Biasa, Fadli Zon Anggap Orasi Politik di Munajat 212 Biasa

Categories: Tags:


Warta Ekonomi.co.id, Jakarta

Wakil Ketua DPR, Fadli Zon, menilai orasi politik yang disampaikan di Munajat 212 merupakan hal biasa. Ia mengatakan apa yang disampaikan pada kegiatan tersebut masih sesuai dengan koridor.

“Kalau saya lihat, tidak ada yang menyangkut masalah ajakan atau apa yang terkait dengan itu. Saya rasa masih dalam koridor,” katanya di Monas, Jakarta Pusat, Jumat (22/2/2019).

Baca Juga: Bukan, Bukan Politik, Munajat 212 Hanya Yasinan dan Tahlilan

Fadli menganggap orasi politik di Munajat 212 bagian dari retorika. Ia menegaskan orasi tersebut diperlukan sebagai pencerahan untuk peserta kegiatan.

“Biasa. Itu bagian dari sebuah retorika untuk memberikan sambutan atau memberikan pencerahan dan dialog komunikasi dengan jemaah,” jelasnya.

Sumber Artikel

Neneng Resmi Mengundurkan Diri sebagai Bupati Bekasi

Categories: Tags:


Warta Ekonomi.co.id, Bekasi

Neneng Hassanah Yasin resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Bupati Bekasi melalui surat pengunduran diri.

“Iya, benar kabar tersebut. Ibu Neneng mengundurkan diri dari jabatannya selaku Bupati Bekasi. Surat pengunduran beliau diterima DPRD Kabupaten Bekasi pada Jumat (15/2) kemarin,” kata Ketua DPRD Kabupaten Bekasi Sunandar, di Bekasi, Selasa (19/2/2019).

Sunandar mengatakan, DPRD Kabupaten Bekasi selanjutnya akan menindaklanjuti surat tersebut.

“Kami baru saja melakukan rapat pimpinan membahas surat ini. Kami juga akan konsultasi dengan Plt Bupati Bekasi dan Gubernur,” katanya.

Konsultasi dengan Gubernur terkait sejauh mana mengumumkannya dan soal pemberhentian Neneng Hassanah Yasin, ujarnya pula.

Hasil rapat pimpinan menyepakati untuk menggelar sidang paripurna pengumuman pengunduran diri Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hassanah Yasin.

“Jadi ada iktikat baik dari Ibu Neneng Hassanah Yasin. Hasil rapat tadi juga pimpinan DPRD setuju,” ujar dia.

Selanjutnya, hasil keputusan yang diambil pada sidang paripurna itu akan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Jawa Barat.

Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hassanah Yasin saat ini tengah menjalani proses persidangan di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (PN Tipikor Bandung) sebagai saksi, sekaligus terdakwa. Ia diduga terlibat suap kasus izin Mega Proyek Meikarta.

Sumber Artikel

Ini Dia Debat Lengkap Jokowi vs Prabowo soal Pengembangan Unicorn di Indonesia

Categories: Tags:


Warta Ekonomi.co.id, Jakarta

Debat Capres II yang paling disorot adalah sesi adu argumen antara Capres petahana Jokowi dan penantang Prabowo Subianto. 

Dan yang paling menarik adalah saat Jokowi mengajukan pertanyaan terkait pengembangan infrastruktur pendukung unicorn atau pendanaan usaha untuk start-up platform digital.

“Infrastruktur apa yang akan bapak bangun untuk mendukung pengembangan unicorn- unicorn Indonesia?,” tanya Jokowi kepada Prabowo.

Mendengar pertanyaan itu, Prabowo tampak tak paham dengan istilah “unicorn” hingga mempertegas kembali pertanyaan Jokowi dengan balik bertanya.

“Yang bapak maksud unicorn? Unicorn!? Maksudnya yang online- online itu?,” tanya Prabowo.

Setelah diiyakan Jokowi, Prabowo kembali melanjutkan penjelasannya:

“Saya kira prasarana yang kita bangun, tentu kita fasilitasi, kita kurangi regulasi dan kurangi pembatasan, karena mereka lagi giat-giatnya berkembang. Jadi saya akan dukung segala upaya untuk memperlancar, mereka juga mengalami kesulitan, merasa sekarang ada tambahan- tambahan regulasi dan pajak dalam perdagangan online, dan mereka juga mengeluh. Jadi saya menyambut baik dinamika perkembangan business seperti itu. Ini luar biasa pesatnya dan saya mendukung hal seperti itu,” kata Prabowo.

Jokowi pun memberikan tanggapannya. 

“Dalam rangka memberikan dorongan kepada unicorn- unicorn Indonesia. Kita tahu, di negara Asia ada 7, dan 4 nya ada di Indonesia. Oleh sebab itu, kita ingin, tidak hanya ada 4 tapi ada tambahan- tambahan baru di Indonesia dan start-up start-up baru. Kita telah menyiapkan program 1000 start-up baru yang kita link-kan dengan inkubator- inkubator global agar mereka mau memilik akses untuk inovasi untuk bisa dikembangkan di negara-negara lain,”.

“Dalam rangka infrastruktur mendukung unicorn-unicorn ini kita juga membangun infrastruktur yang sudah tadi disampaikan, yakni Palapa Ring. Di Indonesia bagian barat Indonesia telah 100 persen selesai. Indonesia bagian tengah 100 persen selesai, Indonesia bagian timur 90 persen selesai dan nanti di Juni insyaallah nanti juga akan 100 persen selesai.

“Dan ini nantinya menyambungkan backbone dengan broadband dengan kecepatan yang sangat tinggi yang kedua sistem 4G; kita teruskan dan sekarang baru mencapai 74 persen, tapi saya yakin insya Allah sampai akhir tahun ini seluruh kabupaten dan kota provinsi yang ada di tanah air akan sudah tersambungkan

“Yang ketiga regulasi yang memudahkan, start-up ini juga terus kita dorong. Tanpa regulasi yang sangat ketat, mereka mendaftarkan lewat online sekarang ini bisa,” kata Jokowi.

“Inilah yang kita dorong sehingga kita mampu menyongsong revolusi industri 4.0 dengan SDM SDM yang telah kita siapkan lewat inkubasi inkubasi yang ada sekarang ini dan sudah dalam tiga tahun ini kita siapkan” pungkasnya.

Mendengar penjelasan Jokowi, kemudian moderator menyilakan Prabowo menanggapi. Giliran capres 02 memaparkan argumentasinya;

“Yah jadi kita tahu derap kecepatan dinamika perkembangan internet itu berkembang sangat pesat. Saya mendukung dengan upaya mengejar dan mengambil posisi. Tapi hal mendasar, pak Jokowi saya lihat dalam perekonomian di Indonesia adalah terjadi disparitas, segelintir orang kurang dari 1 persen menguasai lebih dari setengah kekayaan kita. Jadi kalo ada unicorn- unicorn ada teknologi hebat saya khawatir ini akan lebih mempercepat uang-uang kita lari keluar negeri. Ini yang saya khawatir,” kata Prabowo.

Akan tetapi, mendengar jawaban itu, pendukung Jokowi menyoraki hingga sampai moderator meminta untuk diam.

“Huuuu” kata pendukung 01.

Kemudian Prabowo melanjutkan;

“Ya silahkan anda ketawa. Tapi ini masalah bangsa. Kekayaan Indonesia tidak tinggal di Indonesia. Menteri bapak sendiri mengatakan ada Rp11.400 triliun uang Indonesia di luar negeri. Diseluruh bank Indonesia uang hanya ada Rp5.400 triliun. Berati uang lebih banyak di luar negeri. Nah kalau tidak hati-hati dengan antusiasme untuk internet, e-commerce, e ini, e- itu saya khawatir juga bisa mempercepat arus uang keluar negeri, ini bukan saya pesimistis.

Sumber Artikel

Menkominfo Dilaporkan ke Bawaslu soal #YangGajiKamuSiapa?

Categories: Tags:


Warta Ekonomi.co.id, Jakarta

Pelapor Menkominfo Rudiantara, Nurhayati, memenuhi undangan klarifikasi oleh Bawaslu, Jumat petang, terkait dengan laporannya mengenai dugaan pelanggaran pemilu oleh Rudiantara.

Nurhayati didampingi Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) dan sejumlah saksi memberikan klarifikasi atas laporannya itu kepada Bawaslu.

Laporan yang diajukannya pada tanggal 1 Februari itu akan kedaluwarsa pada tanggal 22 Februari. Oleh karena itu, dia berharap laporan itu cepat diproses.

Sebelumnya, Nurhayati melaporkan Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara ke Bawaslu RI terkait dengan pernyataannya dalam acara Kominfo Next yang dinilai sebagai pelanggaran pemilu.

“Saya melaporkan Menkominfo atas pernyataannya dalam acara Kominfo Next,” kata Nurhayati.

Menurut Nurhayati, dalam acara Kominfo Next, Rudiantara menyatakan bahwa pernyataan yang menggiring pola pikir untuk tidak mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 02.

Ia menilai Rudiantara melanggar pasal 282, 283, dan 547 UU Pemilu, yang isinya antara lain mengatur soal larangan tindakan pejabat negara menguntungkan/merugikan pasangan calon tertentu. Dalam acara Kominfo Next yang diselenggarakan di Hall Basket Senayan, Jakarta, Kamis (31/1), Menkominfo awalnya menanyakan soal desain banner sosialisasi Pemilu 2019 yang akan ditempel di Kementerian Kominfo.

Rudiantara mempersilakan peserta dalam Kominfo Next memilih apakah lebih setuju dengan desain nomor satu atau nomor dua. Ia menekankan bahwa pilihan nomor satu dan dua ini tidak terkait dengan pilpres.

“Ini susah-susah gampang. Tidak ada kaitannya dengan pencoblosan Pilpres 2019. Jangan dikait-kaitkan dengan pencoblosan pilpres. Kalau dikait-kaitkan dengan pencoblosan pilpres, saya akan ambil hak otoritas saya untuk menetapkan. Tidak ada kaitannya dengan pilpres,” ujar Rudiantara saat itu.

Ia lantas mempersilakan perwakilan pemilih desain nomor satu dan dua yang terdiri atas dua ibu untuk naik ke atas panggung untuk menjelaskan alasan memilih desain tersebut.

Tanpa diduga pemilih desain nomor dua, justru menjelaskan alasannya memilih Pasangan Calon Nomor Urut 02, bukan alasan memilih desain nomor dua.

“Bismillahirohmanirohim. Mungkin terkait dengan keyakinan saja Pak. Keyakinan atas visi dan misi yang disampaikan oleh nomor dua,” ujar ibu tersebut.

Rudiantara lalu meluruskan bahwa pertanyaannya adalah tentang desain banner sosialisasi pemilu. Ia lalu mengalihkan pertanyaan kepada seorang ibu yang memilih desain nomor satu dan dijawab secara logis bahwa desain nomor satu lebih berwarna dibandingkan desain nomor dua.

Rudiantara lantas mempersilakan kedua ibu turun dari panggung. Namun, dia memanggil lagi ibu pemilih desain nomor dua, lalu bertanya:

“Bu, Bu, yang bayar gaji ibu siapa sekarang? Pemerintah atau siapa? Bukan yang keyakinan Ibu? Ya, sudah, makasih.”

Sumber Artikel

Debat Capres Kedua, Walhi: Tak Ada yang Ngomong Soal Transisi Energi

Categories: Tags:


Warta Ekonomi.co.id, Jakarta

Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) menyebut tidak ada capres-cawapres 2019 yang berani bicara transisi energi dari kotor ke bersih dalam visi-misinya.

“Dua-duanya promosi energi terbarukan, biofuel dan bioetanol. Tapi jadi tidak mendasar. Kenapa tidak ada yang berani ngomong soal transisi energi?” kata Manajer Kampanye Keadilan Iklim Eksekutif Nasional Walhi Yuyun Harmono seperti dilansir Antara di Jakarta, Rabu (13/2/2019).

Padahal, menurut Yuyun, transisi energi juga pasti berproses dan memakan waktu lama. “Kenapa tidak dimulai dari itu saja dulu sekarang?” Capres dari kedua kubu malah justru sibuk mencari jawaban yang masuk akal bagi publik, tapi sebenarnya tidak menyelesaikan persoalan, lanjutnya.

Jika mau meninggalkan energi kotor dengan meninggalkan bahan bakar fosil seperti batu bara, tapi justru menaikkan emisi dari sektor berbasis lahan, menurut dia, percuma.

Ia mengatakan di sisi lain menaikkan produksi energi biofuel dan bioetanol yang berbasis lahan tadi justru meningkatkan ketimpangan penguasaan lahan dan konflik agraria.

“Jadi tidak tuntas menyinergikan isu energi dan lingkungan ini,” lanjutnya.

Padahal program Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial terkait erat dengan dua hal tadi, penyelesaian ketimpangan penguasaan lahan dan konflik agraria, ujar Yuyun.

Sumber Artikel

Tiket MRT Jangan Mahal-mahal

Categories: Tags:


Warta Ekonomi.co.id, Jakarta

Peneliti Pusat Penelitian Kebudayaan dan Kemasyarakatan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Wahyudi Akmaliah mengatakan keberadaan PT Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta di Jakarta yang akan diluncurkan Maret 2019 harus bisa dijangkau berbagai kalangan ekonomi.

Menurut Yudi hal ini penting agar keberadaan moda transportasi massal yang baru ini bisa semakin mengubah kebiasaan masyarakat dari kendaraan pribadi menjadi ke kendaraan umum.

“Jika terlalu mahal, mereka akan kembali menggunakan transportasi pribadi,” kata Yudi saat dihubungi di Jakarta, Senin (11/2/2019).

Baca Juga: Jalur MRT Bakal Bikin Harga Properti Melambung Tinggi?

Dia mengatakan, jika menilik sejarah transportasi massal di Jakarta sebenarnya kebiasaan masyarakat pada transportasi umum sudah cukup baik dan adaptif.

Apalagi ketika muncul trans-Jakarta pada 2004 dan Kereta Rel Listrik yang terus mengalami perkembangan.

“Di situ ada budaya antri, berjalan sesuai aturan saat pintu masuk dan keluar. Sebelumnya, adanya Transjakarta itu juga menciptakan pra-kondisi kesiapan masyarakat untuk menerima transportasi massal saat ini,” kata dia.

Selain tiket yang terjangkau, kunci kesuksesan transportasi massal di ibukota sebenarnya mengacu pada kecepatan moda transportasi itu.

Pengelola juga hendaknya memberi insentif bagi yang menggunakan transportasi massal dan enciptakan infrastruktur yang mendukung kenyamanan dalam menggunakan transportasi massal.

“KRL di antaranya sudah melakukan itu. Selain itu perlu juga dibatasi pembelian untuk produksi industri otomotif,” ujar dia.

Sumber Artikel

Ma'ruf Wapres, Tangsel Aman

Categories: Tags:


Warta Ekonomi.co.id, Tangerang Selatan

Ketua Tim Kampanye Daerah (TKD) Joko Widodo-Ma’ruf Amin, Airin Rachmi Diany mengatakan bila pasangan nomor urut 01, bila menanga akan memprioritaskan Provinsi Banten secara umum dan Kota Tangsel secara khusus.

“Kita harusnya bangga orang Banten jadi cawapres. Kiai Ma’ruf sebagai orang Banten tentu tahu apa yang dibutuhkan termasuk di Tangsel. Ini akan menjadi skala prioritas,” katanya, Sabtu (9/2/2019).

Lanjutnya, ia menuturkan di hadapan sekitar 500 aktivis yang mengikuti deklarasi. Ia mengatakan rekam jejak daerah-daerah asal presiden dan wakil presiden kerap mengalami pembangunan yang masif.

Baca Juga: Maruf Amin dan Jokowi Wajib Menang Pilpres, Alasannya Unik

Baca Juga: Videotron Jokowi-Maruf Bukan Milik Pemprov DKI

Sambungnya, ia mencontohkan semasa Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjabat sebagai presiden periode 2004-2014, Cikeas, Bogor turut mengalami kemajuan yang signifikan. “Tentu kalau Kiai Ma’ruf menang, APBN bisa masuk lebih banyak ke wilayah Banten. Makanya kita harus betul-betul memenangkan Jokowi-Ma’ruf,” ujarnya.

Selain itu, ia mengaku tidak mengetahui sejauh apa daya tawar pasangan Jokowi-Ma’ruf saat ini di mata masyarakat Tangsel. Sebab, hasil survei yang ia terima pun terus mengalami perubahan.  

“Kita terus turun ke lapangan, menjelaskan visi misi, apa  adanya kekurangan dan kelebihan Pak Jokowi ke masyarakat,” jelasnya.

Sambungnya, ia menilai bahwa pemerinahan Jokowi-JK selama lima tahun terakhir telah memasang fondasi untuk kemajuan Indonesia. “Khususnya dalam sektor pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan generasi milenial ke depan.” ujarnya.

“Pak Jokowi sejak di Solo sudah memberikan kontribusi dan saat ini tetap sibuk bicara soal infrastruktur. Saya juga melihat banyak progres signifikan di daerah-daerah berkat adanya dana kelurahan,” sambungnya.

Sumber Artikel

Direktur Persija Mundur, apa yang Diminta The Jakmania?

Categories: Tags:


Warta Ekonomi.co.id, Jakarta

Ketua Umum The Jakmania, kelompok suporter klub Persija Jakarta, Ferry Indrasjarief meminta direksi baru Persija mendahulukan kesolidan internal sebelum melangkah lebih jauh dengan program-programnya.

“Harus memperkuat internal dahulu. Setelah itu baru melakukan gerakan untuk masa depan klub,” ujar Ferry di Jakarta, Kamis (7/2/2019).

Menurut dia, penting bagi direksi baru untuk mengumpulkan seluruh elemen manajemen klub termasuk pemain dan suporter The Jakmania. Direksi diharapkan memberitahukan rencana-rencana mereka untuk klub dan langkah strategis apa yang akan diambil untuk membawa Persija lebih berprestasi.

“Direksi harus terbuka karena sesungguhnya yang memiliki Persija adalah para pencintanya,” tutur Ferry.

Sebelumnya, Persija kehilangan direktur utamanya I Gede Widiade dan direktur operasional M. Rafil Perdana karena mengundurkan diri sejak 1 Februari 2019. Kabar ini sendiri diumumkan kepada media pada Rabu (6/2).

Sejatinya, I Gede Widiade sempat ditawari posisi direktur olahraga oleh para pemegang saham Persija, tetapi pria berdarah Bali itu memutuskan untuk tidak memenuhi permintaan itu dan memilih hengkang dari Persija.

Sebagai pengganti Gede, pemegang saham Persija menunjuk Kokoh Afiat sebagai direktur utama Persija.

Sumber Artikel

58 Tewas Akibat Bentrok di Afghanistan

Categories: Tags:


Warta Ekonomi.co.id, Jakarta

Sedikitnya 36 anggota pasukan keamanan Afghanistan dan 22 gerilyawan Taliban telah tewas dalam bentrokan baru di bagian utara negeri itu, kata beberapa pejabat dan media lokal pada Selasa.

Pertemuan baru berkecamuk bertepatan dengan babak pembicaraan perdamaian dua-hari, yang sedang berlangsung di Moskow, antara wakil Taliban dan beberapa pejabat Afghanistan –yang tidak berafiliasi kepada Pemerintah di Kabul.

Safiullah Amiri, Wakil Ketua Majelis Provinsi Kunduz di perbatasan dengan Tajikistan, mengatakan kepada Kantor Berita Turki, Anadolu –yang dipantau Antara di Jakarta, Selasa malam, gerilyawan itu telah merebut sejumlah pos pemeriksaan yang diawaki oleh personel militer, polisi dan anggota milisi pro-pemerintah pada Senin malam (4/2).

Amiri mengkonfirmasi bahwa 36 personel keamanan telah gugur –dan sedikitnya 20 lagi cedera– dalam serangan tersebut.

Sementara itu Kementerian Pertahanan Afghanistan mengatakan serangan Taliban di Kunduz telah dipatahkan.

“Pasukan Keamanan dan Pertahanan Nasional Afghanistan memukul mundur serangan musuh di Daerah Khwaja Pak dan Taloka di pinggir Kota Kunduz semalam, sekitar pukul 01.00 waktu setempat,” demikian isi pernyataan kementerian tersebut.

Sedikitnya 22 gerilyawan tewas dan sebanyak 18 orang lagi cedera, tambah kementerian itu. Sejumlah personel keamanan telah gugur dalam pertempuran, katanya.

Serangan serupa oleh gerilyawan dilaporkan terjadi di Provinsi Baghlan di Afghanistan Utara, tempat, menurut stasiun Radio Azadi, sebanyak 10 personel keamanan telah gugur dalam serangan terkoordinasi oleh Taliban.

Juru Bicara Taliban Zabihullah Mujahed, yang mengakui kedua serangan tersebut, mengatakan di dalam satu pernyataan bahwa empat pos pemeriksaan telah sepenuhnya direbut.

Mujahed menambahkan tak kurang dari 40 personel pasukan Afghanistan telah tewas di Kunduz dan Baghlan.

Sumber Artikel

RUU Permusikan: Menggerus Kreativitas dan Monopoli Label Besar

Categories: Tags:


Warta Ekonomi.co.id, Jakarta

Sebanyak 53 musisi indie menyatakan menolak Rancangan Undang-Undang Permusikan karena dianggap menghambat dan membatasi proses kreasi mereka.

Para musisi indie itu, di antaranya Mondo Gascaro, Danilla Riyadi, Agustinus Panji Mardika, Jason Ranti dan Cholil Mahmud vokalis Efek Rumah Kaca, melalui keterangan tertulisnya menyebut RUU tersebut juga tumpang tindih dengan undang-undang lain seperti UU Informasi dan Transaksi Elektronik dan UU Hak Cipta.

“Kalau ingin musisi sejahtera, sebetulnya sudah ada UU Perlindungan Hak Cipta dan lain sebagainya dari badan yang lebih mampu melindungi itu. Jadi, untuk apa lagi RUU Permusikan ini,” kata Danilla dikutip dari keterangan tertulis tersebut yang diterima di Jakarta, Minggu (3/2/2019).

Menurut mereka ada sekitar 19 pasal yang bermasalah, mulai dari redaksional atau bunyi pasal, ketidakjelasan mengenai siapa dan apa yang diatur hingga persoalan mendasar atas jaminan kebebasan berekspresi dalam bermusik.

Mereka juga menilai RUU itu dapat memarjinalisasi musisi independen karena pasal 10 yang mengatur distribusi karya musik tidak memberikan ruang kepada musisi untuk mendistribusikan karya secara mandiri.

Para musisi juga menyatakan keberatan terhadap sertifikasi dan uji kompetensi bagi musisi yang melalui RUU ini terkesan wajib. Menurut Mondo Gascaro, sertifikasi musik umumnya bersifat opsional. Lembaga sertifikasi musik yang ada pun biasanya tidak memaksa pelaku musik untuk memiliki sertifikat.

Selain itu, pasal-pasal terkait uji kompetensi ini berpotensi mendiskriminasi musisi autodidak untuk tidak dapat melakukan pertunjukan musik jika tidak mengikuti uji kompetensi.

“Tujuan RUU ini jelas banget berpihaknya kemana, yang mau dipadamkan jelas kebebasan berekspresi, berkarya, dan berbudaya serta manfaat ekonomi yang bisa dihasilkan dari situ oleh individu-individu,” kata Mondo menegaskan.

Agustinus Panji Mardika, peniup terompet yang tergabung dalam grup Pandai Besi dan Efek Rumah Kaca, menegaskan bahwa undang-undang tersebut merugikan karena membatasi proses kreasi dan pasal-pasal di dalamnya menimbulkan multitafsir akibat parameter yang digunakan tidak jelas.

“Pasal tentang sertifikasi musisi yang harusnya bersifat opsional, tapi, di RUU ini seakan-akan menjadi syarat wajib untuk kompetensi sebagai musisi,” seperti dilansir dari Antara.

Dia juga menyoroti pasal yang berkaitan dengan penyelenggaraan musik. Disebutkan bahwa penyelenggaraan musik hanya bisa melalui lembaga yang memiliki izin.

Ia pun mengkhawatirkan akan terjadi monopoli karena terkesan harus menggandeng pembuat acara (“event organizer”) musik untuk menyelenggarakan sebuah pertunjukan.

Hal senada juga disampaikan Jason Ranti. Ia menilai ketentuan untuk mendistribusikan karya, berdasarkan RUU tersebut yang hanya dapat dilakukan oleh industri besar, tidak memperhatikan fakta yang terjadi di lapangan bahwa banyak musisi yang tidak tergabung dalam label atau distributor besar.

Sumber Artikel