WE Online, Jakarta

Indonesia harus mengembangkan ekonomi syariah karena besarnya pangsa pasar global. Berdasarkan the State of Global Islamic Economy Report 2018-2019, total belanja masyarakat muslim dunia pada 2017 di berbagai sektor halal mencapai US$ 2,1 triliun atau setara 0,27% dari total PDB dunia.

Diperkirakan angka di atas akan terus meningkat di tahun-tahun berikutnya hingga mencapai US$3 triliun di 2023 linier dengan pertumbuhan penduduk muslim dunia. Namun sayangnya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro mengatakan, Indonesia sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia hanya dapat bertengger di peringkat 10 sebagai negara produsen produk halal dunia.

“Sayangnya besaran populasi muslim tersebut masih mendominasi peran sebagai konsumen dan pasar potensial dunia yang seharusnya Indonesia dapat memiliki peran lebih sebagai produsen dan eksportir terbesar dari produk dan jasa halal dunia,” kata Bambang di peluncuran rencana induk atau Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia (Meksi) 2019-2024 di Kantor Bappenas, Jakarta, Selasa (14/5/2019). Peluncuran ini dihadiri Presiden Joko Widodo.

Menurut Bambang, kondisi tersebut dipicu oleh beberapa faktor. Di antaranya masih lemahnya regulasi yang memfasilitasi pengembangan ekonomi syariah di Tanah Air, bahkan cenderung tumpang tindih.

Baca Juga: Pengembangan Industri Halal Dukung Perekonomian Nasional

Selain itu, tingkat kesadaran dan pemahaman masyarakat akan produk dan jasa halal  masih rendah, serta level produksi belum mampu mengimbangi peningkatan cepat konsumsi dalam negeri akan produk halal.

Di sisi lain, belum optimalnya pemanfaatan teknologi dan standar halal yang belum dapat menyesuaikan kebutuhan, baik di level nasional maupun global, juga turut berperan dalam menghambat pengembangan ekonomi syariah di Indonesia.

“Atas tantangan dan urgensi di atas, pemerintah menyusun pedoman dengan cakupan yang lebih luas. Pedoman itu disusun dalam sebuah Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024,” ujarnya.

Sebelumnya, pemerintah melalui Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) meluncurkan Meksi 2019-2024. Rencana induk tersebut akan menjadi acuan pengembangan sektor rill dan keuangan syariah di dalam negeri.

Presiden Joko Widodo mengatakan, pemerintah membagi fokus pengembangan ekonomi syariah Tanah Air dalam lima sektor, yakni industri makanan dan minuman, tata busana, pariwisata, media dan elektronik, serta farmasi dan kosmetik. Jokowi meyakini ekonomi syariah bisa menjadi penggerak ekonomi nasional dalam beberapa tahun ke depan.

Baca Juga: Upaya Indonesia Pertahankan Gelar Destinasi Wisata Halal Terbaik Dunia

Sumber Artikel