VIVA – Santer wacana adanya gerakan massa people power pada 22 Mei 2019. Pergerakan tersebut diperkirakan berlangsung saat pengumuman keputusan hasil Pemilu 2019 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Wacana tersebut juga mendapat respons penolakan dari beberapa daerah, termasuk Kalimantan Timur. Setidaknya ada tiga organisasi masyarakat (ormas) besar di Kaltim yang tegas menolak adanya gerakan tersebut.

Penolakan ini disampaikan langsung saat deklarasi kebangsaan di Pendopo Lamin Etam, kompleks Kantor Gubernur Kaltim, Jalan Gajah Mada, Sabtu malam 18 Mei 2019.

“Saya menginstruksikan seluruh jajaran pengurus untuk tidak boleh terpengaruh dan ikut dalam gerakan people power yang didengungkan berbagai pihak jelang 22 Mei,” ujar Ketua Pengurus Besar (PB) Gerakan Asli Pemuda Kalimantan (Gepak), Abraham Ingan ditemui saat menghadiri Forum Silaturahmi Kebangsaan dan buka puasa bersama dalam rangka mempererat ukhuwah Wathaniyah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Selain itu, ia mengucapkan apresiasi kepada aparat keamanan yang telah berkomitmen menjaga kondusivitas jelang pengumuman KPU.

“Terima kasih kepada TNI-Polri yang sudah sukses menjamin keamanan saat pemilu 17 April kemarin hingga saat ini Kaltim tetap aman dan kondusif. Kami juga mengapresiasi kinerja KPU-Bawaslu dan menyerahkan semua prosesnya kepada institusi ini,” kata dia.

Di tempat yang sama, Persatuan IKA Pakarti Samarinda yang dinakhodai Saefuddin Zuhri juga turut merespons. Selain menolak, ia meyakini masyarakat Kaltim akan cerdas menerima hasil Pemilu 2019 dan tidak terpengaruh isu tersebut.

“Di mana tanah dipijak, di situ langit dijunjung. Sebagai warga negara yang baik, tidak akan terpengaruh isu-isu dan ajakan people power. Kaltim ini sudah kondusif, kita jaga sama-sama,” ucap dia.

Lain lagi dengan Gerakan Pemuda (GP) Anshor Kaltim. Selain turut menyuarakan penolakan, ormas yang diketuai Fajri Al Farobi ini juga menyiapkan seluruh kader Anshor Kaltim untuk membantu aparat keamanan guna menangkal kegiatan-kegiatan yang bersifat inkonstitusional.

“Enam ribu lebih kader Anshor kita siagakan untuk mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan buruk yang terjadi di Kaltim. Tapi kita yakin Kaltim baik-baik saja,” ucap dia.

Turut hadir dalam acara, Kapolda Kaltim, Irjen Priyo Widyanto; Kapolresta Samarinda, Kombes Vendra Riviyanto; Pangdam VI Mulawarman, Mayjen TNI Subiyanto; Danrem 091, Kolonel Inf Widi Prasetijono dan jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Kaltim.

Partner Sindikasi Konten: Viva

Sumber Artikel