Tragedi JT 610: Tak Salahkan Maskapai, KNKT Bilang Tanggungjawab Ada di Pilot

Categories: Tags:


Warta Ekonomi.co.id, Jakarta

Koordinator Investigasi Keselamatan Udara Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) Oni Soerjo Wibowo menjelaskan kelaikan terbang (airworthiness) pesawat saat di udara adalah tanggung jawab pilot.

“Apabila di dalam perjalanannya pesawat dalam keadaan terbang, in flight, maka seluruh keputusan berada di tangan penerbang,” kata Ony saat konferensi pers di Jakarta, Kamis (29/11/2018).

Sementara itu, lanjut dia, ketika pesawat berada di darat merupakan tanggung jawab teknisi.

“Ketika berada di darat, tanggung jawab itu berasa di bahu ‘engineer’, tapi ketika berada di angkasa tanggung jawab kelaikan itu di bahu penerbang,” katanya.

Dalam kondisi adanya gangguan dalam pesawat ketika di udara, Ony menjelaskan, pilot harus mengambil keputusan berdasarkan prosedur yang sudah ada, yaitu “checklist”.

“Adapun apabila ‘checklist’ mengatakan bahwa tidak harus mendarat ke bandara terdekat, itu adalah suatu hal lain. Dalam hal ini lah, kami investigasi untuk meneliti mengapa ada prosedur seperti itu, bagaimana filosofisnya, bagaimana mengambil keputusannya, tugas itulah yang saat ini kami lakukan untuk dievaluasi secara mendalam,” katanya.

Pasalnya, pada penerbangan PK-LQP Denpasar-Jakarta nomor penerbangan JT 043, pilot memutuskan untuk melanjutkan penerbangan, sementara dalam buku manual Lion Air, kondisi tersebut, yakni kerusakan sensor “angle of attack” pilot disarankan untuk kembali ke bandara asal (return to base).

“Karena itu, saya perlu menyampaikan bahwa kelaikan terbang perlu dijaga detik per detik oleh teknisi dan penerbang,” katanya.

Untuk itu, KNKT mengeluarkan dua rekomendasi kepada Lion Air untuk dilaksanakan yaitu pertama, menjamin implementasi dari operation manual part A subchapter 1.4.2 dalam rangka meningkatkan budaya keselamatan dan untuk menjamin pilot dapat mengambil keputusan untuk meneruskan penerbangan.

Rekomendasi kedua adalah menjamin semua dokumen operasional diisi dan didokumentasikan secara tepat.

“Jadi, ada ketidaksesuaian antara manual book Lion Air dengan kondisi penerbangan yang sebelumnya, yaitu Denpasar-Jakarta, dengan kondisi adanya kerusakan sensor angle of attack seperti itu harusnya pesawat kembali ke bandara asal bukan meneruskan penerbangan,” kata Kepala Sub Komite Penerbangan KNKT Nurcahyo Utomo.

Sementara itu, untuk rekomenasi kedua, Nurcahyo mengatakan ada ketidaksesuaian antara data kru kabin yang dituliskan dengan yang bertugas.

“Di weight and balance tercatat pramugarinya lima, sementara ditulis di dokumen ada enam,” katanya.

Sumber Artikel

Pengamat: Penerapan Tax Holiday di Indonesia Terlambat

Categories: Tags:


Warta Ekonomi.co.id, Jakarta

Ekonom Universitas Gadjah Mada (UGM), A. Tony Prasetiantono, menilai penerapan “tax holiday” dan perluasannya melalui Paket Kebijakan Ekonomi XVI dilakukan untuk mengejar ketertinggalan Indonesia dengan negara-negara lain dalam menarik minat investasi.

Tony ditemui di acara Kompas100 CEO Forum di Jakarta, Selasa, menyebutkan bahwa Indonesia saat ini tengah dihadapkan pada persaingan dalam menarik investasi asing dengan negara-negara tetangga seperti Thailand dan Vietnam.

“Thailand dan Vietnam sudah melakukan tax holiday, atau tidak mengenakan pajak pada investasi asing sampai sekian tahun ke depan. Indonesia termasuk agak terlambat (menerapkan),” kata Kepala Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik UGM tersebut.

Tony menjelaskan bahwa tax holiday merupakan salah satu cara membuat investasi Indonesia melonjak. Menarik investasi dari luar merupakan cara mengatasi defisit, apakah dari sisi neraca perdagangan maupun neraca transaksi berjalan.

Defisit di neraca perdagangan dan neraca transaksi berjalan tersebut selama ini terbukti telah menekan nilai tukar rupiah.

“Kalau ada capital inflow makin banyak, posisi current account deficit (CAD) akan berkurang atau bahkan bisa positif,” ujar dia.

Tony tidak menampik bahwa kebijakan tax holiday melalui pengurangan Pajak Penghasilan (PPh) badan menimbulkan pergolakan karena dianggap terlalu liberal.

“Namun, kita tidak bisa mengecapnya liberal atau tidak, itu adalah keniscayaan yang harus disikapi dan kita harus responsif terhadap situasi itu,” ucap dia.

Sumber Artikel

Benarkah Dana Desa Turunkan Angka Pengangguran?

Categories: Tags:


Warta Ekonomi.co.id, Bengkulu

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Bengkulu, menyebutkan dana desa yang dikucurkan pemerintah pusat telah menurunkan tingkat pengangguran terbuka (TPT) di wilayah itu.

“TPT Provinsi Bengkulu turun dari 3,74 persen pada Agustus 2017 menjadi 3,51 persen pada Agustus 2018. Selama periode itu, jumlah angkatan kerja bertambah sebanyak 29.269 orang. Kondisi ini cukup menggembirakan,” kata kepala DPMD Provinsi Bengkulu, Ali Sadikin saat dihubungi di Bengkulu, Minggu.

Ia menuturkan dana desa yang dialokasikan dari APBN selama empat tahun untuk 1.341 desa di Provisi Bengkulu telah berdampak meningkatkan kualitas hidup masyarakat pedesaan dan menurunkan tingkat pengangguran terbuka.

“Penggunaan dana desa tidak hanya untuk pembangunan infrastruktur melalui sistem padat karya tunai, melainkan juga ditujukan untuk pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes),” ujarnya.

Jumlah Bumdes saat ini di Provinsi Bengkulu tercatat mencapai 190 unit kegiatan. Adanya BUMDes yang menciptakan berbagai peluang usaha dinilai Ali telah mampu menyerap tenaga kerja di desa.

“Dalam empat tahun itu, Provinsi Bengkulu telah menerima kucuran dana desa senilai Rp3 triliun melalui Gerakan Pembangunan Desa Terpadu yang menurunkan angka pengangguran,” jelasnya.

Secara terpisah, Sekretaris BUMDes Suka Sari di Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma, Imamatul Maskanah menyebut pihaknya memanfaatkan dana desa untuk berbagai kegiatan usaha guna meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat setempat.

Di bawah naungan BUMDes yang berdiri sejak setahun lalu, dana desa dipakai untuk membuka unit toko, pengolahan serai wangi, jamu hingga pembuatan sabun cuci piring.

“BUMDes dituntut untuk membangun berbagai unit usaha dan membuka lapangan pekerjaan. Adanya alokasi dana desa ini telah meningkatkan perekonomian masyarakat dan membuka lapangan kerja,” ucapnya. 

Sumber Artikel

Wapres Kalla Bilang Menag Kurang Perhatian ke Masjid

Categories: Tags:


Warta Ekonomi.co.id, Jakarta

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan Kementerian Agama kurang memperhatikan persoalan masjid di Indonesia, sehingga urusan masjid di negara ini lebih banyak ditangani oleh masyarakat.

“Yang paling kurang diurus Kementerian Agama itu urusan masjid, paling kurang. Jadi Dirjen (Bina) Masyarakat Islam ini enak dia, tidak banyak urusannya kan, dakwah juga tidak, hitung masjid juga tidak,” kata Wapres Jusuf Kalla saat membuka Rakernas Dewan Masjid Indonesia (DMI) I di Istana Wakil Presiden Jakarta, Jumat.

Terkait jumlah masjid di Indonesia, Kemenag tidak pernah memiliki data pasti. Selama ini, lanjut JK, angka jumlah masjid tersebut menggunakan perkiraan data sebanyak 800 ribu hingga 900 ribu.

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin pun juga tidak mengetahui angka pasti jumlah masjid di Indonesia, kata JK.

“Kita selalu memakai masjid ada 800 ribu, mungkin sekarang sudah 900 ribu. Yang tahu betul itu cuma Allah SWT. Kita tanya Menteri Agama, dia juga tidak tahu,” kata Ketua Umum DMI itu.

Oleh karena itu, Wapres memerintahkan Kementerian Agama, melalui Direktur Jenderal Bina Masyarakat Islam, Muhammadiyah Amin untuk menghitung dengan tepat jumlah masjid yang ada di Indonesia.

Wapres memerintahkan Kemenag untuk berkoordinasi dengan pemerintah provinsi, kabupaten dan kota untuk menghitung dengan benar jumlah masjid dan musala se-Indonesia.

“Sekarang saya tugasi ‘you’ selama enam bulan kasih kita (DMI) jumlah (masjid) yang benar. Kita juga wajibkan nanti ketua-ketua (DMI) daerah membikin pemetaan supaya masuk ke aplikasi kita, nanti dijelaskan di aplikasi DMI,” tegas Wapres.

Sumber Artikel

Ribuan Kotak Suara Tiba di Solo

Categories: Tags:


Warta Ekonomi.co.id, Solo

Ribuan kotak suara dan bilik pencoblosan diterima oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surakarta, Jawa Tengah, untuk persiapan pemilu anggota legislatif dan Pemilu Presiden 2019.

Ribuan kotak suara dan bilik sudah diterima dalam kondisi bersegel, kata Koordinator Divisi Bidang Perencanaan, Data, dan Informasi KPU Kota Surakarta Kajad Pamuji Joko Waskito di Solo, Rabu.

Kini, kata Kajad Pamuji Joko Waskito, logistik pemilu itu disimpan di Gudang KPU Kota Surakarta.

Menurut dia, kotak suara jumlahnya mencapai 8.660 unit untuk 1.732 tempat pemungutan suara (TPS) di Solo, dan ditambah 55 unit untuk rekapitulasi di tingkat panitia pemilihan kecamatan (PPK). “Setiap TPS pada Pemilu 2019 ada lima kotak suara, dan ditambah 11 kotak suara di setiap PPK untuk rekapitulasi,” kata Kajad Pamuji.

Kotak suara untuk wilayah Surakarta dipasok secara bertahap sejak Kamis (15/11) hingga Senin (19/11) dari KPU Provinsi Jawa Tengah, sedangkan khusus bilik dikirim dari KPU Pusat totalnya 6.928 unit.

“Bilik ini, setiap TPS ada empat unit dan seluruh TPS di wilayah ini, sudah terpenuhi termasuk kotak suara,” kata Kajad Pamuji.

Kajad mengatakan bahwa kotak suara bahan bakunya dari kardus keras dan salah satu dindingnya dengan kaca mika sehingga terlihat transparan.

Ia menyebutkan ukuran kotak suara tinggi 60 sentimeter serta lebar 40 cm.

“Kotak suara sesuai dengan undang-undang wajib ada salah satu dinding yang transparan sehingga dapat terlihat dari luar,” katanya. Jika kotak suara masih kurang untuk persediaan TPS khusus, seperti rumah sakit dan rutan, pihaknya akan segera mengajukan permintaan tambahan lagi ke KPU Provinsi Jateng atau KPU RI.

KPU dalam pemeliharaan DPTHP-2 yang telah ditetapkan dalam rapat pleno beberapa waktu lalu, masih menunggu karena ada penundaan 30 hari untuk memperbaiki data tersebut.

“Kami masih menunggu surat edaran dari KPU Pusat karena pada rapat pleno rekapitulasi ada beberapa provinsi yang kurang. Apakah ini pemeliharaan waktu 30 hari untuk beberapa provinsi yang belum pleno, atau untuk seluruhnya guna memperbaiki data,” katanya.

Menurut dia, tidak menutup kemungkinan waktu penyusunan DPTHP-1 menjadi DPTHP-2 ada calon pemilih yang tidak memenuhi syarat atau pemilih baru. Waktu selama 30 hari ke depan, apakah ini dimasukkan atau perubahan pada DPTHP-3, nanti menunggu surat edarannya.

Sumber Artikel

First Media dan Bolt Janji Lunasi Hutang BHP Hingga 2020

Categories: Tags:


Warta Ekonomi.co.id, Jakarta

Sempat dinyatakan belum melunasi utang Biaya Hak Penggunaan (BHP) yang berujung pada pencabutan izin penggunaan frekuensi 2.3GHz, akhirnya PT First Media Tbk dan PT Internux selaku operator penyedia layanan internet 4G Bolt melakukan skema restrukturisasi pelunasan hutang. Setelah proses tersebut Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) pun menyatakan tidak akan mencabut izin penggunaan frekuensi tersebut. 

“Kominfo menerima proposal dari First Media dan Internux terkait restrukturisasi merupakan komitmen perusahaan untuk menyelesaikan permasalahan pembayaran utang,” ujar Plt Kepala Biro Humas, Ferdinandus Setu, Senin (19/11). 

Dalam surat tersebut, menurut Ferdinandus, First Media dan Internux komitmen untuk menyelesaikan dan melunasi semua tunggakan paling lambat hingga 2020. Saat ini Kominfo juga sedang berdiskusi dengan Kementerian Keuangan untuk menindaklanjuti proposal tersebut, termasuk skema pembayaran yang diajukan oleh kedua perusahaan. 

“SK pencabutan izin hingga saat ini masih dalam proses dan akan menunggu hasil diskusi Kominfo dengan Kemenkeu,” jelas Ferdinandus.

Dicky Mochtar, Direktur Utama PT Internux menjelaskan, PT Internux sebagai penyelenggara layanan Bolt dan pionir layanan 4G LTE, terus meningkatkan kualitass layanannya dengan menghadirkan broadband mobile data dan internet to homes melalui infrastruktur jaringan sebanyak 3.000 BTS.

Berdasarkan data Media Partners Asia, kata Dicky, selama tiga tahun terakhir (periode 2014 – 2017) penetrasi broadband di Indonesia terus meningkat. BOLT sebagai salah satu operator 4G turut berkontribusi dalam peningkatan penetrasi broadband dari 6,6% ke 12%.

“Saya memastikan Bolt akan terus berkontribusi dalam upaya peningkatan penetrasi broadband hingga 17,3% di tahun 2021,” ujar Dicky. 

Dicky menambahkan, industri penyedia layanan internet merupakan bisnis bermasa depan cerah yang berperan penting dalam mendukung kebutuhan masyarakat, mengingat kebutuhan akan askes internet cepat akan semakin besar. Berkat bantuan internet, termasuk melalui jaringan koneksi cepat Bolt, saat ini, banyak kegiatan yang dapat dilakukan menggunakan aplikasi berbasis daring, tanpa harus meninggalkan rumah.

Dicky juga memastikan, Bolt terus berkomitmen untuk melakukan inovasi di berbagai bidang untuk menyediakan jasa layanan internet berkualitas bagi masyarakat. Salah satu yang dilakukan, yakni terus memantapkan upaya untuk menghadirkan unlimited entertainment bagi para pelanggan. 

“Dengan perubahan gaya hidup masyarakat, terlebih dengan akses broadband mobile data dan internet to homes yang dihadirkan BOLT, semakin membuat kegiatan di rumah menjadi lebih nyaman,” urai Dicky.

Sumber Artikel

Lintasarta Bantu Kabupaten Badung Menuju Badung Smart City

Categories: Tags:


Warta Ekonomi.co.id, Jakarta

Smart City merupakan pengembangan dan pengelolaan kota dengan memanfaatkan Teknologi Infomasi (TI) untuk menghubungkan, memonitor dan mengendalikan berbagai sumber daya yang ada di dalam kota dengan lebih efektif dan efisien, agar pelayanan kepada warganya serta mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

Salah satu langkah untuk mewujudkan Smart City di Kabupaten Badung adalah dengan membangun Badung Command Center (BCC)  Kidung Mangupura dan Data Center, yang diresmikan pada Jumat (16/11/2018).

BCC dengan tagline KIDUNG MANGUPURA atau Komunikasi Informasi Badung merupakan  pusat pemantauan seluruh sensor dan  data-data dari aplikasi yang ada di perangkat daerah Kabupaten Bandung sehingga terintegrasi dan ditampilkan dalam  wall display BCC.

BCC ini menempati bangunan berlantai tiga dengan luas 5.184 meter persegi.  Adapun data-data yang dapat ditampilkan  antara lain CCTV dan video analitik, data-data pelayanan publik seperti perijinan, perpajakan, kependudukan, serta data-data kinerja perangkat daerah Kabupaten Badung meliputi absensi pegawai serta kinerja fisik dan keuangan perangkat daerah.

Dalam pembangunan Smart City ini, Pemerintah Kabupaten Badung menggandeng Lintasarta sebagai pelaksana pengembangan berbasis IT, guna memudahkan proses penyelesaian keluhan masyarakat dan menjalankan proses administratif agar lebih efektif.

President Director Lintasarta, Arya Damar, mengatakan sebagai warga negara Indonesia merasa bangga dengan telah diresmikannya fasilitas command center dan data center di Kabupaten Badung.

“Sebuah kehormatan bagi Lintasarta untuk dapat terwujudnya visi pemerintah Kabupaten Badung dalam melakukan pembangunan untuk tercapainya masyarakat yang maju dan sejahtera melalui pelayanan publik yang prima dan terdepan berbasiskan teknologi,” terangnya.

Ditempat yang sama, Bupati Badung, I Nyoman Giri Prasta, mengungkapkan Badung Command Center merupakan satu hal yang positif, sebagai Platform terpusat untuk mengakses seluruh aplikasi pemerintah daerah sehingga menjadikan Badung sebagai Smart City.

“Smart City Badung ini kontennya adalah Connecting, Controling dan Monitoring. Oleh karena itu, saat ini kami sudah bisa memantau segala sesuatunya melalui video wall yang ada di Command Center, dan juga Wifi Gratis di seluruh Kabupaten Badung,” jelasnya.

Ia menambahkan, dengan adanya command center, data center, dan wifi Gratis merupakan bukti nyata komitmen pemerintah kepada masyarakat Badung untuk memberikan pelayanan yang transparan, cepat, pasti dan murah, serta diharapkan dapat meningkatkan pelayanan masyarakat yang efisien, terintegrasi dan berkesinambungan.

Badung Command Center ini memiliki beberapa teknologi terkini seperti, sistem Borderless Video Wall RGB Laser dan Image Processing. Platform Command Center Badung mengintegrasikan beberapa aplikasi, diantaranya peta batas wilyahah, CCTV, Video Analitycs, Aplikasi OPD, Pendapat Daerah, dan Media Analitycs.

Sehingga dengan hadirnya Badung Command Center diharapkan dapat meningkatkan pelayanan masyarakat yang lebih cepat, efisien, terintegrasi dan berkesinambungan.

Sumber Artikel

Buka Gerai ke 8, Podjok Halal Terus Perluas Jaringan

Categories: Tags:


Warta Ekonomi.co.id, Jakarta

PT Podjok Halal Sejahtera selaku pemegang jaringan ritel “Podjok Halal” membuka gerai barunya yang berlokasi Kuningan, Jakarta Selatan, (di sebelah gedung KPK). Gerai tersebut menjadi gerai ke 8 gerai yang telah dibuka perusahaan.

“Alhamdulillah, gerai yang kami buka saat ini adalah gerai yang ke 8 gerai. Sebelumnya kami sudah membuka di Sunter, Tanjung Barat, Kalibata City, Pondok Indah, Tana Abang, dan lainnya,” kata Jusuf Hamka, Direktur Utama Podjok Halal Sejahtera, dalam acara peresmian gerai Podjok Halal yang ke-8, di Jakarta, Kamis (15/11/2018).

Menurutnya, respon masyarakat terhadap Podjok Halal sangat positif. Hal itu menjadi alasan Podjok Halal secara agresif mengembangkan jaringan ritel nya. Bahkan dalam waktu dekat pihaknya juga akan membuka gerai baru lagi, sehingga Podjok Halal hingga akhir tahun ini diperkirakan akan genap memiliki 10 gerai.

“Kami juga membuka kerja sama kepada masyarakat yang punya lahan untuk usaha atau membuka gerai Podjok Halal. Nanti sistemnya bagi hasil saja. Selain itu, kami juga akan memberikan kesempatan kepada Usaha Kecil dan Menengah (UKM) untuk dapat bermitra dengan Podjok Halal,” jelas Jusuf.

Jusuf menambahkan, Podjok Halal diharapkan dapat menjadi alternatif outlet yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan produk makanan dan minuman yang berkualitas.

“Selain itu produk kami juga terjamin kehalalannya. Di Podjok Halal juga tidak menjual alkohol, alat kontrasepsi dan sejenisnya,” imbuhnya.

Sumber Artikel

Pentingnya Sinergi Antara Layanan Keuangan Digital dan Fintech

Categories: Tags:


Warta Ekonomi.co.id, Jakarta

Saat ini, industri jasa keuangan sedang berada di persimpangan jalan antara traditional channel dan digital channel. Meskipun aktivitas tradisionalnya masih dinilai besar, ke depannya aktivitas tersebut akan mengecil dan mengerucut ke basis online.

Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Grup Inovasi dan Keuangan Digital dan Pengembangan Keuangan Mikro Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Triyono. Ia juga menambahkan, sebetulnya Indonesia adalah perpaduan dari kegiatan tradisional dan digital.

“Kalau ada penggabungan antara tradisional dengan digital, itu tidak masalah. Contohnya, ada nelayan yang memanfaatkan marketplace untuk hasil ikan, namanya Pasar Laut. Di situ, nelayan sebagai yang menangkap ikan, kemudian diolah oleh istrinya, dan dipasarkan lewat gadget melalui Pasar Laut oleh sang anak. Itu merupakan penggabungan kegiatan tradisional dan digital yang luar biasa. Ke depannya mungkin akan lebih canggih lagi,” papar Triyono di Jakarta, Selasa (13/11/2018).

Dengan adanya kolaborasi itu, sikap OJK dalam menyikapi ide pun kini berubah, dari yang awalnya tertutup terhadap ide baru, kini menjadi terbuka akan inovasi yang digagas para inovator. Hal itu dibuktikan dengan akan diadakannya regulatory sandbox pada awal 2019 mendatang untuk menciptakan inovasi yang bertanggung jawab.

“Kalau dulu ada yang gagas ide baru langsung ditolak, sekarang kalau ada ide baru, kami dengarkan dengan sandbox, kalau aman, silakan lanjutkan usahanya. Kalau tidak aman, diperbaiki dulu. Sekarang kami betul-betul open minded. Kami dengarkan dulu idenya, diskusi, baru ditentukan akan dapat license atau tidak,” ujar Triyono dengan antusias.

Bukan hanya sikap OJK terhadap inovasi yang berubah, melainkan juga masyarakat. Kini, semua transaksi dapat dilakukan oleh mereka hanya dalam sebuah aplikasi. Transaksi tersebut termasuk dalam pembelian reksadana dan asuransi.

“Masyarakat sekarang berubah, lebih takut kehilangan gadget daripada dompet. Sekarang pun masyarakat menengah ke bawah bisa membeli reksadana, atau beli asuransi, kalau menggunakan aplikasi akan sangat murah dan mudah karena preminya berdasarkan perjalanan,” ujar Triyono.

Selain itu, dengan adanya kemajuan teknologi di industri jasa keuangan, akan muncul risiko-risiko tertentu. Namun, risiko tersebut dapat diminimalisir dengan strategi yang tepat. Karena dunia digital sendiri dapat memengaruhi kontrobusi industri terhadap pembiayaan elonomi nasional.

“Adopsi terhadap dunia digital memang memiliki risiko, tapi bisa diminimalisir. Kalau kita menutup diri dari perubahan kita akan mengalami kerugian,” tambah Triyono.

Dibutuhkan sebuah sinergi untuk mendukung ekonomi digital pada sektor finansial. Hal tersebut pun tercantum pada POJK 13, sinergi antara penyedia jasa keuangan konvensional dan penyedia layanan fintech perlu dilakukan. Alasannya, ada sebuah relung pasar yanh tidak bisa dijangkau oleh lembaga keuangan konvensional, tetapi dapat dijangkau oleh layanan fintech.

“Kami tidak ingin dengar ada disrupsi, kami ingin mendengar inovasi. Untuk mendukumg digital economy, ada digital financial sector. Di situlah akan terjadi sinergi,” kata Triyono lagi.

Bahkan, ternyata beberapa perbankan pun sudah masuk ke dalam fintech P2P lending sebagai investor. Dalam hal ini, OJK berperan mengawasi dan mengarahkan agar tetap ada benefit untuk kedua belah pihak. Mereka juga bekerja sama dengan Kemenkominfo dan learning center serta lembaga pendidikan lainnya untuk semakin mengembangkan teknologi dalam layanan fintech.

Sumber Artikel

Pemerintah Siapkan 2.400.000 Ton Beras Operasi Pasar

Categories: Tags:


Warta Ekonomi.co.id, Batam

Pemerintah menyiapkan 2,4 juta ton beras untuk pelaksanaan operasi pasar di seluruh Indonesia, menghadapi potensi kenaikan harga menjelang Hari Raya Natal dan Tahun Baru 2019.

“Untuk operasi pasar, disiapkan 2,4 juta ton beras Bulog,” kata Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita usai Rapat Koordinasi Nasional Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Menjelang Natal 2018 dan Tahun Baru 2019 di Batam, Kepulauan Riau, Minggu.

Operasi pasar merupakan upaya pemerintah untuk mengintervensi harga pasar yang meninggi di saat-saat tertentu.

Ketika harga beras meningkat, maka Bulog diminta melepas kebutuhan pangan itu ke masyarakat dengan harga yang ditentukan pemerintah, demi menyetabilkan kembali harga.

“Peran Bulog, saat ketersediaan berkurang harga naik, maka Bulog melakukan operasi pasar dengan harga yang di tetapkan. Masyarakat harus diberikan pilihan. kalau op berjalan bersadarjab pengalaman, 10-15.000 ton per hari terserap.

Ia mengatakan beras sebanyak 2,4 juta ton itu siap didistribusikan ke daerah yang kekurangan pasokan kebutuhan pokok itu, bukan dibagikan ke setiap daerah secara merata.

“Tapi sampai saat ini belum ada permintaan,” kata Menteri.

Menteri pun memperkirakan tidak akan terjadi pelonjakan harga beras, karena pasokannya cukup.

Ia juga optimis, kenaikan harga bahan pangan tidak berkontribusi besar pada inflasi.

Dalam kesempatan itu, Menteri meminta Kepala Dinas Perdagangan di setiap daerah, Bulog dan Satgas Pangan terus melakukan pemantauan ketersediaan dan harga beras di pasaran.

Di tempat yang sama, Gubernur Kepri, Nurdin Basirun mengatakan ketersediaan beras di daerahnya mencukupi hingga lima bulan ke depan.

Ia mengatakan, kenaikan harga di Kepri juga dipengaruhi cuaca, selain permintaan dan ketersediaan pasokan. Karenanya ia berharap transportasi untuk distribusi bahan pangan di daerah semakin lancar.

“Daerah kami pulau, apalagi di beberapa daerah seperti Natuna, Kepulauan Anambas dan Lingga sangat bergantung pada distribusi pangan,” kata dia.

Sumber Artikel