankan itu diteruskan dan saya kira DKI juga sependapat dengan itu,” kata JK di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (31/10/2017).

Menurut Wapres, keputusan untuk melanjutkan pembangunan yang sudah ada telah dibicarakan Pemerintah Pusat dan DKI Jakarta atas dasar pertimbangan efisiensi.

“Yang kita bicarakan sebenarnya yang existing, yang sudah ada, ‘kan tidak mungkin dibongkar, ‘kan lebih banyak ongkos pembongkarannya daripada membuatnya,” tuturnya.

Wapres juga mengaku telah mendengar penjelasan langsung dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait keputusan tersebut. “Ya, menurut pandangan saya, pengertian saya, begitu. Dan saya sudah bicara juga dengan Anies, bahwa penggunaannya akan harus lebih menguntungkan masyarakat dan pemerintah,” ujarnya.

Oleh karena itu, Wapres menegaskan fokus pemerintah saat ini adalah menyelesaikan pembangunan Pulau C dan D dan mengatur penggunaannya agar bermanfaat bagi masyarakat dan pemerintah DKI Jakarta.

“Tidak ada cara lain, mau diapain, caranya hanya bongkar ulang, bagaimana bongkar ulangnya? kalau tidak dipakai malah lebih merusak, kalau dipakai ‘kan ada yang memelihara,” imbuhnya.

Terkait penggunaan pulau yang sudah jadi, pada 24 Agustus 2017 lalu, Kantor Pertanahan Jakarta Utara telah menerbitkan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Pulau D, pulau hasil reklamasi di Teluk Jakarta, atas nama PT Kapuk Naga Indah. Sertifikat HGB Pulau D diterbitkan menyusul terbitnya sertifikat Hak Pengelolaan Lahan (HPL) pulau hasil reklamasi tersebut atas nama pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada 19 Juni 2017.

Penerbitan sertifikat HGB Pulau D juga didasarkan pada Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pemprov DKI dengan PT Kapuk Naga Indah yang menyebut pengembang akan mengantongi sertifikat HGB.

Sumber Artikel

Optimalkan "Laku Pandai", BNI Palembang Rekrut Agen Baru

Categories: Tags:


Warta Ekonomi.co.id, Palembang

Perseroan Terbatas Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Wilayah Palembang mengoptimalkan program “Laku Pandai” dengan merekrut agen-agen baru untuk meningkatkan penetrasi layanan perbankan di masyarakat.

Pemimpin Konsumer Banking BNI Kantor Wilayah Palembang AA Gede Putra di Palembang, Minggu (29/10/2017), mengatakan para agen ini merupakan mitra kerja perusahaan yang berhubungan langsung dengan konsumen yang ada di remote area (perdesaan).

“Jumlah Agen 46 di enam provinsi (Sumsel, Bengkulu, Bangka Belitung, Jambi, dan Lampung) saat ini telah mencapai 2.517 agen atau telah melampaui target tahun ini 1.170 agen,” kata dia.

Ia mengatakan hanya saja dari total 2.517 agen ini hanya 1.323 agen yang aktif bertransaksi dengan volume 89.382 transaksi Rp72,4 miliar. Sementara secara nasional, Agen 46 terus menunjukkan pertumbuhan dua kali lipat, yakni dari 30.860 agen pada 2016 menjadi 65.118 agen per Oktober 2018.

“Masih perlu banyak edukasi ke para agen agar dapat lebih maksimal dalam meningkatkan transaksi sehingga akan memberikan tambahan penghasilan khususnya bagi si agen sendiri,” kata dia. Otoritas Jasa Keuangan menargetkan sebanyak satu juta agen laku pandai pada 2020 untuk memperluas akses masyarakat pada Industri Keuangan Non Bank.

Direktur Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Regional Sumatera Selatan Sabil mengatakan kehadiran layanan bank tanpa kantor melalui jasa agen ini diharapkan dapat mempercepat inklusi keuangan masyarakat di daerah.

“Bank tanpa kantor dengan memanfaatkan agen sebagai perpanjangan tangan perbankan penting untuk menjangkau masyarakat yang tinggal di daerah pelosok,” kata dia.

Ia mengatakan saat ini terdapat 300.000 agen yang tersebar di Tanah Air. Untuk itu, OJK memiliki program layanan keuangan tanpa kantor dalam rangka keuangan inklusif (Laku Pandai) untuk penyediaan layanan perbankan dengan didukung teknologi informasi.

Berdasarkan hasil survei indeks literasi dan inklusi keuangan tahun 2016, diketahui indeks literasi dan inklusi keuangan Sumsel meningkat, yaitu indeks literasi keuangan 31,64 persen dan indeks inklusi keuangan 73,09 persen dari sebelumnya tahun 2013 sebesar 23,25 persen dan 66,75 persen.

“Indeks ini telah melampaui indeks tingkat nasional yang masing-masing sebesar 29,7 persen dan 67,8 persen,” kata dia. (FNH/Ant)

Sumber Artikel

Korea Utara Bebaskan Kapal Nelayan Korsel

Categories: Tags:


Warta Ekonomi.co.id, Jakarta

Korea Utara mengatakan akan merilis sebuah kapal nelayan Korea Selatan yang disita enam hari lalu karena “tidak sah” berlayar ke perairannya, laporan media pemerintah.

Kapal dan awak kapal akan dilepaskan “di perbatasan militer di Laut Timur”, kantor berita Korea Utara KCNA melaporkan.

“Keputusan tersebut dibuat setelah awak meminta maaf atas “pelanggaran” tersebut,” tambahnya, sebagaimana dikutip dari BBC, Jumat (27/10/2017).

Ini terjadi pada saat ketegangan meningkat di wilayah tersebut dengan kedua belah pihak menjalankan serangkaian latihan militer.

Korea Utara mengatakan pembebasan kapal penangkap ikan tersebut, yang akan dirilis pada hari Jumat, menyusul pengakuan bersalah dari pihak-pihak yang berada di kapal, yang mengatakan telah “berulang kali meminta keringanan keringanan hukuman”.

Sebuah investigasi, Korut menambahkan, telah “membuktikan” bahwa nelayan tersebut telah memasuki perairan Korea Utara Sabtu lalu. Seorang juru bicara pemerintah Korea Selatan mengatakan bahwa ini adalah “kelegaan” bahwa kru akan dikembalikan.

Pelepasan ini diperkirakan akan berlangsung pukul 09:30 BST.

Sumber Artikel

Jelang Hari Raya Galungan, Stok LPG Wilayah Bali Diklaim Aman

Categories: Tags:


Warta Ekonomi.co.id, Jakarta

Hari Raya Galungan akan jatuh pekan depan pada 1 November 2017. Terkait hari besar tersebut PT Prtamina melalui Marketing Operation Region V JatimBalinus memastikan stok dan pasokan LPG, khususnya di wilayah Bali dalam kondisi aman. Hal tersebut didukung dengan adanya penambahan pasokan LPG 3 Kg. 

Rifky Rakhman Yusuf selaku Area Manager Communication and Relations JatimBalinus mengunkapkan sebagai antisipasi peningkatan konsumsi LPG 3 Kg, Pertamina memberikan tambahan pasokan Elpiji 3 Kg pada 28 dan 29 Oktober 2017 dengan total 177.680 tabung LPG 3 Kg atau sebesar 533,04 metrik ton untuk seluruh wilayah Bali. Realisasi harian penyaluran LPG 3 Kg untuk wilayah Bali, yakni sebanyak 206.685 tabung LPG 3 Kg setiap harinya atau setara dengan 620.05 metrik ton.

“Penambahan tersebut sekitar 85% dari rata-rata penyaluran harian LPG 3 Kg di wilayah Bali. Tambahan penyaluran ini diharapkan agar masyarakat bisa merayakan hari Raya Galungan dengan tenang tanpa memikirkan terjadi kekosongan dan kenaikan harga LPG. Masyarakat diharapkan tidak perlu khawatir sebab stok LPG di seluruh wilayah Bali tersedia dengan baik,” ujarnya.

Rifky juga menambahkan, terkait dengan kondisi Gunung Agung yang masih berstatus Awas, Pertamina telah menyiapkan langkah-langkah preventif dalam proses distribusi baik BBM maupun LPG jika terjadi erupsi Gunung Agung. Langkah yang dimaksud seperti mengatur pengalihan supply point untuk konsumen dan lembaga penyalur dari TBBM Manggis ke TBBM Sanggaran maupun dari Surabaya, termasuk dalam kondisi emergency dapat dilakukan pengalihan supply point dari Tanjung Wangi langsung ke konsumen atau lembaga penyalur melalui mobil tangki dengan kapal feri.

“Untuk pasokan LPG Bali wilayah Kabupaten Jembrana, Kabupaten Buleleng, dan Kabupaten Tabanan dialihkan ke Terminal LPG Banyuwangi melalui via darat menuju pelabuhan Gilimanuk diangkut via kapal menuju pelabuhan Ketapang. Sedangkan untuk pasokan LPG Bali wilayah Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, dan Kabupaten Klungkung melalui darat menuju pelabuhan Benoa dan diangkut dengan kapal feri atau Landing Craft Tank langsung ke pelabuhan Ketapang,” pungkasnya.

Sumber Artikel

Pulang dari Malaysia, Gubernur Sulsel Langsung Sidak Kehadiran Pegawai

Categories: Tags:


Warta Ekonomi.co.id, Makassar

Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo, langsung menggelar inspeksi mendadak alias sidak untuk mengecek kehadiran pegawai lingkup Pemprov Sulsel, Senin, (23/10/2017). Sidak tersebut dilaksanakan Gubernur Syahrul usai melakukan lawatan selama tiga hari di Malaysia, Jumat-Minggu, 20-22 Oktober. 

Gubernur Syahrul menggelar sidak dengan mengecek sejumlah ruangan pegawai lingkup Pemprov Sulsel. Sidak tersebut dimaksudkan untuk mengetahui apakah ada pegawai yang mangkir kerja pada hari pertama seusai libur akhir pekan. Sidak tersebut juga dimanfaatkannya untuk berbincang langsung dengan pegawai.

Sejumlah ruangan yang dikunjungi Gubernur Syahrul, di antaranya yakni Biro Pemerintahan, Badan Pemberdayaan Perempuan dan dan Keluarga Berencana Sulsel, Bagian Keuangan, Bagian Perlengkapan, Badan Kepegawaian Daerah dan Kesbangpol Sulsel.

Di salah satu ruangan Biro Pemerintahan Pemprov Sulsel, Gubernur Syahrul menekankan kepada para pegawai tentang pentingnya manajemen perkantoran untuk diterapkan di pemerintahan. Dikatakan mantan Bupati Gowa itu, kantor pemerintahan harus senantiasa memberikan kenyamanan.

“Di sini harus nyaman dan harus indah. Kerja itu bukan cuma tentang gaji, tetapi bagaimana ada ketenangan di tempat kerja,” kata Gubernur Sulsel dua periode tersebut.

Gubernur Syahrul selanjutnya menyusuri beberapa ruangan. Dengan tegas, ia langsung meminta agar para pegawai dihadirkan bila mendapati ada ruangan atau meja yang kosong. Menurutnya, pegawai yang baik tentu harus ditanyakan keberadaannya ketika tidak hadir. Diingatkannya pula agar pegawai bekerja dengan penuh pengabdian.  

Sumber Artikel

Per September 2017, 37 Ribu Perusahaan di Sumbagut Gabung Jadi Peserta BPJS Ketenagakerjaan

Categories: Tags:

Per September 2017, 37 Ribu Perusahaan di Sumbagut Gabung Jadi Peserta BPJS Ketenagakerjaan


Warta Ekonomi.co.id, Medan

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Sumbagut, Umardin Lubis mengatakan Data kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan posisi 30 September 2017 untuk Wilayah Sumbagut yaitu jumlah tenaga kerja formal (Penerima Upah) aktif sebanyak 726.119 orang dengan jumlah perusahaan aktif sebanyak 37.249 perusahaan, untuk jumlah tenaga kerja informal (Bukan Penerima Upah) aktif sebanyak 53.055 orang. 

 

Hal ini dikatakannya, saat pembukaan kegiatan koordinasi dengan mengumpulkan seluruh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Tenaga Kerja dan Unit Layanan Pengadaan Se Sumatera Utara di Hotel Grand Aston Kamis (19/10/2017) malam. Dimana acara ini digelar dua hari yaitu 19 dan 20 Oktober 2017.

 

“Adapun maksud dari kegiatan ini untuk Optimalisasi Peran Pemerintah Daerah Melalui Badan Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah, Dinas Tenaga Kerja dan Unit Layanan Pengadaan Dalam Meningkatkan Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Sumatera Utara,” katanya.

 

Disamping itu, katanya BPJS Ketenagakerjaan perlu mendapat dukungan dari pemerintah daerah Se Sumatera Utara untuk memperlancar program jaminan sosial yang diatur dalam  undang-undang.

 

“Saya berharap, dengan adanya kegiatan ini maka dapat  membangun sinergi untuk meningkatkan kepesertaan masyarakat agar terlindungi ke dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan,” ujarnya.

 

BPJS Ketenagakerjaan berharap pemerintah daerah berperan aktif dalam mendaftarkan seluruh pekerja baik itu pekerja non ASN maupun pekerja formal dan informal yang ada di wilayah kerja masing-masing. 

 

“Untuk saat ini kondisi ketenagakerjaan di wilayah Sumbagut sesuai data yang di rilis Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Utara & Aceh posisi Februari 2017 jumlah penduduk yang bekerja pada Februari 2017 sebanyak 6,157 juta orang dimana sebanyak 39, 88% adalah, pekerja formal (buruh/karyawan/Pegawai Negeri Sipil) dan sisanya sebanyak 60,12% didominasi oleh pekerja informal,” ujarnya.

 

Dalam meningkatkan kepesertaan, BPJS Ketenagakerjaan terus melakukan sosialisasi secara masif dan melakukan kerjasama dengan instansi terkait untuk meningkatkan Coverage Share perlindungan jaminan sosial kepada tenaga kerja, dan yang paling penting adalah dukungan dari pemerintah daerah dalam implementasi program BPJS Ketenagakerjaan yang merupakan program strategis nasional,”katanya.

 

Selain meningkatkan perluasan kepesertaan, BPJS Ketenagakerjaan juga fokus dalam meningkatkan pelayanan kepada peserta seperti penambahan jam pelayanan setiap hari Sabtu, kerjasama dengan perbankan dalam layanan SPO, perluasan jaringan Trauma Center dan lainnya. 

Sumber Artikel

Kebakaran Hebat Amuk Kandawgyi Palace Hotel di Myanmar

Categories: Tags:


Warta Ekonomi.co.id, Yangon

Sebuah kebakaran besar telah menghancurkan sebuah hotel ikon mewah di ibu kota Myanmar Yangon, dan menewaskan satu orang.

Dua lainnya terluka dalam kobaran api yang dimulai sekitar pukul 03:00 (20:30 GMT Rabu) di Istana Kandawgyi.

Hotel, yang sebagian besar terbuat dari kayu jati dan dibangun dengan gaya tradisional Burma, tersebut merupakan landmark lokal yang populer bagi wisatawan.

Butuh ratusan petugas pemadam kebakaran dan beberapa jam untuk memadamkan api. Lebih dari 140 tamu dievakuasi.

Tidak jelas bagaimana api mulai menjalar, dengan berbagai laporan media baik berupa ledakan tabung gas atau hubungan arus pendek kawat listrik.

Htay Lwin, juru bicara dari Grup Htoo yang memiliki hotel tersebut, mengatakan kepada kantor berita AFP “Sulit untuk mengatakan mengapa kebakaran terjadi, penyebabnya sedang diselidiki.”

Dirinya menambahkan bahwa mereka masih berusaha untuk mengidentifikasi orang yang meninggal.

Seorang tamu Amerika di hotel tersebut, Adrienne Frilot, mengatakan kepada petugas berwenang Myanmar bahwa dirinya tidak mendengar alarm kebakaran dan terbangun hanya saat staf hotel mengetuk pintunya dengan panik.

“Kami menyadari ada yang tidak beres dan membuka pintu dan kami mencium asap dan kemudian segera dievakuasi,” ungkapnya di situs berita setempat.

“Tidak ada alarm dan terdengar seperti ada orang mabuk di lorong,” imbuhnya, menambahkan bahwa staf membantu membimbingnya dan orang lain untuk merasa aman, sebagaimana dikutip dari BBC, Kamis (19/10/2017).

Tamu telah dipindahkan ke hotel lainnya di Yangon.

Hotel yang terletak di tepi danau Kandawgyi ini dibangun pada tahun 1990an namun bagian tertuanya berasal dari tahun 1930-an, ketika situs tersebut digunakan sebagai klub dayung oleh perwira tentara Inggris.

Grup Htoo didirikan oleh konglomerat Myanmar yang makmur, Tay Za, yang terkait erat dengan rezim militer Myanmar.

Sumber Artikel

Kata Luhut, IMF-Bank Dunia Ikut Pantau Gunung Agung

Categories: Tags:


Warta Ekonomi.co.id, Jakarta

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan dalam Pertemuan Tahunan IMF-WB 2017 di Washington DC, AS, Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia ikut menyoroti perkembangan Gunung Agung di Bali yang berpotensi mengalami erupsi. 

Indonesia akan menjadi tuan rumah penyelenggaraan Pertemuan Tahunan IMF-WB di Bali pada Oktober 2018 yang diselenggarakan di Bali. 

Luhut dalam “Coffee Morning” bersama wartawan di Jakarta, Selasa (17/10/2017), mengatakan dirinya yang hadir bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo ditanyai mengenai status Gunung Agung.

Dalam kesempatan itu, ia menceritakan bahwa delegasi Indonesia membawa serta Profesor Surono yang ahli Gunung Agung yang menjelaskan dengan detail mengenai perkembangan gunung api itu. 

“Yang menarik, Gunung Agung ini sejak dinyatakan awas sampai hari ini kelihatannya energinya terus turun. Ini kita tunggu apakah diturunkan statusnya atau tidak, saya kira akan jadi isu di sana,” ujarnya.

Mantan Menko Polhukam itu menuturkan, dalam pertemuan itu dirinya sebagai Ketua Panitia Pelaksana Pertemuan Tahunan IMF-Bank Dunia 2018 di Bali menginformasikan sejumlah persiapan yang telah dilakukan.

“Dari apa yang kami sampaikam, komentar Presiden Bank Dunia maupun Direktur Pelaksana IMF, mereka bilang mereka puas atas semua persiapan yang kita lakukan,” katanya menambahkan bahwa tim Bank Dunia dan IMF juga telah mengunjungi Bali September lalu.

Lebih lanjut, Luhut menjelaskan di sela pertemuan itu, dirinya juga bertemu dengan Trash Free Alliance dan Ocean Conservancy untuk membahas masalah sampah plastik lautan.

Salah satu masalah sampah yang dibahas dalam pertemuan itu adalah sampah di Sungai Citarum yang banyak memasok sampah ke laut. Penanganan sampah di Citarum, menurut dia, akan dilakukan secara terpadu. 

“Dan masalah ini disambut baik Bu Lagarde (Direktur Pelaksana IMF) dan Jim Yong Kim (Presiden Grup Bank Dunia) dan mereka senang,” katanya.

Masalah sampah di Labuan Bajo, NTT, juga termasuk yang dibahas dalam pertemuan itu dan diupayakan agar dapat penanganan. Kedua lembaga keuangan internasional itu, menurut Luhut, bersedia memberikan asistensi dan hal lain dalam menyelesaikan masalah tersebut.

“Ini menggembirakan dan dengan begitu kita juga manfaatkan Pertemuan Tahunan IMF-Bank Dunia di Bali untuk kepentingan nasional kita, mulai dari destinasi turis, masalah sampah plastik laut juga masalah sampah di Citarum dan beberapa lokasi lain,” ujarnya. (Ant)

Sumber Artikel

BI Pematangsiantar Gelar Kampanye GNNT

Categories: Tags:


Warta Ekonomi.co.id, Pematang Siantar

KAUM MUDA PEMATANGSIANTAR MERIAHKAN KAMPANYE GNNT BI Oleh Waristo

 

Ratusan kaum muda di Kota Pematangsiantar, Sumatera Utara, Minggu (15/10/2017), mengikuti acara gerak jalan berwarna (Color Run) 5K memeriahkan kampanye Gerakan Nasional Non-Tunai (GNNT) tahun 2017.

Acara yang digelar Perwakilan Bank Indonesia (BI) Pematangsiantar didukung puluhan perbankan dengan membuka anjungan pelayanan nontunai itu dipusatkan di parkiran pariwisata dan ruas Jalan Merdeka.

Di sepanjang rute gerak jalan, kaum muda dari pelajar dan mahasiswa mahasiswi mewarnai diri dan mengenalkan pemanfaatan uang elektronik (e-Money) kepada masyarakat.

Color Run 5K merupakan acara puncak dari rangkaian kampanye Gerakan Nasional Non-Tunai BI di Kota Pematangsiantar bertema “Generasi Muda Pematangsiantar Sebagai Pelaku Transaksi Non-Tunai” Perwakilan BI Pematangsiantar telah melakukan sosialisasi, lomba penulisan artikel populer GNNT, kontes foto diri dan group, slogan atau kalimat (jingle) GNNT. (FNH/Ant)

 

Sumber Artikel

Kata Fahri, Polri Minta Duit Rp2,6 Triliun Masih Wajar

Categories: Tags:


Warta Ekonomi.co.id, Jakarta

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menilai wajar anggaran yang diajukan Kepolisian untuk membentuk Detasemen Khusus Tindak Pidana Korupsi senilai Rp2,6 triliun, karena unit tersebut bagian integral Kepolisian.

“Karena itu bagian anggaran Polri sehingga semakin besar kita berikan, jadi wajar saja,” kata Fahri di Gedung Nusantara III, Jakarta, Jumat (13/10/2017).

Dia mengatakan KPK membiayai 1.000 pegawai dengan anggaran Rp1 triliun sedangkan Polri 400.000 personilnya yang ada hingga tingkat kecamatan.

Menurut dia, 400.000 personel Kepolisian itu menjadi konsep dari Densus hingga tingkat kecamatan sehingga pemberantasan korupsi bisa diterapkan di seluruh Indonesia.

“Kalau sekarang yang dilakukan KPK hanya hiburan-hiburan saja, tangkap orang lalu konferensi pers. Karena KPK hanya trigger maka tidak perlu permanen sehingga tugasnya sudah selesai,” ujarnya.

Fahri menilai korupsi sebagai suatu persoalan dalam sistem pemerintahan hanya bisa diselesaikan oleh lembaga yang kerjanya ada di seluruh Indonesia.

Hal itu menurut dia hanya bisa dilakukan oleh Kepolisian dan Kejaksaan Agung dan dalam UU KPK pun disebutkan bahwa institusi yang memberantas korupsi adalah tugas Kepolisian dan Kejaksaan namun karena belum maksimal dibentuk KPK sebagai trigger.

“Selama 14 tahun keberadaan KPK sudah menjadi trigger, itu sudah cukup,” katanya.

Selain itu Fahri mengingatkan bahwa Densus Tipikor bukan merupakan suatu institusi yang keluar dari UU Kepolisian, Kitab UU Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan Kitab UU Hukum Pidana (KUHP).

Menurut dia Densus Tipikor hanya unit yang ada di dalam Kepolisian namun fokus terhadap isu-isu korupsi sehingga berada dibawah kewenangan Polri.

“UU yang digunakan KUHP, KUHAP, dan Tipikor namun badannya tidak bisa seperti KPK yang institusi transisional sedangkan Kepolisian institusi permanen,” ujarnya.

Dia menilai hanya Polisi yang punya kekuatan dan jaringan kerja yang nanti menyambung dengan Kejaksaan di seluruh Indonesia sehingga hukum itu sama buat seluruh orang.

Sebelumnya Polri mengajukan anggaran kinerja Detasemen Khusus Tindak Pidana Korupsi senilai Rp2,6 triliun dan meminta Komisi III DPR mendukung pengajuan anggaran tersebut karena merupakan kebutuhan dalam pembentukan unit khusus tersebut.

“Anggaran Densus Tipikor sudah dihitung, pada rapat sebelumnya sudah disampaikan perlu dipikirkan tentang satu penggajian kepada para anggota agar sama dengan di KPK,” kata Kapolri Jenderal Tito Karnavian dalam Rapat Kerja Komisi III DPR, di Gedung Nusantara III, Jakarta, Kamis (12/10).

Tito menjelaskan anggaran untuk belanja pegawai sebanyak 3.560 personil mencapai Rp786 miliar, belanja barang untuk operasional penyelidikan dan penyidikan senilai Rp359 miliar.

Dia mengatakan untuk belanja modal sebesar Rp1,55 triliun termasuk membuat sistem dan kantor serta pengadaan alat penyelidikan, penyidikan, pengawasan sehingga setelah ditotal mencapai Rp2,6 triliun.

Dia mengatakan, salah satu kelebihan dari KPK adalah karena penyidik dan penuntut umum bisa berkoordinasi langsung tanpa mengurangi kewenangan kejaksaan dalam penanganan Tipikor. (Ant)

Sumber Artikel