Maruarar Sirait Kembali Terpilih Jadi Ketua SC Piala Presiden

Categories: Tags:


Warta Ekonomi.co.id, Jakarta

Maruarar Sirait menggaungkan pentingnya transparasi di Piala Presiden 2019, khususnya terkait keuangan, usai ditunjuk menjadi ketua panitia pengarah (SC) turnamen pramusim yang sudah digelar sejak tahun 2015 tersebut.

Baca Juga: Juara Piala Presiden Bakal Dapat Hadiah Miliaran Rupiah

“Saya berharap transparansi yang sudah diterapkan di tiga edisi Piala Presiden sebelumnya terus dipertahankan,” ujar Maruarar di Jakarta, Rabu malam.

Jabatan ketua SC Piala Presiden sendiri sudah diemban oleh Maruarar sejak edisi kedua turnamen tahun 2017. Selama menduduki posisi itu, dia selalu bergandengan tangan dengan perusahaan audit internasional PricewaterhouseCoopers.

Kebijakan serupa juga diterapkannya untuk Piala Presiden tahun 2019. Bersama auditor kenamaan internasional tersebut, anggota Komisi XI DPR RI itu yakin semua kegiatan kepanitiaan Piala Presiden 2019 dapat dipantau dengan ketat. Kondisi tersebut diharapkan dapat membentengi turnamen dari praktik-praktik kotor seperti pengaturan skor.

“Selain itu, saya memastikan bahwa Piala Presiden 2019 bebas dari uang negara. Tidak ada juga sponsor dari perusahaan BUMN. Kami dari SC juga tidak akan menggunakan dana dari kepanitiaan,” kata Maruarar.

Sementara anggota Komite Eksekutif PSSI Pieter Tanuri mengatakan, ditunjuknya kembali Maruarar sebagai ketua SC Piala Presiden adalah karena catatannya yang cukup bagus di dua turnamen berikutnya. PSSI, lanjut Pieter, sempat mempertimbangkan banyak hal sebelum menunjuk Maruarar, mengingat waktu yang mendekati pemilu 2019.

“Namun, kami menganggap Maruarar sangat berpengalaman di Piala Presiden. Selama dia menjadi ketua SC, hasilnya selalu sangat bagus,” tutur Pieter.

Piala Presiden 2019 sendiri digelar mulai 2 Maret 2019, dibuka dengan pertandingan Persib Bandung melawan Tira-Persikabo di Stadion Si Jalak Harupat, Bandung, Jawa Barat. 

Sumber Artikel

Samsat Jakbar Buru Orang Kaya yang Ogah Bayar Pajak Mobil Mewah

Categories: Tags:


Warta Ekonomi.co.id, Jakarta

Kepala Unit Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Jakarta Barat, Eling Hartono, menyebut ada 16 mobil mewah yang masih menunggak pembayaran pajaknya.

“Sebelas diantaranya belum membayar dan 5 sudah kami blokir,” ujarnya ketika dikonfirmasi, Senin (25/2/2019).

Dia mengatakan pihaknya akan memburu 16 mobil mewah penunggak pajak itu dengan cara mendatangi langsung rumah pemilik kendaraan dan razia.

Langkah itu terbukti manjur karena berkat penindakan itu jajarannya berhasil mendatangkan pemasukan untuk kas negara sebesar Rp861 juta

Selain itu, Eling juga akan menjalin kerja sama dengan pihak kepolisian untuk mendongkrak pendapatan pajak.

Tindakan serupa juga pernah digelar oleh Samsat Jakarta Barat tahun lalu dengan menyisir sejumlah kendaraan di beberapa pusat perbelanjaan dan perumahan elit untuk mengejar target penerimaan pajak.

Petugas Samsat Jakarta Barat melacak kendaraan yang menunggak melalui aplikasi BPRD Mobile dan penunggak pajak diberi brosur dan surat pemberitahuan belum daftar ulang untuk kendaraan yang tercatat menunggak pajak.

Sumber Artikel

Prabowo ke Medan, Pendukung Tak Terbendung

Categories: Tags:


Warta Ekonomi.co.id, Medan

Sejak pagi ruangan Balai Pertemuan Regalle, Jalan Adam Malik, Medan, sudah  disesaki pendukung Calon presiden Nomor urut 02 Prabowo Subianto. Dimana Prabowo melanjutkan safari politiknya di Kota Medan hari ini, Sabtu (23/2/2019). Sehingga pendukungnyapun tak terbendung ingin melihat Prabowo.

Mulai dari emak-emak, muda-mudi, hingga pensiunan tentara datang. Luasnya aula Regalle tak mampu menampung jumlah pendukung. Tak sedikit yang tertahan di luar sejak pagi.

Para pendukung meneriakkan namanya. Prabowo melontar senyum. Tangannya sesekali memberi hormat dan salam dua jari khas mereka. 

Saking padatnya, aksi saling dorong antara pendukung dan petugas keamanan terjadi. Para petugas pengamanan yang diantaranya berbaju loreng coklat muda mencoba menyeterilkan rute mobil yang dilintasi. 

Hingga Prabowo sampai di pintu masuk, para pendukung histeris. Bahkan ada kalangan ibu-ibu yang rela berhimpitan hanya untuk mendapat jabat tangan dari mantan Danjen Kopassus itu.

Setelah beberapa rangkaian acara, Prabowo berpidato. Tampaknya dia kaget melihat Sumatera Utara. Khususnya emak-emak.

Baca Juga: Lo Punya Gelar Ekonomi, Tapi Lo Bikin Ekonomi Kacau, Prabowo: Gue Malu

“Emak-emak sekalian yang saya cintai. Wah gawat ini emak-emaknyanya banyak banget, agak kaget saya kenapa orang Sumut tangannya keras-keras semua. Padahal saya ini mantan prajurit komando. Kalau nggak malu saya tadi sudah teriak. Kasih tangan kencang banget. Apalagi emak-emaknya. Tadi ada yang tarik-tarih baju saya. Lho lho lho tumben. Saya kewalahan,” ujarnya.

Dalam pertemuan itu, para pendukung juga dibagikan buku yang ditulis oleh Prabowo. Di dalam buku itu tertuang semua pemikirannya. Sehingga dia sempat berguyon untuk mengakhiri pidatonya. 

Baca Juga: Tak Berduit, Prabowo Sebut Pendukungnya di Medan Tak Punya Tampang Berduit

“Kita dulu di tentara, paling malas dengarin tausiah panjang-panjang. Betul? Coba Itu yang mantan tentara itu. Kalau saya kasih pengarahan itu sudah celingak-celinguk. Ini breafing komandan ini kok panjang-panjang. Ini saya mau kasih pengarahan pendek-pendek kalian tidak boleh,” katanya.

Dalam acara itu, ribuan pendukungnya hadir. Di dalam ruangan begitu sesak. Bahkan beberapa kali Ibu-ibu yang duduk di kursi melempar protes. Mereka tidak bisa melihat Prabowo karena ada pendukung yang berdiri di areal depan. 

Sumber Artikel

Biasa, Fadli Zon Anggap Orasi Politik di Munajat 212 Biasa

Categories: Tags:


Warta Ekonomi.co.id, Jakarta

Wakil Ketua DPR, Fadli Zon, menilai orasi politik yang disampaikan di Munajat 212 merupakan hal biasa. Ia mengatakan apa yang disampaikan pada kegiatan tersebut masih sesuai dengan koridor.

“Kalau saya lihat, tidak ada yang menyangkut masalah ajakan atau apa yang terkait dengan itu. Saya rasa masih dalam koridor,” katanya di Monas, Jakarta Pusat, Jumat (22/2/2019).

Baca Juga: Bukan, Bukan Politik, Munajat 212 Hanya Yasinan dan Tahlilan

Fadli menganggap orasi politik di Munajat 212 bagian dari retorika. Ia menegaskan orasi tersebut diperlukan sebagai pencerahan untuk peserta kegiatan.

“Biasa. Itu bagian dari sebuah retorika untuk memberikan sambutan atau memberikan pencerahan dan dialog komunikasi dengan jemaah,” jelasnya.

Sumber Artikel

Neneng Resmi Mengundurkan Diri sebagai Bupati Bekasi

Categories: Tags:


Warta Ekonomi.co.id, Bekasi

Neneng Hassanah Yasin resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Bupati Bekasi melalui surat pengunduran diri.

“Iya, benar kabar tersebut. Ibu Neneng mengundurkan diri dari jabatannya selaku Bupati Bekasi. Surat pengunduran beliau diterima DPRD Kabupaten Bekasi pada Jumat (15/2) kemarin,” kata Ketua DPRD Kabupaten Bekasi Sunandar, di Bekasi, Selasa (19/2/2019).

Sunandar mengatakan, DPRD Kabupaten Bekasi selanjutnya akan menindaklanjuti surat tersebut.

“Kami baru saja melakukan rapat pimpinan membahas surat ini. Kami juga akan konsultasi dengan Plt Bupati Bekasi dan Gubernur,” katanya.

Konsultasi dengan Gubernur terkait sejauh mana mengumumkannya dan soal pemberhentian Neneng Hassanah Yasin, ujarnya pula.

Hasil rapat pimpinan menyepakati untuk menggelar sidang paripurna pengumuman pengunduran diri Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hassanah Yasin.

“Jadi ada iktikat baik dari Ibu Neneng Hassanah Yasin. Hasil rapat tadi juga pimpinan DPRD setuju,” ujar dia.

Selanjutnya, hasil keputusan yang diambil pada sidang paripurna itu akan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Jawa Barat.

Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hassanah Yasin saat ini tengah menjalani proses persidangan di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (PN Tipikor Bandung) sebagai saksi, sekaligus terdakwa. Ia diduga terlibat suap kasus izin Mega Proyek Meikarta.

Sumber Artikel

Ini Dia Debat Lengkap Jokowi vs Prabowo soal Pengembangan Unicorn di Indonesia

Categories: Tags:


Warta Ekonomi.co.id, Jakarta

Debat Capres II yang paling disorot adalah sesi adu argumen antara Capres petahana Jokowi dan penantang Prabowo Subianto. 

Dan yang paling menarik adalah saat Jokowi mengajukan pertanyaan terkait pengembangan infrastruktur pendukung unicorn atau pendanaan usaha untuk start-up platform digital.

“Infrastruktur apa yang akan bapak bangun untuk mendukung pengembangan unicorn- unicorn Indonesia?,” tanya Jokowi kepada Prabowo.

Mendengar pertanyaan itu, Prabowo tampak tak paham dengan istilah “unicorn” hingga mempertegas kembali pertanyaan Jokowi dengan balik bertanya.

“Yang bapak maksud unicorn? Unicorn!? Maksudnya yang online- online itu?,” tanya Prabowo.

Setelah diiyakan Jokowi, Prabowo kembali melanjutkan penjelasannya:

“Saya kira prasarana yang kita bangun, tentu kita fasilitasi, kita kurangi regulasi dan kurangi pembatasan, karena mereka lagi giat-giatnya berkembang. Jadi saya akan dukung segala upaya untuk memperlancar, mereka juga mengalami kesulitan, merasa sekarang ada tambahan- tambahan regulasi dan pajak dalam perdagangan online, dan mereka juga mengeluh. Jadi saya menyambut baik dinamika perkembangan business seperti itu. Ini luar biasa pesatnya dan saya mendukung hal seperti itu,” kata Prabowo.

Jokowi pun memberikan tanggapannya. 

“Dalam rangka memberikan dorongan kepada unicorn- unicorn Indonesia. Kita tahu, di negara Asia ada 7, dan 4 nya ada di Indonesia. Oleh sebab itu, kita ingin, tidak hanya ada 4 tapi ada tambahan- tambahan baru di Indonesia dan start-up start-up baru. Kita telah menyiapkan program 1000 start-up baru yang kita link-kan dengan inkubator- inkubator global agar mereka mau memilik akses untuk inovasi untuk bisa dikembangkan di negara-negara lain,”.

“Dalam rangka infrastruktur mendukung unicorn-unicorn ini kita juga membangun infrastruktur yang sudah tadi disampaikan, yakni Palapa Ring. Di Indonesia bagian barat Indonesia telah 100 persen selesai. Indonesia bagian tengah 100 persen selesai, Indonesia bagian timur 90 persen selesai dan nanti di Juni insyaallah nanti juga akan 100 persen selesai.

“Dan ini nantinya menyambungkan backbone dengan broadband dengan kecepatan yang sangat tinggi yang kedua sistem 4G; kita teruskan dan sekarang baru mencapai 74 persen, tapi saya yakin insya Allah sampai akhir tahun ini seluruh kabupaten dan kota provinsi yang ada di tanah air akan sudah tersambungkan

“Yang ketiga regulasi yang memudahkan, start-up ini juga terus kita dorong. Tanpa regulasi yang sangat ketat, mereka mendaftarkan lewat online sekarang ini bisa,” kata Jokowi.

“Inilah yang kita dorong sehingga kita mampu menyongsong revolusi industri 4.0 dengan SDM SDM yang telah kita siapkan lewat inkubasi inkubasi yang ada sekarang ini dan sudah dalam tiga tahun ini kita siapkan” pungkasnya.

Mendengar penjelasan Jokowi, kemudian moderator menyilakan Prabowo menanggapi. Giliran capres 02 memaparkan argumentasinya;

“Yah jadi kita tahu derap kecepatan dinamika perkembangan internet itu berkembang sangat pesat. Saya mendukung dengan upaya mengejar dan mengambil posisi. Tapi hal mendasar, pak Jokowi saya lihat dalam perekonomian di Indonesia adalah terjadi disparitas, segelintir orang kurang dari 1 persen menguasai lebih dari setengah kekayaan kita. Jadi kalo ada unicorn- unicorn ada teknologi hebat saya khawatir ini akan lebih mempercepat uang-uang kita lari keluar negeri. Ini yang saya khawatir,” kata Prabowo.

Akan tetapi, mendengar jawaban itu, pendukung Jokowi menyoraki hingga sampai moderator meminta untuk diam.

“Huuuu” kata pendukung 01.

Kemudian Prabowo melanjutkan;

“Ya silahkan anda ketawa. Tapi ini masalah bangsa. Kekayaan Indonesia tidak tinggal di Indonesia. Menteri bapak sendiri mengatakan ada Rp11.400 triliun uang Indonesia di luar negeri. Diseluruh bank Indonesia uang hanya ada Rp5.400 triliun. Berati uang lebih banyak di luar negeri. Nah kalau tidak hati-hati dengan antusiasme untuk internet, e-commerce, e ini, e- itu saya khawatir juga bisa mempercepat arus uang keluar negeri, ini bukan saya pesimistis.

Sumber Artikel

Menkominfo Dilaporkan ke Bawaslu soal #YangGajiKamuSiapa?

Categories: Tags:


Warta Ekonomi.co.id, Jakarta

Pelapor Menkominfo Rudiantara, Nurhayati, memenuhi undangan klarifikasi oleh Bawaslu, Jumat petang, terkait dengan laporannya mengenai dugaan pelanggaran pemilu oleh Rudiantara.

Nurhayati didampingi Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) dan sejumlah saksi memberikan klarifikasi atas laporannya itu kepada Bawaslu.

Laporan yang diajukannya pada tanggal 1 Februari itu akan kedaluwarsa pada tanggal 22 Februari. Oleh karena itu, dia berharap laporan itu cepat diproses.

Sebelumnya, Nurhayati melaporkan Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara ke Bawaslu RI terkait dengan pernyataannya dalam acara Kominfo Next yang dinilai sebagai pelanggaran pemilu.

“Saya melaporkan Menkominfo atas pernyataannya dalam acara Kominfo Next,” kata Nurhayati.

Menurut Nurhayati, dalam acara Kominfo Next, Rudiantara menyatakan bahwa pernyataan yang menggiring pola pikir untuk tidak mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 02.

Ia menilai Rudiantara melanggar pasal 282, 283, dan 547 UU Pemilu, yang isinya antara lain mengatur soal larangan tindakan pejabat negara menguntungkan/merugikan pasangan calon tertentu. Dalam acara Kominfo Next yang diselenggarakan di Hall Basket Senayan, Jakarta, Kamis (31/1), Menkominfo awalnya menanyakan soal desain banner sosialisasi Pemilu 2019 yang akan ditempel di Kementerian Kominfo.

Rudiantara mempersilakan peserta dalam Kominfo Next memilih apakah lebih setuju dengan desain nomor satu atau nomor dua. Ia menekankan bahwa pilihan nomor satu dan dua ini tidak terkait dengan pilpres.

“Ini susah-susah gampang. Tidak ada kaitannya dengan pencoblosan Pilpres 2019. Jangan dikait-kaitkan dengan pencoblosan pilpres. Kalau dikait-kaitkan dengan pencoblosan pilpres, saya akan ambil hak otoritas saya untuk menetapkan. Tidak ada kaitannya dengan pilpres,” ujar Rudiantara saat itu.

Ia lantas mempersilakan perwakilan pemilih desain nomor satu dan dua yang terdiri atas dua ibu untuk naik ke atas panggung untuk menjelaskan alasan memilih desain tersebut.

Tanpa diduga pemilih desain nomor dua, justru menjelaskan alasannya memilih Pasangan Calon Nomor Urut 02, bukan alasan memilih desain nomor dua.

“Bismillahirohmanirohim. Mungkin terkait dengan keyakinan saja Pak. Keyakinan atas visi dan misi yang disampaikan oleh nomor dua,” ujar ibu tersebut.

Rudiantara lalu meluruskan bahwa pertanyaannya adalah tentang desain banner sosialisasi pemilu. Ia lalu mengalihkan pertanyaan kepada seorang ibu yang memilih desain nomor satu dan dijawab secara logis bahwa desain nomor satu lebih berwarna dibandingkan desain nomor dua.

Rudiantara lantas mempersilakan kedua ibu turun dari panggung. Namun, dia memanggil lagi ibu pemilih desain nomor dua, lalu bertanya:

“Bu, Bu, yang bayar gaji ibu siapa sekarang? Pemerintah atau siapa? Bukan yang keyakinan Ibu? Ya, sudah, makasih.”

Sumber Artikel

Debat Capres Kedua, Walhi: Tak Ada yang Ngomong Soal Transisi Energi

Categories: Tags:


Warta Ekonomi.co.id, Jakarta

Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) menyebut tidak ada capres-cawapres 2019 yang berani bicara transisi energi dari kotor ke bersih dalam visi-misinya.

“Dua-duanya promosi energi terbarukan, biofuel dan bioetanol. Tapi jadi tidak mendasar. Kenapa tidak ada yang berani ngomong soal transisi energi?” kata Manajer Kampanye Keadilan Iklim Eksekutif Nasional Walhi Yuyun Harmono seperti dilansir Antara di Jakarta, Rabu (13/2/2019).

Padahal, menurut Yuyun, transisi energi juga pasti berproses dan memakan waktu lama. “Kenapa tidak dimulai dari itu saja dulu sekarang?” Capres dari kedua kubu malah justru sibuk mencari jawaban yang masuk akal bagi publik, tapi sebenarnya tidak menyelesaikan persoalan, lanjutnya.

Jika mau meninggalkan energi kotor dengan meninggalkan bahan bakar fosil seperti batu bara, tapi justru menaikkan emisi dari sektor berbasis lahan, menurut dia, percuma.

Ia mengatakan di sisi lain menaikkan produksi energi biofuel dan bioetanol yang berbasis lahan tadi justru meningkatkan ketimpangan penguasaan lahan dan konflik agraria.

“Jadi tidak tuntas menyinergikan isu energi dan lingkungan ini,” lanjutnya.

Padahal program Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial terkait erat dengan dua hal tadi, penyelesaian ketimpangan penguasaan lahan dan konflik agraria, ujar Yuyun.

Sumber Artikel

Tiket MRT Jangan Mahal-mahal

Categories: Tags:


Warta Ekonomi.co.id, Jakarta

Peneliti Pusat Penelitian Kebudayaan dan Kemasyarakatan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Wahyudi Akmaliah mengatakan keberadaan PT Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta di Jakarta yang akan diluncurkan Maret 2019 harus bisa dijangkau berbagai kalangan ekonomi.

Menurut Yudi hal ini penting agar keberadaan moda transportasi massal yang baru ini bisa semakin mengubah kebiasaan masyarakat dari kendaraan pribadi menjadi ke kendaraan umum.

“Jika terlalu mahal, mereka akan kembali menggunakan transportasi pribadi,” kata Yudi saat dihubungi di Jakarta, Senin (11/2/2019).

Baca Juga: Jalur MRT Bakal Bikin Harga Properti Melambung Tinggi?

Dia mengatakan, jika menilik sejarah transportasi massal di Jakarta sebenarnya kebiasaan masyarakat pada transportasi umum sudah cukup baik dan adaptif.

Apalagi ketika muncul trans-Jakarta pada 2004 dan Kereta Rel Listrik yang terus mengalami perkembangan.

“Di situ ada budaya antri, berjalan sesuai aturan saat pintu masuk dan keluar. Sebelumnya, adanya Transjakarta itu juga menciptakan pra-kondisi kesiapan masyarakat untuk menerima transportasi massal saat ini,” kata dia.

Selain tiket yang terjangkau, kunci kesuksesan transportasi massal di ibukota sebenarnya mengacu pada kecepatan moda transportasi itu.

Pengelola juga hendaknya memberi insentif bagi yang menggunakan transportasi massal dan enciptakan infrastruktur yang mendukung kenyamanan dalam menggunakan transportasi massal.

“KRL di antaranya sudah melakukan itu. Selain itu perlu juga dibatasi pembelian untuk produksi industri otomotif,” ujar dia.

Sumber Artikel

Ma'ruf Wapres, Tangsel Aman

Categories: Tags:


Warta Ekonomi.co.id, Tangerang Selatan

Ketua Tim Kampanye Daerah (TKD) Joko Widodo-Ma’ruf Amin, Airin Rachmi Diany mengatakan bila pasangan nomor urut 01, bila menanga akan memprioritaskan Provinsi Banten secara umum dan Kota Tangsel secara khusus.

“Kita harusnya bangga orang Banten jadi cawapres. Kiai Ma’ruf sebagai orang Banten tentu tahu apa yang dibutuhkan termasuk di Tangsel. Ini akan menjadi skala prioritas,” katanya, Sabtu (9/2/2019).

Lanjutnya, ia menuturkan di hadapan sekitar 500 aktivis yang mengikuti deklarasi. Ia mengatakan rekam jejak daerah-daerah asal presiden dan wakil presiden kerap mengalami pembangunan yang masif.

Baca Juga: Maruf Amin dan Jokowi Wajib Menang Pilpres, Alasannya Unik

Baca Juga: Videotron Jokowi-Maruf Bukan Milik Pemprov DKI

Sambungnya, ia mencontohkan semasa Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjabat sebagai presiden periode 2004-2014, Cikeas, Bogor turut mengalami kemajuan yang signifikan. “Tentu kalau Kiai Ma’ruf menang, APBN bisa masuk lebih banyak ke wilayah Banten. Makanya kita harus betul-betul memenangkan Jokowi-Ma’ruf,” ujarnya.

Selain itu, ia mengaku tidak mengetahui sejauh apa daya tawar pasangan Jokowi-Ma’ruf saat ini di mata masyarakat Tangsel. Sebab, hasil survei yang ia terima pun terus mengalami perubahan.  

“Kita terus turun ke lapangan, menjelaskan visi misi, apa  adanya kekurangan dan kelebihan Pak Jokowi ke masyarakat,” jelasnya.

Sambungnya, ia menilai bahwa pemerinahan Jokowi-JK selama lima tahun terakhir telah memasang fondasi untuk kemajuan Indonesia. “Khususnya dalam sektor pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan generasi milenial ke depan.” ujarnya.

“Pak Jokowi sejak di Solo sudah memberikan kontribusi dan saat ini tetap sibuk bicara soal infrastruktur. Saya juga melihat banyak progres signifikan di daerah-daerah berkat adanya dana kelurahan,” sambungnya.

Sumber Artikel