Lintasarta Bantu Kabupaten Badung Menuju Badung Smart City

Categories: Tags:


Warta Ekonomi.co.id, Jakarta

Smart City merupakan pengembangan dan pengelolaan kota dengan memanfaatkan Teknologi Infomasi (TI) untuk menghubungkan, memonitor dan mengendalikan berbagai sumber daya yang ada di dalam kota dengan lebih efektif dan efisien, agar pelayanan kepada warganya serta mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

Salah satu langkah untuk mewujudkan Smart City di Kabupaten Badung adalah dengan membangun Badung Command Center (BCC)  Kidung Mangupura dan Data Center, yang diresmikan pada Jumat (16/11/2018).

BCC dengan tagline KIDUNG MANGUPURA atau Komunikasi Informasi Badung merupakan  pusat pemantauan seluruh sensor dan  data-data dari aplikasi yang ada di perangkat daerah Kabupaten Bandung sehingga terintegrasi dan ditampilkan dalam  wall display BCC.

BCC ini menempati bangunan berlantai tiga dengan luas 5.184 meter persegi.  Adapun data-data yang dapat ditampilkan  antara lain CCTV dan video analitik, data-data pelayanan publik seperti perijinan, perpajakan, kependudukan, serta data-data kinerja perangkat daerah Kabupaten Badung meliputi absensi pegawai serta kinerja fisik dan keuangan perangkat daerah.

Dalam pembangunan Smart City ini, Pemerintah Kabupaten Badung menggandeng Lintasarta sebagai pelaksana pengembangan berbasis IT, guna memudahkan proses penyelesaian keluhan masyarakat dan menjalankan proses administratif agar lebih efektif.

President Director Lintasarta, Arya Damar, mengatakan sebagai warga negara Indonesia merasa bangga dengan telah diresmikannya fasilitas command center dan data center di Kabupaten Badung.

“Sebuah kehormatan bagi Lintasarta untuk dapat terwujudnya visi pemerintah Kabupaten Badung dalam melakukan pembangunan untuk tercapainya masyarakat yang maju dan sejahtera melalui pelayanan publik yang prima dan terdepan berbasiskan teknologi,” terangnya.

Ditempat yang sama, Bupati Badung, I Nyoman Giri Prasta, mengungkapkan Badung Command Center merupakan satu hal yang positif, sebagai Platform terpusat untuk mengakses seluruh aplikasi pemerintah daerah sehingga menjadikan Badung sebagai Smart City.

“Smart City Badung ini kontennya adalah Connecting, Controling dan Monitoring. Oleh karena itu, saat ini kami sudah bisa memantau segala sesuatunya melalui video wall yang ada di Command Center, dan juga Wifi Gratis di seluruh Kabupaten Badung,” jelasnya.

Ia menambahkan, dengan adanya command center, data center, dan wifi Gratis merupakan bukti nyata komitmen pemerintah kepada masyarakat Badung untuk memberikan pelayanan yang transparan, cepat, pasti dan murah, serta diharapkan dapat meningkatkan pelayanan masyarakat yang efisien, terintegrasi dan berkesinambungan.

Badung Command Center ini memiliki beberapa teknologi terkini seperti, sistem Borderless Video Wall RGB Laser dan Image Processing. Platform Command Center Badung mengintegrasikan beberapa aplikasi, diantaranya peta batas wilyahah, CCTV, Video Analitycs, Aplikasi OPD, Pendapat Daerah, dan Media Analitycs.

Sehingga dengan hadirnya Badung Command Center diharapkan dapat meningkatkan pelayanan masyarakat yang lebih cepat, efisien, terintegrasi dan berkesinambungan.

Sumber Artikel

Buka Gerai ke 8, Podjok Halal Terus Perluas Jaringan

Categories: Tags:


Warta Ekonomi.co.id, Jakarta

PT Podjok Halal Sejahtera selaku pemegang jaringan ritel “Podjok Halal” membuka gerai barunya yang berlokasi Kuningan, Jakarta Selatan, (di sebelah gedung KPK). Gerai tersebut menjadi gerai ke 8 gerai yang telah dibuka perusahaan.

“Alhamdulillah, gerai yang kami buka saat ini adalah gerai yang ke 8 gerai. Sebelumnya kami sudah membuka di Sunter, Tanjung Barat, Kalibata City, Pondok Indah, Tana Abang, dan lainnya,” kata Jusuf Hamka, Direktur Utama Podjok Halal Sejahtera, dalam acara peresmian gerai Podjok Halal yang ke-8, di Jakarta, Kamis (15/11/2018).

Menurutnya, respon masyarakat terhadap Podjok Halal sangat positif. Hal itu menjadi alasan Podjok Halal secara agresif mengembangkan jaringan ritel nya. Bahkan dalam waktu dekat pihaknya juga akan membuka gerai baru lagi, sehingga Podjok Halal hingga akhir tahun ini diperkirakan akan genap memiliki 10 gerai.

“Kami juga membuka kerja sama kepada masyarakat yang punya lahan untuk usaha atau membuka gerai Podjok Halal. Nanti sistemnya bagi hasil saja. Selain itu, kami juga akan memberikan kesempatan kepada Usaha Kecil dan Menengah (UKM) untuk dapat bermitra dengan Podjok Halal,” jelas Jusuf.

Jusuf menambahkan, Podjok Halal diharapkan dapat menjadi alternatif outlet yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan produk makanan dan minuman yang berkualitas.

“Selain itu produk kami juga terjamin kehalalannya. Di Podjok Halal juga tidak menjual alkohol, alat kontrasepsi dan sejenisnya,” imbuhnya.

Sumber Artikel

Pentingnya Sinergi Antara Layanan Keuangan Digital dan Fintech

Categories: Tags:


Warta Ekonomi.co.id, Jakarta

Saat ini, industri jasa keuangan sedang berada di persimpangan jalan antara traditional channel dan digital channel. Meskipun aktivitas tradisionalnya masih dinilai besar, ke depannya aktivitas tersebut akan mengecil dan mengerucut ke basis online.

Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Grup Inovasi dan Keuangan Digital dan Pengembangan Keuangan Mikro Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Triyono. Ia juga menambahkan, sebetulnya Indonesia adalah perpaduan dari kegiatan tradisional dan digital.

“Kalau ada penggabungan antara tradisional dengan digital, itu tidak masalah. Contohnya, ada nelayan yang memanfaatkan marketplace untuk hasil ikan, namanya Pasar Laut. Di situ, nelayan sebagai yang menangkap ikan, kemudian diolah oleh istrinya, dan dipasarkan lewat gadget melalui Pasar Laut oleh sang anak. Itu merupakan penggabungan kegiatan tradisional dan digital yang luar biasa. Ke depannya mungkin akan lebih canggih lagi,” papar Triyono di Jakarta, Selasa (13/11/2018).

Dengan adanya kolaborasi itu, sikap OJK dalam menyikapi ide pun kini berubah, dari yang awalnya tertutup terhadap ide baru, kini menjadi terbuka akan inovasi yang digagas para inovator. Hal itu dibuktikan dengan akan diadakannya regulatory sandbox pada awal 2019 mendatang untuk menciptakan inovasi yang bertanggung jawab.

“Kalau dulu ada yang gagas ide baru langsung ditolak, sekarang kalau ada ide baru, kami dengarkan dengan sandbox, kalau aman, silakan lanjutkan usahanya. Kalau tidak aman, diperbaiki dulu. Sekarang kami betul-betul open minded. Kami dengarkan dulu idenya, diskusi, baru ditentukan akan dapat license atau tidak,” ujar Triyono dengan antusias.

Bukan hanya sikap OJK terhadap inovasi yang berubah, melainkan juga masyarakat. Kini, semua transaksi dapat dilakukan oleh mereka hanya dalam sebuah aplikasi. Transaksi tersebut termasuk dalam pembelian reksadana dan asuransi.

“Masyarakat sekarang berubah, lebih takut kehilangan gadget daripada dompet. Sekarang pun masyarakat menengah ke bawah bisa membeli reksadana, atau beli asuransi, kalau menggunakan aplikasi akan sangat murah dan mudah karena preminya berdasarkan perjalanan,” ujar Triyono.

Selain itu, dengan adanya kemajuan teknologi di industri jasa keuangan, akan muncul risiko-risiko tertentu. Namun, risiko tersebut dapat diminimalisir dengan strategi yang tepat. Karena dunia digital sendiri dapat memengaruhi kontrobusi industri terhadap pembiayaan elonomi nasional.

“Adopsi terhadap dunia digital memang memiliki risiko, tapi bisa diminimalisir. Kalau kita menutup diri dari perubahan kita akan mengalami kerugian,” tambah Triyono.

Dibutuhkan sebuah sinergi untuk mendukung ekonomi digital pada sektor finansial. Hal tersebut pun tercantum pada POJK 13, sinergi antara penyedia jasa keuangan konvensional dan penyedia layanan fintech perlu dilakukan. Alasannya, ada sebuah relung pasar yanh tidak bisa dijangkau oleh lembaga keuangan konvensional, tetapi dapat dijangkau oleh layanan fintech.

“Kami tidak ingin dengar ada disrupsi, kami ingin mendengar inovasi. Untuk mendukumg digital economy, ada digital financial sector. Di situlah akan terjadi sinergi,” kata Triyono lagi.

Bahkan, ternyata beberapa perbankan pun sudah masuk ke dalam fintech P2P lending sebagai investor. Dalam hal ini, OJK berperan mengawasi dan mengarahkan agar tetap ada benefit untuk kedua belah pihak. Mereka juga bekerja sama dengan Kemenkominfo dan learning center serta lembaga pendidikan lainnya untuk semakin mengembangkan teknologi dalam layanan fintech.

Sumber Artikel

Pemerintah Siapkan 2.400.000 Ton Beras Operasi Pasar

Categories: Tags:


Warta Ekonomi.co.id, Batam

Pemerintah menyiapkan 2,4 juta ton beras untuk pelaksanaan operasi pasar di seluruh Indonesia, menghadapi potensi kenaikan harga menjelang Hari Raya Natal dan Tahun Baru 2019.

“Untuk operasi pasar, disiapkan 2,4 juta ton beras Bulog,” kata Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita usai Rapat Koordinasi Nasional Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Menjelang Natal 2018 dan Tahun Baru 2019 di Batam, Kepulauan Riau, Minggu.

Operasi pasar merupakan upaya pemerintah untuk mengintervensi harga pasar yang meninggi di saat-saat tertentu.

Ketika harga beras meningkat, maka Bulog diminta melepas kebutuhan pangan itu ke masyarakat dengan harga yang ditentukan pemerintah, demi menyetabilkan kembali harga.

“Peran Bulog, saat ketersediaan berkurang harga naik, maka Bulog melakukan operasi pasar dengan harga yang di tetapkan. Masyarakat harus diberikan pilihan. kalau op berjalan bersadarjab pengalaman, 10-15.000 ton per hari terserap.

Ia mengatakan beras sebanyak 2,4 juta ton itu siap didistribusikan ke daerah yang kekurangan pasokan kebutuhan pokok itu, bukan dibagikan ke setiap daerah secara merata.

“Tapi sampai saat ini belum ada permintaan,” kata Menteri.

Menteri pun memperkirakan tidak akan terjadi pelonjakan harga beras, karena pasokannya cukup.

Ia juga optimis, kenaikan harga bahan pangan tidak berkontribusi besar pada inflasi.

Dalam kesempatan itu, Menteri meminta Kepala Dinas Perdagangan di setiap daerah, Bulog dan Satgas Pangan terus melakukan pemantauan ketersediaan dan harga beras di pasaran.

Di tempat yang sama, Gubernur Kepri, Nurdin Basirun mengatakan ketersediaan beras di daerahnya mencukupi hingga lima bulan ke depan.

Ia mengatakan, kenaikan harga di Kepri juga dipengaruhi cuaca, selain permintaan dan ketersediaan pasokan. Karenanya ia berharap transportasi untuk distribusi bahan pangan di daerah semakin lancar.

“Daerah kami pulau, apalagi di beberapa daerah seperti Natuna, Kepulauan Anambas dan Lingga sangat bergantung pada distribusi pangan,” kata dia.

Sumber Artikel

Kominfo Digugat PT First Media, Masalahnya?

Categories: Tags:


Warta Ekonomi.co.id, Jakarta

Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Post dan Informatika (Ditjen SDPPI) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) digugat oleh PT First Media TBK. Gugatan tersebut sudah didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negera (PTUN) Jakarta.

Hal ini diketahui melalui surat perihal laporan dan informasi atau fakta material yang dikutip dari laman keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia yang tercantum pada Jumat (9/11/2018).

“Pada tanggal 2 November 2018, Perseroan telah mengajukan gugatan TUN terhadap Direktur Operasi Daya qq Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia) di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta,” bunyi laporan tersebut.

Sementara itu dikutip dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PTUN Jakarta, First Media diwakili Harianda Noerlan sebagai pihak penggugat mendaftarkan gugatannya kepada Ditjen SDPPI ini dengan nomor perkara 422/L/62.01/NRS-SEM/2018.

Isi gugatan First Media ini agar menunda pelaksanaan pembayaran Biaya Hak Penggunaan (BHP) frekuensi radio yang akan jatuh tempo pada 17 November, menunda segala tindakan atau paksaan yang dapat dilakukan tergugat dalam penagihan pembayaran BHP frekuensi radio sebagai akibat hukumnya.

Kemudian, menunda pengenaan sanksi dalam bentuk apapun (teguran, denda, penghentian sementara, dan pencabutan izin) kepada penggugat sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dan/atau kesepakatan bersama antara penggugat dengan tergugat.

Dalam pokok perkara, First Media juga mengajukan pembatalan dua surat yang dirilis SDPPI, yakni Surat Pemberitahuan Pembayaran Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan surat No. 2883/SP1/KOMINFO/DJSDPPI.3/SP.02.04/10/2018 tanggal 26 Oktober 2018 Perihal: Surat Peringatan Kesatu Dalam Rangka Pengenaan Sanksi Pencabutan IPFR.

Sumber Artikel

BPN Prabowo-Sandi 'Serang' Yusril, Masalahnya 'Sepeleh'

Categories: Tags:


Warta Ekonomi.co.id, Jakarta

Ketua Umum PBB, Yusril Ihza Mahendra mengaku sulit berkomunikasi dengan capres nomor urut 02 Prabowo Subianto. Namun pernyataan itu dibantah oleh Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Juru bicara BPN Prabowo-Sandi, Andre Rosiade, mengatakan Yusril tak perlu banyak beralasan, sebab untuk berkomunikasi dengan Prabowo banyak yang bisa dikontak.

“Pak Yusril nggak usah banyak alasanlah. Untuk berhubungan dengan Pak Prabowo itu banyak yang bisa dikontak. Ajudan ada 2, aspri (asisten pribadi) ada 2. Jadi ada 4 yang bisa dihubungi yang melekat dengan Pak Prabowo 24 jam,” ujarnya di Jakarta, Rabu (7/11/2018).

Sebagai bukti, Andre menyebut para ketum partai koalisi sering bertemu dengan Prabowo. Menurutnya, tak ada kesulitan untuk mengontak Ketua Umum Partai Gerindra itu.

“Pak Amien (Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais) bisa kontak tiap hari. Kami para jubir bisa ketemu kapanpun dengan Pak Prabowo tidak ada masalah. Nggak ada yang ribet kalau memang mau berkomunikasi. Pak Prabowo dengan Bang Zul (Ketum PAN Zulkifli Hasan), Bang Sohibul (Presiden PKS Sohibul Iman) sering berkontak,” terangnya.

Senada dengan itu, anggota Direktur Advokasi dan Hukum BPN Prabowo-Sandi, Habiburokhman, meminta Yusril tak melemparkan kesalahan ke Prabowo.

“Kalau soal komunikasi nggak ngerti saya lah. Pak Sandi kan udah, terus apa lagi. Buktinya dengan Berkarya kok bisa ada komunikasi. Demokrat. Mereka kirim utusan, kami kirim utusan. Jadi jangan lempar ke Pak Prabowo dong,” jelasnya.

Sebelumnya, Yusril mengungkap ada masalah komunikasi dengan Prabowo. Hal itu dikarenakan Prabowo sulit dihubungi, bahkan oleh Habib Rizieq sekalipun.

“Saat ini Habib Rizieq pun tidak bisa menelepon Pak Prabowo, jadi emang agak susah dihubungi, bagaimana diharapkan jadi ketua koalisi,” katanya.

Sumber Artikel

Pengembangan Pendidikan Vokasi Masih Temui Hambatan

Categories: Tags:


Warta Ekonomi.co.id, Jakarta

Pengembangan pendidikan vokasi masih menemui banyak hambatan. Antara lain, kurangnya fasilitas penunjang, tempat praktik, dan laboratorium.

Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Pandu Baghaskoro mengatakan, fasilitas penunjang pendidikan vokasi memang kurang memadai, terlebih di SMK yang terletak di daerah perdesaan atau jauh dari kota besar. Banyak SMK di Indonesia yang tidak memiliki laboratorium, sehingga mereka sulit menggelar workshop yang dilengkapi dengan teknologi terbaru. Padahal workshop membantu mereka mempraktikkan keilmuannya agar bisa digunakan di dunia pekerjaan.

“Dengan maraknya fokus pemerintah untuk menyiapkan lulusan pendidikan vokasi yang siap bersaing di era industri 4.0, pemerintah jangan sampai lupa mengurusi demand industri yang saat ini ada dan masih belum terpenuhi. BPS mencatat mayoritas dari Total Pengangguran Terbuka (TPT) di Indonesia merupakan lulusan SMK. Ini menandakan lulusan SMK tidak terserap dengan baik ke industri,” jelas Pandu dalam siaran pers, Senin (5/11/2018).

Hambatan lain ialah minimnya keterlibatan pemerintah daerah dalam pengembangan pendidikan vokasi di daerahnya. Pendidikan vokasi SMK seharusnya mengikuti potensi industri di daerah masing-masing.

“Misalnya, untuk SMK yang berada di wilayah pesisir dapat menyediakan pendidikan vokasi yang bisa mendukung kebutuhan industri perikanan. Dengan begitu para lulusannya bisa mendukung berkembangnya industri unggulan di daerah masing-masing,” terangnya.

Sayangnya, banyak pemerintah daerah yang menganggap bahwa penyusunan kurikulum pendidikan vokasi bukan tanggung jawab mereka. Tidak heran jika ada SMK di wilayah pesisir malah menawarkan program pendidikan permesinan, bukan perikanan.

“Jadi permasalahan infrastruktur pendukung serta pengembangan kurikulum ini saya lihat selalu menjadi permasalahan utama kenapa banyak penganggur itu merupakan lulusan SMK. Bagaimana industri mau mempekerjakan mereka jika mereka tidak punya kemampuan mumpuni yang sesuai standar industri?” urai Pandu.

Untuk itu, penyiapan sarana dan kelengkapan SMK penting dilakukan. Selain itu, permasalahan kurikulum ini dapat diminimalisir dengan andil pemerintah daerah dalam penyusunan kurikulum pendidikan vokasi di wilayah masing-masing.

Dengan adanya pemetaan yang baik di seluruh wilayah Indonesia, penyelenggaraan pendidikan vokasi di SMK dapat disesuaikan dengan kebutuhan domestik. Pemerintah daerah lah yang seharusnya memiliki kapasitas untuk menentukan hal-hal seperti ini karena mereka pasti tahu betul keadaan industri dan ekonomi di wilayahnya.

Sumber Artikel

Produksi Padi Sumut Capai 1,6 Juta Ton GKG

Categories: Tags:


Warta Ekonomi.co.id, Medan

Produksi padi Sumatera Utara pada Januari-September 2018 mencapai 1.600.380 ton gabah kering giling (GKG) dari luas panen 302.960 hektare.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sumut, Syech Suhaimi, mengatakan produksi padi tertinggi terjadi pada Maret 2018 sebanyak 248.710 ton GKG. Adapun produksi terendah terjadi pada bulan Mei, yaitu sebesar 138.800 ton GKG.

“Berdasarkan data, produksi padi Sumut selama Oktober hingga Desember 2018 sebanyak 307.344 ton GKG,” jelas Syech Suhaimi dalam keterangannya di Medan, Sabtu (3/11/2018). 

Dengan asumsi ada produksi padi lagi sebanyak 307.344 ton GKG di Oktober – Desember, produksi padi Sumut sepanjang 2018 mencapai 1.907.725 GKG.

Lebih lanjut, Syech menjelaskan bahwa apabila dikonversikan menjadi beras, produksi Sumut sepanjang 2018 mencapai 1.088.670 ton beras.

Hasil data lebih jauh, produksi padi terbanyak di Sumut dihasilkan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai, Deliserdang, dan Simalungun.

Produksi padi Serdang Bedagai hingga Desember 2018 diprediksi sebanyak 276.851 ton, Deliserdang 241.195 ton, dan Simalungun 198.109 ton.

Syech Suhaimi melanjutkan, angka produksi dan luas panen itu merupakan data terbaru yang merupakan hasil pendataan penyempurnaan dalam berbagai tahapan perhitungan. Sementara itu, untuk konversi padi ke beras misalnya, penyempurnaan dilakukan dengan melakukan survei di dua periode yang berbeda dengan basis provinsi. Sebelumnya konversi dilakukan hanya berdasarkan satu musim tanam dan secara nasional.

Sumber Artikel

Kunjungi Pondok Gontor, Ini yang Dicari Prabowo

Categories: Tags:


Warta Ekonomi.co.id, Ponorogo

Calon Presiden (Capres) nomor urut 02, Prabowo Subianto mendatangi Pondok Modern Darussalam Gontor, yang terletak di Kecamatan Mlarak, Ponorogo.

Dalam kunjungannya, Prabowo mengatakan, kedatangannya ke pondok-pondok pesantren karena ingin dekat dengan tokoh masyarakat, agama, dan pendidikan. Selain itu juga mau membuka komunikasi agar diberi masukan dan nasihat.

“Saya hanya ingin membuka komunikasi, buka masukan, minta nasihat. Saya ingin belajar, ingin dapat masukan,” ujarnya di Ponorogo, Kamis (1/11/2018).

Menurutnya, dengan turun langsung dan bertemu dengan tokoh agama, maka bisa mendapat masukan terkait kondisi yang ada di Indonesia sekarang ini.

“Saya hanya ingin tahu kondisi sebenarnya,” katannya.

Ia menambahkan, kedatangannya di Pondok Gontor sebenarnya sudah lama direncanakan. Namun baru kesampaian pada hari ini.

“Baru kesampaian ini (datang ke Gontor),”  imbuhnya.

Sumber Artikel